Pemprov, Bhirawa – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur terus memperkuat memperkuat perannya sebagai think tank utama Pemerintah Provinsi Jatim.
Tidak hanya mengandalkan sektor penelitian dan rekayasa teknologi, peran fungsional Analis Kebijakan menerjemahkan hasil riset menjadi rekomendasi taktis bagi pengambil kebijakan.
Langkah strategis ini terbukti membuahkan hasil gemilang, tahun 2025 Provinsi Jawa Timur berhasil meraih kategori ‘Unggul’ dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), sebuah capaian bergengsi yang hanya mampu diraih oleh segelintir provinsi di Indonesia.
Kepala BRIDA Jatim, Dr. Andriyanto, S.H., M.Kes. , . Senin, (29/6), mengungkapkan BRIDA memiliki kewenangan dan tanggung jawab besar dalam mengawal berbagai indeks strategis daerah, perolehan status atau kategori bukan sekadar angka, melainkan memiliki implikasi nyata bagi pembangunan masyarakat.
“BRIDA Jatim menjadi leading sector untuk beberapa indeks strategis, mulai dari Indeks Inovasi Daerah dalam bentuk Innovative Government Award, Indeks Daya Saing Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, hingga Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, sukur untuk Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2025, Jatim meraih kategori Unggul,” jelasnya.
Lanjut Andriyanto menyampaikan di tengah tantangan keterbatasan anggaran, BRIDA Jatim tetap dituntut melahirkan inovasi, salah satu strategi yang digunakan adalah pemanfaatan analisis data sekunder secara metodologis untuk menyusun policy brief secara cepat dan efisien tanpa mengurangi akurasi data.
Melengkapi, Analis Kebijakan Ahli Utama BRIDA Jatim, Dr. Mas Purnomo Hadi MM, menjelaskan bahwa formasi analis kebijakan memiliki fungsi krusial dalam melakukan analisa, kajian, advokasi, dan evaluasi.
“Peran mereka adalah menjembatani hasil temuan para peneliti agar bisa diaplikasikan secara konkret oleh pemerintah”, terangnya.
“Ada seninya dalam analisis kebijakan, tidak hanya membuat rekomendasi di atas kertas, tapi harus bisa menerjemahkannya kepada pengguna, baik itu pimpinan maupun kepala daerah, ketika teman-teman peneliti menghasilkan riset, tugas analis kebijakan adalah mengemasnya menjadi policy brief atau nota dinas agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” jelas Purnomo.
Purnomo menegaskan pentingnya keberanian seorang analis kebijakan dalam memberikan masukan yang objektif dan meluruskan kebijakan yang sekiranya melenceng di lapangan. Namun, keberanian tersebut wajib didasari oleh data yang valid (evidence-based policy).
“Kita harus berani memberikan tulisan yang membangun karena semua rekomendasi kita berdasarkan data. Berbicara dengan data, bekerja dengan rencana. Di tengah masifnya media sosial saat ini, di mana banyak pengamat bermunculan tanpa latar belakang yang jelas, BRIDA hadir memberikan analisa yang benar dan akurat agar pimpinan tidak salah melangkah,” tegasnya. [ren.gat]
