DPRD Jatim, Bhirawa – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, memberikan tanggapan terhadap pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Politikus Demokrat menilai penekanan Presiden Prabowo terhadap pembangunan manusia merupakan arah kebijakan yang sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, pembangunan manusia tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus terlihat dari semakin mudahnya masyarakat mendapatkan pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, perlindungan sosial, serta hunian yang layak.
“Pembangunan manusia harus menjadi prioritas. Ketika kualitas manusia meningkat, maka daya saing daerah dan bangsa juga akan semakin kuat,” ujar Sri Wahyuni.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan manusia menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Penguatan tersebut dilakukan melalui sejumlah sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga penyediaan rumah layak bagi masyarakat.
108 Juta Orang Sudah Ikut Cek Kesehatan Gratis
Di sektor kesehatan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis yang diluncurkan pada Februari 2025 telah menjangkau 108 juta orang.
Layanan tersebut saat ini tersedia di 10.255 puskesmas yang tersebar di 38 provinsi.
Sri menilai program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai menggeser pendekatan kesehatan dari sekadar pengobatan menjadi pencegahan dan deteksi dini.
Menurutnya, program pemeriksaan kesehatan gratis perlu terus diperkuat agar masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak awal.
“Pemeriksaan kesehatan gratis ini sangat penting karena masyarakat bisa melakukan deteksi dini. Tinggal bagaimana program ini terus diperkuat agar benar-benar menjangkau masyarakat sampai ke lapisan paling bawah,” katanya.
Selain program pemeriksaan kesehatan, Presiden juga menyampaikan pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 RSUD baru telah beroperasi. Sri menilai pemerataan fasilitas kesehatan menjadi tantangan penting, termasuk bagi Jawa Timur yang memiliki wilayah kepulauan dan kawasan dengan akses layanan kesehatan yang tidak sama.
Karena itu, ia mendorong agar pembangunan fasilitas kesehatan tidak hanya berorientasi pada jumlah, tetapi juga memastikan ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, peralatan kesehatan, serta kualitas pelayanan.
“Fasilitas kesehatan harus dibarengi dengan tenaga medis dan sarana pendukung yang memadai. Jangan sampai gedungnya ada, tetapi pelayanan dan tenaga kesehatannya belum optimal,” tegasnya.
96,8 Juta Warga Dapat Jaminan Kesehatan
Presiden Prabowo juga menyampaikan pemerintah menanggung penuh iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu.
Bagi Sri Wahyuni, kebijakan tersebut menjadi bagian penting dari perlindungan sosial. Menurutnya, masyarakat miskin harus mendapatkan kepastian bahwa persoalan biaya tidak menjadi penghalang ketika membutuhkan layanan kesehatan.
Ia berharap kebijakan perlindungan kesehatan tersebut terus dijaga dan ditingkatkan kualitas pelayanannya.
Kekurangan Dokter Jadi Perhatian
Dalam pidatonya, Presiden juga menyoroti penguatan sumber daya manusia di bidang kesehatan.
Dalam 21 bulan terakhir, pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis. Untuk pertama kalinya, program studi spesialis juga hadir di 11 provinsi.
Sri Wahyuni menyambut baik langkah tersebut karena pemerataan tenaga medis merupakan salah satu kunci mempersempit kesenjangan layanan kesehatan antarwilayah.
“Yang tidak kalah penting adalah pemerataan dokter dan tenaga spesialis. Jangan sampai tenaga medis terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara masyarakat di daerah masih kesulitan mendapatkan layanan spesialis,” ujarnya.
Menurut Sri Wahyuni, pesan utama dari pidato Presiden tersebut harus diterjemahkan hingga tingkat daerah. Pemerintah daerah, termasuk Pemprov Jatim, perlu memastikan kebijakan pembangunan manusia benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Pidato Presiden harus menjadi pijakan bersama. Di daerah, kita harus memastikan program pembangunan manusia benar-benar dirasakan rakyat, bukan hanya bagus di atas kertas,” pungkas Sri Wahyuni. [geh.kt]
