*) Dr H Ramadhan Pohan MIS, pengajar dan mantan anggota Komisi I DPR-RI
“ fokusnya bukan sekadar angka pertumbuhan, tapi pemerataan dan dampak langsung ke rakyat “
Jakarta, Bhirawa
Di tengah arus informasi yang cepat, setiap kebijakan seolah dituntut untuk menunjukkan hasil instan. Padahal, sebagian besar agenda pembangunan dirancang dalam kerangka jangka panjang yang membutuhkan waktu, konsistensi, dan stabilitas untuk dapat terwujud secara optimal.
Hari ini, mungkin terasa sulit. Angka pertumbuhan ekonomi, bagi sebagian orang, mungkin tidak terlihat menggembirakan. Tidak sedikit yang berharap perubahan terjadi dalam waktu singkat.
Beberapa orang langsung menyalakan mikrofon, mengambil alih spot light, lalu menyuarakan kritik yang menyatakan pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan negara ini.
Beberapa dari mereka, punya nama yang sudah tenar. Cuitan mereka di media sosial dibaca puluhan ribu orang. Tergiringlah para pembaca pada opini yang menyatakan pemerintah sudah salah kaprah mengurus negara ini.
Publik akhirnya melihat realitas berdasarkan opini pengamat-pengamat tersebut. Begitulah Teori Framing yang dijelaskan oleh Robert Entman bekerja. Teori Framing menjelaskan bahwa realitas yang diterima publik bukanlah sesuatu yang hadir secara utuh, melainkan hasil dari proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu oleh komunikator.
Dalam proses ini, suatu isu dibingkai melalui empat elemen utama, yaitu bagaimana masalah didefinisikan, apa yang dianggap sebagai penyebabnya, bagaimana penilaian moral diberikan, serta solusi apa yang ditawarkan.
Dengan demikian, framing tidak berbicara tentang benar atau salahnya suatu informasi, melainkan tentang bagaimana informasi tersebut dikonstruksi sehingga memengaruhi cara berpikir dan memahami realitas oleh publik.
Sebagian pengamat dalam ruang publik kerap membingkai kinerja pemerintah melalui sudut pandang yang menekankan kegagalan kebijakan sebagai masalah utama, dengan penyebab yang diarahkan pada ketidakefektifan pemerintah.
Dalam kerangka framing, pola ini membentuk penilaian yang cenderung negatif terhadap kapasitas pemerintah, sementara aspek solusi sering kali tidak dielaborasi secara konkret atau hanya bersifat normatif. Akibatnya, konstruksi narasi yang dihasilkan lebih kuat dalam membangun persepsi kritis dibandingkan memberikan arah perbaikan yang substantif.
Ketika ada sesuatu yang tidak tepat di fase implementasi, semuanya langsung menudingkan jari pada Presiden Prabowo Subianto dan Istana. Para kritikus seakan melupakan sesuatu. Realitas kebijakan publik tidak berjalan dalam logika instan. Ia bergerak melalui tahapan yang panjang, penuh penyesuaian, dan sering kali tidak terlihat secara langsung.
Pernyataan media Dony Oskaria, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, mengungkapkan visi besar Presiden Prabowo dalam sektor ekonomi. Presiden Prabowo sedang berupaya mengubah pertumbuhan ekonomi yang dianggap “semu” menjadi pertumbuhan yang nyata dan dirasakan masyarakat luas.
Artinya, fokusnya bukan sekadar angka pertumbuhan, tapi pemerataan dan dampak langsung ke rakyat. Program-program humanis populis yang digulirkan Presiden hari ini, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih adalah salah satu cara untuk membuat seluruh rakyat Indonesia sampai pelosok desa merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut.
Itu adalah sebuah visi yang positif. Negara berusaha untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi ke setiap meja makan yang ada di pelosok negeri. Untuk mencapai tujuan itu, jelas membutuhkan waktu. Presiden ingin mengambil angka pertumbuhan ekonomi bangsa ini yang sebelumnya hanya dikuasai oleh segelintir orang saja dan membuat seluruh masyarakat Indonesia merasakannya, tidak bisa dilakukan semudah membalikkan telapak tangan.
Public sphere
Dalam konsep public sphere yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas dalam bukunya berjudul The Structural Transformation of the Public Sphere, kualitas ruang publik sangat ditentukan oleh keberadaan rasionalitas komunikatif. Artinya, setiap argumen yang beredar harus dapat diuji secara logis, didukung oleh data, terbuka terhadap kritik, serta diarahkan pada kepentingan bersama, bukan kepentingan sempit.
Ruang publik ideal bukan sekadar tempat bertukar opini, melainkan arena deliberasi, di mana berbagai pandangan diuji secara argumentatif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih objektif dan keputusan yang lebih berkualitas.
Standar ini menjadi penting untuk menilai kualitas kritik yang berkembang. Kritik yang hanya menonjolkan penilaian negatif, tanpa evidensi yang memadai atau tanpa menawarkan alternatif kebijakan yang realistis, cenderung gagal memenuhi prinsip rasionalitas komunikatif.
Akibatnya, ruang publik berisiko bergeser dari arena deliberasi menjadi sekadar kompetisi opini yang reaktif dan simplifikatif. Dalam situasi seperti ini, diskursus publik tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap kebijakan pemerintah, melainkan justru berpotensi membentuk persepsi yang terdistorsi, terutama terhadap kebijakan yang bersifat jangka panjang dan memerlukan proses implementasi yang kompleks.
Hasilnya adalah seperti sekarang ini. Terjadi dikotomi di media sosial, yang mendukung program pemerintah dan yang menginginkan hasil nyata dengan motor penggeraknya adalah komentar kritis para pengamat tersebut. Pengamat kemudian berusaha mencari celah dari program tersebut yang membuat pihak pemerintah juga menghabiskan waktu dan energi untuk menepis komentar negatif tersebut.
Sementara perdebatan terjadi, masih banyak saudara kita yang masih hidup dalam jeratan rantai kemiskinan. Jika semua program ekonomi ala Presiden Prabowo ini dihentikan, apakah para pengamat itu bisa menjamin Indonesia akan lebih baik dari hari ini?
Sebagai penutup, saya ingin memberikan sedikit ilustrasi. Manchester City, musim 2016/2017 mempercayakan kursi pelatih pada Pep Guardiola, pemenang treble winners bersama Barcelona dan Juara Liga Jerman bersama Bayern Munich. Semua berekspektasi besar, ia akan langsung moncer di musim pertamanya bersama Manchester City, meraih gelar Liga Champhion Eropa yang sangat diidamkan Manchester City.
Namun apa yang terjadi? Musim pertamanya, ia gagal juara liga. Di Liga Champhions, ia gagal juara dan terhenti di babak 16 besar, jauh dari laga final.
Namun, apa yang dilakukan direksi dan fans Manchester City? Alih-alih mengkritik, mereka justru terus mendukung Guardiola yang baru datang ke atmosfer sepakbola Inggris waktu itu. Mereka percaya proses dan mereka juga percaya proses itu butuh waktu.
Sekarang, hanya orang yang tidak mengerti sepakbola yang kemudian mengatakan bahwa Manchester City adalah klub jelek. Intinya adalah kita harus percaya proses dan setiap proses butuh waktu.
Bayangkan, apa yang terjadi jika pada waktu itu Pep Guardiola dikecam fans dan direksi kemudian dipecat di tahun pertamanya? Mari kita renungkan. [ant.kt]
