Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky dan Kapolres Tuban AKBP Alaiddin SH SIK MH, saat menemui buruh pada saat melakukan aksi di halaman Pemkab Tuban tempo hari.
Terima Audiensi Buruh Peringatan Mayday
Tuban, Bhirawa
Pagi itu, 1 Mei 2026 di bawah terik pagi, ratusan buruh menyampaikan aspirasi dalam peringatan Hari Buruh Sedunia (Mayday) 2026 di depan Kantor Pemkab Tuban dengan tertib dan kondusif.
Seusai menyuarakan tuntutan, perwakilan serikat pekerja langsung duduk satu meja dengan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, dalam forum audiensi, serta diisi dengan penyerahan penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),
Dalam audiensi tersebut, Ketua Konsulat Cabang FSPMI Tuban, Duraji, menyampaikan sejumlah poin. Di antaranya pengoptimalan rumah singgah, perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan, akses afirmasi pendidikan bagi anak buruh, bantuan perlengkapan sekolah, serta pembentukan forum komunikasi rutin antara buruh, pemerintah, dan perusahaan.
Menanggapi hal ini, seluruh masukan yang disampaikan dalam audiensi dipastikan akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Aspirasi yang masuk dicatat dan akan dikawal dalam proses kebijakan selanjutnya.
Pertama, terkait rumah singgah, Bupati menjelaskan program tersebut telah berjalan sejak 2025. Pemanfaatannya akan terus dioptimalkan melalui penguatan sosialisasi.
”Fasilitas akan kami tingkatkan, termasuk dukungan operasional. Sosialisasi juga kami perkuat agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” kata Bupati Lindra.
Bupati Lindra menjelaskan, rumah singgah itu berada di Kecamatan Gubeng, Surabaya, sekitar 2 sampai 3 kilometer dari RSUD dr. Soetomo. Kini tersedia lima sampai delapan kamar dan akan dilengkapi kendaraan operasional untuk mendukung mobilitas pasien.
Di bidang kesehatan, pemerintah menyampaikan bahwa capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Tuban telah mencapai 97,5% dari total penduduk sekitar 1,3 juta jiwa dan akan terus ditingkatkan, atau sekitar 2,9% masyarakat Tuban yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan.
Terkait kondisi ini, Pemkab akan memanfaatkan data verifikasi dan validasi (verval) terbaru untuk mempercepat penuntasan cakupan, sekaligus memperkuat koordinasi lintas pihak agar target Universal Health Coverage dapat segera tercapai.
”Data verval yang sudah kami lakukan menjadi dasar untuk memastikan warga yang belum tercover bisa segera diakomodasi,” ujarnya.
Sementara itu, tuntutan buruh terkait dengan pendidikan, Pemkab akan menindaklanjuti kendala akses afirmasi bagi anak buruh. Program afirmasi 5% itu merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam sistem penerimaan murid baru, yang memberi kuota khusus bagi anak buruh dari keluarga tidak mampu.
Selain itu, Pemkab juga menyiapkan bantuan bagi keluarga tidak mampu. Bantuan seragam sekolah disiapkan sekitar dua ribuan paket dan akan disesuaikan berdasarkan hasil verval terbaru bantuan dapat disalurkan lebih tepat sasaran. Selain usulan-usulan itu, audiensi yang berlangsung di kantor Pemkab Tuban itu juga menghasilkan kesepakatan pembentukan forum komunikasi rutin setiap tiga bulan.
Forum ini akan mempertemukan buruh, pemerintah, dan perusahaan untuk mengantisipasi persoalan hubungan industrial sejak dini.
Sehingga Bupati Lindra mengapresiasi sikap serikat pekerja yang menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia juga menilai usulan yang disampaikan tidak hanya untuk kepentingan pekerja, tetapi memberi dampak lebih luas bagi masyarakat. [hud.fen]
