29.4 C
Sidoarjo
Monday, May 4, 2026
spot_img

Luncurkan Program BSPS 2026, 33 Ribu Unit Rumah Warga Jatim Diperbaiki

Pemprov Jatim, Bhirawa
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Jawa Timur di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya, pada acara yang turut dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono.

Program ini ditargetkan untuk memperbaiki 33.000 unit rumah tidak layak huni sepanjang tahun 2026, meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2.914 unit.

Gubernur Khofifah menyatakan bahwa program ini sangat strategis karena langsung menjawab kebutuhan dasar masyarakat, yaitu hunian yang layak.

“Dampaknya tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga berperan dalam menurunkan angka kemiskinan dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Rumah yang layak menjadi fondasi utama untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas warga,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menggabungkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.

“Ini bukan sekadar membangun rumah, melainkan membangun kehidupan yang lebih baik dengan mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” tambahnya.

Menteri Maruarar Sirait menjelaskan bahwa peningkatan jumlah bantuan yang sangat signifikan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Program ini memberikan bantuan stimulan untuk pembelian bahan bangunan, dan dikombinasikan dengan skema pendanaan lain seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan pembiayaan PNM Mekaar yang ditujukan bagi pelaku usaha perempuan.

Berita Terkait :  Mewaspadai Potensi Intoleransi dan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan di Jawa Timur

“Kami ingin penerima bantuan tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Pembangunan 33.000 unit rumah ini diperkirakan mampu menyerap hampir 100 ribu tenaga kerja, mulai dari sektor konstruksi, transportasi, hingga industri bahan bangunan. Sektor perumahan ini benar-benar dapat menjadi penggerak ekonomi daerah dan nasional,” tegasnya.

Dari total target 33.000 unit di Jawa Timur, sebanyak 1.252 kepala keluarga berasal dari Kota Surabaya dan sekitar 600 di antaranya telah terverifikasi per awal Mei 2026. Proses verifikasi akan dipercepat agar penyaluran bantuan tepat sasaran sesuai jadwal.

Selain di Surabaya, Menteri Maruarar juga melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bangkalan, Madura, untuk meninjau usulan penerima manfaat program BSPS. Dalam kunjungan di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang tersebut, ia menyampaikan bahwa wilayah Madura mendapatkan alokasi yang cukup besar, dengan rincian Kabupaten Sampang menerima 1.300 unit, Pamekasan 1.200 unit, Sumenep 800 unit, dan Bangkalan 573 unit.

“Kami juga menyiapkan skema pembiayaan mikro perumahan dengan nilai di bawah Rp100 juta tanpa agunan dan bunga yang sangat ringan, hanya sekitar 0,5 persen per bulan. Ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang ingin membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri,” tambahnya.

Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah pusat. “Bantuan ini sangat dibutuhkan masyarakat kami yang berpenghasilan rendah. Kami akan berkolaborasi dengan semua pihak agar program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” ujarnya.

Berita Terkait :  Dibuka Gubernur, Kemendikdasmen Apresiasi Manajemen Talenta Murid Jatim

Selama kunjungan peluncuran di Surabaya, rombongan juga meninjau langsung kondisi rumah calon penerima manfaat. Seperti rumah milik Suparno, pekerja serabutan berpenghasilan Rp1,5 juta per bulan yang menanggung empat anggota keluarga. Rumahnya sebelumnya tidak layak huni dengan struktur bangunan yang tidak permanen dan atap yang rusak, namun akan diperbaiki dengan bantuan Rp20 juta ditambah swadaya sebesar Rp1,5 juta. Begitu juga dengan M. Effendi, pengemudi alat berat, dan Tohir, pedagang barang bekas, yang juga mendapatkan bantuan serupa.

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, pemerintah menyediakan saluran pengaduan melalui layanan BENAR-PKP di nomor +62 812-88888-911 bagi masyarakat yang ingin menyampaikan informasi atau keluhan terkait program ini. [ina.lis.kt]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!