Pemkab Bojonegoro, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bergerak cepat memetakan kendala teknis penanggulangan banjir di wilayah perkotaan. Menindaklanjuti instruksi bupati untuk menuntaskan persoalan banjir kota pada 2026, wakil bupati melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah titik krusial sistem drainase dan pompa air.
Dalam Sidak ini, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah didampingi perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (Pusda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKP Cipta Karya), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Peninjauan difokuskan pada empat lokasi yang selama ini menjadi titik rawan genangan saat hujan dengan intensitas tinggi. Dari hasil pemantauan di lapangan, ditemukan sejumlah kendala teknis yang dinilai menjadi penyebab utama meluapnya air ke jalan dan permukiman warga.
Di kawasan Jl Hartono, Kelurahan Ledok Wetan, pompa afvoer pengendali banjir terpantau dalam kondisi menyala, namun tidak memiliki daya sedot maksimal untuk membuang debit air. Kondisi serupa juga ditemukan pada pompa air di Gang Irigasi yang tidak mampu bekerja optimal saat volume air meningkat.
Sementara itu, di Jl Hasanuddin ditemukan anomali aliran air. Drainase yang seharusnya mengalir ke arah utara menuju Sungai Bengawan Solo justru berbalik arah ke selatan menuju kawasan Jalan Panglima Sudirman. Kondisi ini diidentifikasi sebagai penyebab genangan kronis di wilayah itu.
Sedangkan di kawasan Perumahan Buyut Pani, aliran air terpantau mengalami hambatan sehingga memperlambat proses pembuangan air dari lingkungan permukiman.
Wakil bupati menyimpulkan, buruknya sistem aliran air di kawasan perkotaan saat ini disebabkan oleh dua faktor utama, yakni sedimentasi atau pendangkalan saluran yang cukup parah serta dimensi drainase yang tidak lagi memadai untuk menampung debit air hujan.
”Kami melihat langsung bahwa aliran air tidak lancar. Ada mesin yang bunyi tetapi tenaganya tidak maksimal, ada juga aliran yang justru berbalik arah. Ini menunjukkan adanya persoalan sedimentasi dan tata kelola aliran yang harus segera diperbaiki,” ujarnya di sela peninjauan.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan segera menggelar koordinasi teknis lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dilakukan untuk merumuskan solusi konkret atas berbagai permasalahan di lapangan sekaligus memastikan target bebas banjir kota pada 2026 dapat tercapai.
Pemkab Bojonegoro menilai pembenahan sistem drainase dan optimalisasi infrastruktur pengendali banjir menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan genangan yang selama ini meresahkan masyarakat perkotaan. [bas.fen]
