Oleh :
Akhmad Faishal
Bekerja sebagai pengelola perpustakaan di SMAN 15 Surabaya
Sebaiknya pemerintah RI juga tidak hanya terfokus pada gizi tubuh anak-anak, tetapi juga fokus pada gizi literasi generasi mudanya. Hal itu disebabkan karena posisi Indonesia dalam ranking PISA (Programme for International Stundents Assessment) masih belum beranjang dari area bawah. Selain itu gejala minim literasi dapat dilihat dari masih banyak masyarakat yang membuat sampah sembarangan, mudah marah, dan kurang saling menghargai antar sesama.
Beberapa waktu lalu kita diperlihatkan sepasang pemuda-pemudi atau suami-istri yang marah-marah disebabkan karena perilaku pasangannya sendiri. Seorang perempuan berdiri di tempat parkir yang kosong hanya demi menjaga atau mengamankan dari mobil lainnya agar pasangannya dapat memarkirkan mobil sendiri. Tentu, itu perilaku yang aneh bahwa memang sebagaimana aturan bahwa yang parkir diperuntukkan mobil, bukan orang. Namun, karena minim literasi perempuan tersebut melakukannya tanpa merasa bersalah. Saat ditegur pengendara mobil lain, laki-laki yang menjadi pasangan perempuan itu justru marah-marah. Bahkan, sampai membuka bajunya.
Teguran yang disampaikan tanpa memandang fisik atau mental merupakan sebuah kritik. Dan yang menjadi sasaran, yakni pemikirannya yang melakukan hal semacam itu. Efek mudah marah akibat tidak mau menerima kenyataan bahwa dirinya salah merupakan salah satu gejala efek minim literasi. Dan gejala ini juga menghinggapi para pejabat yang mempengaruhi kebijakan negara. Termasuk, presiden kita sendiri.
Dalam perkembangan bangsa kita, negara tidak didirikan melalui program bagi-bagi makanan atau makan siang gratis. Sejarah memperlihatkan bagaimana peran dr. Wahidin Soedirohusodo yang berkeliling untuk membagikan beasiswa (studiefond) agar warga asli pulau Jawa mendapatkan pendidikan layaknya warga pendatang (eropa/ belanda). Dan sebagaimana yang terdapat dalam pelajaran sejarah bab pergerakan nasional, salah satu efek pendorong lahirnya pergerakan itu, yakni kemunculan kelompok terpelajar. Merekalah yang nanti akan mempengaruhi perjalanan bangsa menuju ke satu titik atau tujuan, yakni kemerdekaan Indonesia.
Dari kemunculan pergerakan itu pada tahun 1908 hingga kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 memerlukan waktu 37 tahun. Bahkan, kemunculan nama “Indonesia” yang digunakan pertama kali muncul di Belanda, yakni perhimpunan Indonesia. Nama yang lantas digunakan dalam hampir setiap organisasi hingga selamanya.
Semua itu berbekal dari membaca buku. Apakah pada saat itu gizi fisik anak-anak mudanya lebih baik daripada saat ini hingga dr. Wahidin mengutamakan pendidikan? Tidak juga. Namun, dalam kasus semacam itu, STOVIA lahir untuk menjawab kegelisahan akibat penyakit yang diderita masyarakat. Pemerintah Hindia Belanda sangat tepat untuk menjawab kegelisahan itu dengan mendirikan sekolah kedokteran. Sekolah yang tidak hanya memperkenalkan murid dengan dunia medis, tetapi juga dunia sosial-politik-ekonomi. Efek pendirian sekolah itu sangatlah besar sekali dampaknya.
Dari situlah lahir organisasi pergerakan pertama kali pada 20 Mei 1908 : Boedi Oetomo. Dalam perkembagannya, muncul berbagai organisasi serupa, meski beda nama, tetapi tujuannya jelas : politik. Ada upaya untuk melepaskan pengaruh pemerintah pusat dengan tanah jajahannya. Bahkan, dalam suatu kesempatan puncak kematangan literasi Ir. Soekarno yakni melahirkan pledoi : Indonesia Menggugat. Bermodal dari membaca buku, banyak tokoh pergerakan saat itu yang ditangkap kemudian diasingkan, termasuk Ir. Soekarno sendiri. Pendek kata, pemerintah Hindia-Belanda saat itu menginginkan kenyamanan terkait tanah jajahannya, tetapi tokoh-tokoh yang ada bersikeras untuk melepaskan diri darinya.
