Surabaya, Bhirawa
Pemerintah Daerah Jawa Timur menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang mewajibkan penyeragaman kemasan polos tanpa merek dan logo untuk produk tembakau.
Kebijakan ini ditolak karena dinilai mengancam nasib jutaan petani tembakau, pekerja industri, dan pendapatan daerah Jawa Timur. Rokok polos seringkali disamakan dengan rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai.
”Pada prinsipnya, memang saya tidak memiliki kewenangan untuk menanggapi. Tapi saat ini banyak beredarnya rokok ilegal dipasaran menciptakan ketidak adilan ekonomi yang sitemik dan berlapis,” ungkap Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Ir Mohammad Yasin MSi, Senin (22/6).
Yasin menjelaskan, jika diberlakukan Kebijakan Rokok Polos itu tentunya akan merugikan sejumlah Pabrik Rokok yang memiliki izin dan para pekerja yang sudah berkontribusi pada perekonomian dan pendapatan negara dan daerah di Jawa Timur (Jatim).
”Tentunya, cukai yang selama ini resmi kan ada cukai rokok dan cukai tembakau. Nah, kalau tidak resmi berarti ya tidak ada cukainya,” tandasnya.
Penerapan kemasan polos berisiko besar mengaburkan perbedaan antara produk cetak resmi dengan produk ilegal. Banyak pabrik yang telah berinvestasi untuk memenuhi standar legal dan perpajakan.
Dalam kondisi seperti itu, konsumen dan aparat penegak hukum dapat kesulitan membedakan rokok yang membayar cukai dan mematuhi regulasi dari rokok yang diproduksi dan diedarkan secara ilegal tanpa pita cukai. Efeknya, pendapatan negara dan daerah yang selama ini diperoleh dari cukai tembakau bisa menurun secara signifikan.
Penolakan dari Pemprov Jatim juga didasari kekhawatiran atas dampak ekonomi riil bagi sejumlah pihak yang bergantung pada sektor tembakau. Jawa Timur selama ini merupakan salah satu daerah dengan aktivitas pertanian tembakau dan basis industri hasil tembakau yang signifikan.
Ribuan keluarga petani tembakau, pekerja di pabrik rokok, serta pelaku usaha distribusi dan perdagangan terkait bisa terdampak langsung jika nilai produk dan struktur pasar berubah akibat kebijakan kemasan polos. [aya.fen]
