Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Gedung Nusantara, Rabu (1/7/2026). tjikjik rahayu/bhirawa.
DPR RI Jakarta. Bhirawa. – Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko mengkritik keras rencana anggaran tahun 2027 terkait dana preservasi atau perawatan jalan nasional. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Gedung Nusantara, Rabu (1/7/2026), Politisi Fraksi PKB menyoroti alokasi dana preservasi yang dinilai hanya cukup untuk membiayai perawatan jalan selama dua bulan.
“Ini yang disoroti sama teman-teman adalah terpenting dari kebutuhan perawatan jalan nasional, itu sekitar Rp6,7 triliun. Kita enggak mungkin menyerahkan urusan preservasi, perawatan jalan hanya dalam waktu 2 bulan. Ini 10 bulannya masih di backlog,” tegas Legislator Dapil Jawa Barat VI tersebut.
Sudjatmiko menilai, meskipun pemerintah menyatakan kemantapan jalan sudah sangat tinggi, realita di lapangan menunjukkan masih banyak ruas jalan dalam kondisi rusak. Ia mengingatkan bahwa jalan nasional adalah tulang punggung perekonomian yang terhubung ke jalan provinsi dan kabupaten. Jika tidak diperhatikan, jalan berlubang tersebut akan meningkatkan angka kecelakaan.
“Karena kita tahu jalan nasionalnya tulang punggung adalah perekonomian kita. Jalan nasional yang terhubung ke jalan kabupaten dan jalan provinsi. Harapannya itu sangat diperhatikan. Karena kalau tidak diperhatikan nanti banyak jalan berlubang, akhirnya kecelakaan meningkat,” ujarnya.
Selain masalah perawatan jalan, Sudjatmiko juga menyoroti adanya sumbatan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian PU terkait anggaran perlintasan kereta api tidak sebidang. Ia menagih janji Presiden yang telah mengalokasikan dana sebesar Rp4 triliun untuk program tersebut guna mengurangi tingkat kecelakaan kereta api, khususnya di Pulau Jawa.
“Bapak Presiden menjanjikan dana Rp4 triliun untuk pembangunan dan perbaikan perlintasan kereta api tidak sebidang. Dari Kementerian sudah mengusulkan, tapi informasinya belum diterima, mungkin belum ditelaah sama Pak Menteri Keuangan. Harapannya Pak Bappenas dan Menteri Keuangan bisa berkoordinasi,” pungkasnya. [ira.hel].
