Kota Mojokerto, Bhirawa. – DPRD dan Pemerintah Kota Mojokerto mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Ruang Sidang DPRD Kota Mojokerto, Jumat (14/8).
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto menyoroti keberhasilan pemerintah mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target yang sebelumnya diperkirakan membutuhkan waktu empat hingga lima tahun.
Presiden menyampaikan, swasembada pangan berhasil dicapai hanya dalam waktu satu tahun berkat kebijakan pemerintah dan kerja keras seluruh pihak.
“Karena kebijakan-kebijakan dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan akan kita capai dalam 4 sampai 5 tahun, ternyata berhasil capai dalam waktu 1 tahun,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Salah satu kebijakan yang disampaikan Presiden adalah penyederhanaan aturan penyaluran pupuk. Sebanyak 145 aturan dihapus untuk mempermudah distribusi pupuk kepada petani. Pemerintah juga berhasil menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen.
“Sebanyak 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20 persen. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia,” tutur Prabowo.
Kebijakan tersebut dinilai memberikan dampak terhadap sektor pertanian, baik melalui kemudahan memperoleh pupuk maupun penurunan biaya produksi petani.
Sejalan dengan agenda nasional tersebut, Pemkot Mojokerto terus memperkuat ketahanan pangan dengan menyesuaikan program pada karakteristik wilayah perkotaan.
Dukungan dilakukan melalui program Luas Tambah Tanam (LTT), pendampingan penyuluh, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta dukungan pupuk dan pestisida bagi petani.
Pemkot Mojokerto juga memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi melalui inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan ketersediaan dan penyalurannya sesuai ketentuan. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan sarana produksi petani tetap terpenuhi.
Selain itu, gerakan cabenisasi terus didorong dengan memanfaatkan lahan pekarangan dan ruang yang tersedia untuk budidaya cabai.
Program tersebut tidak hanya mendukung ketersediaan pangan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi, khususnya komoditas cabai di tingkat daerah.
Upaya penguatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui gerakan tanam serempak, pendampingan petani, pengendalian hama, hingga dukungan alat pertanian.
Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD dan Pemkot Mojokerto turut menyimak arah kebijakan nasional sekaligus memperkuat komitmen untuk menerjemahkan agenda ketahanan pangan ke dalam program daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan penguatan produksi pertanian, pemanfaatan lahan, dukungan sarana produksi, serta pengawasan distribusi pupuk, Pemkot Mojokerto bersama DPRD berupaya mendukung terwujudnya ketahanan pangan sekaligus memastikan manfaat kebijakan tersebut dapat dirasakan masyarakat di tingkat daerah. [oky.dre]
