Surabaya, Bhirawa
Pengamat politik Surokim Abdussalam menegaskan bahwa partai politik harus berada di garda terdepan dalam menyikapi kader yang terlibat kasus korupsi. Ia mengingatkan, partai tidak boleh terkesan lepas tangan atau menghindar saat kadernya tersandung hukum.
“Partai harus mengambil tanggung jawab. Jangan sampai terkesan cuci tangan ketika ada kader yang terlibat korupsi,” tegasnya saat dikonfirmasi, Senin (27/4).
Menurut Surokim, sikap tegas tersebut penting tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab internal, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik. Ia menilai, konsistensi partai dalam pemberantasan korupsi menjadi salah satu indikator utama integritas politik di mata masyarakat.
“Ini bagian dari komitmen nyata kepada publik bahwa partai serius dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Pernyataan ini mengemuka di tengah langkah DPW PKB Jawa Timur yang baru saja meluncurkan empat program strategis dalam agenda Halal Bihalal bersama jajaran DPC se-Jawa Timur, Ahad (26/4/2026).
Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar, menjelaskan salah satu program unggulan adalah penetapan Hari Jumat sebagai Hari Fraksi PKB se-Jatim. Melalui kebijakan ini, seluruh anggota fraksi diwajibkan berkantor di kantor partai untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
“Ini bentuk keterbukaan partai. Masyarakat bisa datang, menyampaikan keluhan, dan berdialog langsung dengan PKB,” ujar Gus Halim.
Namun di sisi lain, PKB tengah menghadapi ujian serius menyusul kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran (pokir) di Magetan. Kejaksaan Negeri setempat telah menetapkan tiga anggota DPRD Magetan periode 2019–2024 sebagai tersangka, yakni Suratno dan Jamaludin Malik dari Fraksi PKB, serta Juli Martana dari Fraksi NasDem.
Selain tiga anggota dewan, tiga tenaga pendamping juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Seluruhnya kini ditahan di Rutan Kelas IIB Magetan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan.
Kasus ini menjadi ujian terbuka bagi PKB: antara menjaga citra sebagai partai berbasis nilai atau menghadapi risiko penurunan kepercayaan publik jika dinilai tidak tegas terhadap kader yang terjerat korupsi. [geh.kt]