Namun, upaya merawat dan mempertahankan gizi literasi itu memang tidak mudah. Indonesia yang tumbuh dan besar pada era 1940-an hingga 1960-an kini seolah tidak berdaya dihadapan dunia hingga rankingnya pada setiap bidang apapun selalu merosot. Memang, masih ada tokoh-tokoh Indonesia yang mendunia, tetapi statistik itu menunjukkan peran personal. Bukan sebagai bangsa. Dalam dunia olahraga, sepak bola, misalnya. Atau bulu tangkis. Atau bahkan dunia pendidikan. Yang besar dalam level negara hanyalah hasil alamnya. Dan itupun tidak dikelola dengan baik yang membuat efek maupun dampaknya terasa sekali ke dalam kehidupan sehari-hari. Para pejabat minim literasi menghasilkan kesenjangan luar biasa antar kelas ekonomi masyarakat.
Dalam upaya mengangkat derajat bangsa Indonesia, pendidikan melalui program membaca buku perlu diprioritaskan. Mungkin, memang bukan program yang berorientasi pada proyek yang seringkali dinilai “bagi-bagi duit” dari pemerintah kepada swasta. Namun, program inilah yang nanti justru akan berpengaruh besar pada kehidupan generasi mudanya kelak. Tanpa perlu pemetaan kondisi, buku bacaan dapat diterima oleh siapapun, terutama novel atau buku cerita. Kekeliruan dalam program MBG, yakni tidak melakukan pemetaan situasi dan kondisi di masyarakat dan daerah. Termasuk, jumlah penyediaan jumbo oleh dapur SPPG.
Program Makan Siang Gratis (MBG) yang semula bertujuan untuk memerangi stunting atau gizi buruk kini bergeser ke kepentingan perut generasi mudanya. Pergeseran itulah yang mengalihkan fokus pemerintah dari dunia pendidikan (membaca). Alhasil, fokus yang hanya menangani perut lantas mengabaikan kepentingan yang sesungguhnya. Dunia literasi semakin dijauhi. Buku-buku terus-menerus diterbitkan, tetapi tidak memiliki pembaca karena perhatian generasi mudanya dipaksa bergeser dari buku ke makanan. Tentu, karena minim literasi alasan yang disampaikan oleh pemerintah cenderung aneh-aneh.
Hal itu juga yang sangat disayangkan dari sikap maupun tindakan pimpinan negara itu di NTT. Gejala minim literasi menunjukkan bagaimana simpati dan empati presiden terkait keperluan menanyakan MBG dalam situasi maupun kondisi daerah tersebut yang telah babak belur akibat gempa bumi. Ditambah, seharusnya presiden lebih mengutamakan integritas untuk penanganan bencana di daerah daripada harus hadir memenuhi undangan presiden lain. Banjir di Aceh dikabarkan belum diselesaikan dengan baik, kini ada kebakaran di Kalimantan dan Sumatera, termasuk bencana gempa bumi di NTT. Dengan kemampuan literasi yang baik, presiden dapat mengutamakan penyelesaian di daerah dengan maksimal.
Bahwa perilaku minim literasi semacam itu ditambah mengabaikan prioritas membentuk budaya membaca buku telah menjadi contoh buruk bagi generasi muda kita. Bahwa, untuk mendapatkan posisi di sebuah instansi tidak memerlukan banyak membaca buku. Kita tidak lagi mencontoh Ir. Soekarno, apalagi Hatta, generasi muda kita telah memiliki banyak contoh kekinian dimana sosok yang minim literasi telah mampu mendapatkan posisi bagus di sebuah Instansi, baik di negeri maupun di swasta.
————- *** —————