Kota Malang, Bhirawa. – Keberlangsungan sekolah swasta di Kota Malang kini tengah menghadapi tantangan berat. Hal ini memicu desakan dari kalangan legislatif agar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memberikan perhatian lebih konkret, salah satunya melalui skema peningkatan alokasi anggaran subsidi bagi sekolah-sekolah swasta skala kecil.
Desakan tersebut disuarakan langsung oleh Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, Arief Wahyudi, usai menggelar kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat, Senin (6/7). Dalam pertemuan itu, persoalan dunia pendidikan-khususnya nasib sekolah swasta-menjadi isu krusial yang paling banyak dikeluhkan konstituen.
“Kami menerima banyak keluhan dari para tenaga pendidik dan kepala sekolah swasta, terutama yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU). Mereka khawatir sekolah swasta lambat laun akan gulung tikar jika tidak ada kebijakan regulasi dan anggaran yang berpihak kepada mereka,” ujar Arief Wahyudi dikonfirmasi, Selasa (7/7) kemarin.
Politisi senior PKB ini menjelaskan, salah satu pemicu goyahnya sekolah swasta adalah dinamika penerimaan peserta didik baru (PPDB). Banyak sekolah swasta di tingkat kampung yang kini kekurangan murid secara drastis akibat dominasi kuota sekolah negeri. Bahkan, ia membeberkan temuan mencengangkan di lapangan di mana terdapat sekolah swasta yang baru mendapatkan enam pendaftar baru pada tahun ajaran ini.
Merespons kondisi memprihatinkan tersebut, Arief menilai usulan pembatasan pagu atau daya tampung di sekolah negeri sangat layak dipertimbangkan. Dengan pembatasan yang proporsional, sebagian porsi anggaran pendidikan daerah bisa dialihkan untuk memperkuat sekolah swasta melalui subsidi yang lebih besar.
“Jika subsidi untuk sekolah swasta ditambah secara signifikan, bukan tidak mungkin sekolah swasta-khususnya yang kecil di lingkungan perkampungan-bisa memberikan layanan pendidikan gratis. Jadi bukan untuk sekolah swasta yang memang sudah berbiaya tinggi,” tegasnya.
Soroti Efisiensi Program Nasional
Selain isu zonasi dan kuota sekolah, dalam reses tersebut masyarakat juga menyoroti relevansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di perkotaan. Menurut aspirasi warga, kondisi gizi anak-anak di Kota Malang secara umum sudah relatif baik, sehingga penganggarannya diharapkan bisa diefisiensikan untuk kebutuhan mendesak lain seperti pendidikan.
Menanggapi hal itu, Arief menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis nasional yang menjadi ranah pemerintah pusat. Kendati demikian, dari kacamata daerah, Fraksi PKB memandang perlu adanya langkah efisiensi teknis dalam pelaksanaannya.
“Kami di Fraksi PKB mendorong adanya efisiensi, salah satunya dengan melakukan moratorium pembangunan dapur baru. Alokasi anggaran yang berhasil diefisiensikan itu nantinya bisa dialihkan untuk menopang sektor pendidikan yang sedang krisis,” tambahnya.
Tidak hanya program pusat, Arief juga meminta Pemkot Malang mengevaluasi kembali efektivitas program lokal, seperti Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), terutama yang menyedot anggaran besar. Ia berpendapat, jika terdapat ruang efisiensi pada program-program tersebut, maka anggarannya jauh lebih bermanfaat jika diorientasikan untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru swasta.
“Seluruh aspirasi ini menjadi fokus utama kami. Fraksi PKB akan memperjuangkannya secara formal dalam rapat-rapat di DPRD Kota Malang agar pemerintah daerah maupun pusat bisa menata kembali prioritas anggaran yang benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat,” pungkas Arief. [mut.hel]
