Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati saat mengikuti forum REBOAN Kemendagri yang digelar secara daring. Rabu (13/05/2026).
Pemkot Kediri, Bhirawa.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memaparkan sejumlah tantangan pembangunan daerah dalam forum Rembug dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri (REBOAN) yang digelar secara daring, Rabu (13/5). Sedikitnya ada enam persoalan yang disoroti, mulai dari keterbatasan anggaran pelayanan dasar hingga pengelolaan sampah.
Salah satu persoalan utama yang disampaikan ialah penurunan pendapatan transfer daerah yang berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, Pemerintah Kota Kediri tahun ini baru mampu merenovasi enam sekolah, sementara sebanyak 188 sekolah lainnya masih membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana.
Pada sektor kesehatan, dari sembilan puskesmas yang ada di Kota Kediri, baru tiga yang telah membuka layanan 24 jam. Menurut Vinanda, peningkatan fasilitas masih diperlukan agar seluruh puskesmas dapat melayani masyarakat selama sehari penuh, terutama saat musim penghujan ketika angka penyakit meningkat.
“Harapan kami semua puskesmas bisa buka 24 jam karena di musim penghujan banyak sekali masyarakat yang terkena penyakit,” ujarnya.
Ia juga menyinggung keterbatasan layanan BPJS Kesehatan di puskesmas yang hanya mencakup 144 diagnosis. Kondisi itu disebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan kesehatan maksimal kepada masyarakat.
Dalam forum tersebut, Vinanda turut meminta arahan terkait penerapan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Saat ini, belanja pegawai di Kota Kediri mencapai 36,7 persen, sementara ketentuan dalam HKPD mengatur alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari transfer ke daerah.
Selain itu, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah, kata dia, memiliki kewenangan mengawasi keamanan dan mutu pangan, namun terkendala keterbatasan anggaran untuk melakukan uji laboratorium secara rutin pada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Masalah lain muncul dari keluhan masyarakat terkait porsi makanan yang dinilai terlalu sedikit. Meski demikian, berdasarkan penjelasan ahli gizi, menu yang disajikan telah memenuhi standar kebutuhan gizi.
“Kami juga mohon arahan apakah ada aturan yang berkaitan dengan menu secara detail,” katanya.
Vinanda juga menyoroti program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Saat ini terdapat 46 gerai KKMP di Kota Kediri dan tiga di antaranya telah terbangun. Gerai yang siap beroperasi juga telah menerima kendaraan operasional. Namun, pemerintah daerah masih menghadapi persoalan pencatatan aset gerai maupun kendaraan operasional yang membutuhkan sinkronisasi dengan kementerian terkait.
Persoalan lain yang disampaikan ialah target pemenuhan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025, minimal 87 persen lahan baku sawah harus masuk kategori LP2B. Sementara di Kota Kediri, lahan yang masuk kategori tersebut baru sekitar 13,32 persen dari total 6.723 hektare lahan baku sawah.
Di akhir penyampaiannya, Vinanda menyoroti persoalan persampahan di Kota Kediri. Volume sampah di wilayah itu mencapai sekitar 150 ton per hari dan saat ini masih dikelola menggunakan metode sanitary landfill.
Menurutnya, keterbatasan sarana pengelolaan sampah serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah menjadi tantangan yang harus segera diatasi.
“Kami berharap ada solusi terkait pengelolaan waste to energy maupun penguatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah,” tandasnya.[van,nov.hel]
