Perhubungan Laut sangat perlu melakukan evaluasi mendasar tentang keselamatan pelayaran. Karena kurang dari sebulan telah terjadi tiga tragedi kecelakaan moda transportasi laut. Sangat pedih dirasakan masyarakat pengguna sarana transportasi laut. Karena kehilangan anggota keluarga. Perbaikan kinerja Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) terutama pada aspek kepatuhan keselamatan pelayaran. Juga pengawasan terhadap teknis perkapalan.
Tiga tragedi transportasi laut dalam sebulan wajib menjadi warning aspek keselamatan penumpang. Ironisnya, bukan disebabkan cuaca buruk. Kecelakaan pertama, terjadi pada KM Nurul Salsa, tenggelam di perairan pulau Selayar, 15 Juli 2026. Sudah di depan mata tempat tujuan. Korban jiwa satu orang, dan 18 dinyatakan hilang. Dugaan penyebab kapal tenggelam, adalah kelebihan muatan. Kapasita angkut normal sebanyak 45 orang. Tetapi saat tragedi mengangkut 76-78 orang, masih ditambah muatan Sembako seberat 17 ton, dan 4 sepedamotor.
Tragedi kedua menimpa KMP Mutiara Sentosa 2, Ahad, dinihari, awal Agustus 2026. Sedang berlayar dari Surabaya menuju Makassar, membawa sekitar 270 penumpang. Pada sekitar pukul 06:00 tiba di perairan pulau Burung, Kepulauan Sapudi, kabupaten Sumenep, Madura. Namun tiba-tiba terjadi kebakaran hebat di buritan kapal, cepat meluas.
Evakuasi heroik dilakukan awak kapal Tug-boat Hasnur 26. Satu persatu penumpang yang sedang berenang dijumputi, dinaikkan ke geladak Tug-boat. sebanyak 66 penumpang KMP Mutiara Sentosa 2, diangkut ke Kalianget (daratan pulau Madura yang paling timur). Juga kapal dagang KM Meratus Pematang Siantar, berhasil meng-evakuasi korban, sampai sebanyak 113 orang (dua meninggal). Tetapi masih lebih seratus penumpang dan kru berada di KMP Mutiara Sentosa 2, menanti giliran.
Tragedi ketiga menimpa kapal fery Putri Yasmin, yang tengah menyeberangi selat Lombok dari pelabuhan Padangbai (Bali). Data SAR sebanyak 172 orang berhasil dievakuasi. Satu orang dinyatakan meninggal, karena menggunakan pelampung rusak. Padahal berdasar data manifes, penumpang tercatat sebanyak 114 orang, ditambah 17 awak kapal.
Moda transportasi laut masih menjadi pilihan utama masyarakat kepulauan. Tarif tergolong tidak murah. Walau pangsa moda transportasi laut, tergolong masyarakat menengah ke bawah. Juga terdapat peraturan tarif PSO (Public Service Obligation, kebijakan layanan publik) yang dipahami sebagai angkutan bersubsidi. Namun nyaris tidak pernah berlaku. Kecuali pada saat lebaran.
Bahkan terdapat Permenhub Nomor 8 Tahun 2023, yang mengatur penyesuaian Tarif Batas Atas. Tetapi selalu digunakan yang paling tinggi. Begitu pula Permenhub Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Laut Perintis. Realitanya, harga tiket selalu di atas ketentuan. Namun seluruh penumpang memaklumi. Sehingga seharusnya moda transportasi laut menggunakan standar VVIP untuk setiap penumpang. Serta seluruh ruangan wajib bebas asap rokok. Karena percikan api yang tertiup angin laut bisa menjadi petaka besar.
Layanan VVIP, terutama ditunjukkan dengan ketersediaan alat-alat keselamatan. Meliputi sekoci, dan jaket pelampung standar yang masih utuh. Tetapi alat-alat keselamatan lolos dari pengawasan KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan). Sekoci dalam keadaan tidak layak. Serta jaket pelampung yang sudah kempis (tidak berisi busa), dan tidak dilengkapi tabung tiup CO2. Sehingga tidak berguna, dan tidak menjamin keselamatan penumpang.
Begitu pula aspek kelayakan teknis berlayar, selalu dilaporkan “baik-baik saja.” Tetapi realitanya kecelakaan sering terjadi. Menyebabkan evakuasi yang sulit. Sehingga perbaikan kinerja juga dibutuhkan percepatan pertolongan trage kecelakaan di laut, tanpa hambatan kendala birokrasi. Termasuk pengerahan helikopter. Karena penumpang dan awak kapal yang kecelakaan di laut selalu berhadapan dengan banyak tantangan alam.
——— 000 ———
