Ilustrasi KPK Operasi Tangkap Tangan pejabat daerah
Kab Malang, Bhirawa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu, pada Jumat (10/4) malam. Dan langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, pada Sabtu, (11/4), terkait dugaan kasus pemerasan terhadap pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga dengan ditangkapnya Bupati Tulungagung oleh KPK, maka sejumlah daerah di Jawa Timur (Jatim) merasa was-was.
Seperti di Kabupaten Malang juga merasakan kekhawatiran akan disasar oleh KPK. Dan berdasarkan informasi bahwa beberapa hari sebelum penangkapan Bupati Tulungagung, personil KPK berada di wilayah Malang. Namun, melambung ke Kabupaten Tulungagung, lembaga rasua tersebut menangkap Bupati Tulungagung dan membawa 12 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung ke Gedung Merah Putih atau kantor KPK Jakarta.
Dalam konferensi pers dengan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, muncul isu Kabupaten Jember dan Malang ikut disinggung dalam konteks potensi praktik korupsi di daerah sekitar. Sedangkan isu tersebut muncul dari pertanyaan jurnalis yang menyinggung adanya indikasi kasus korupsi di wilayah sekitar Tulungagung. Bahkan, isu tersebut muncul dugaan anak kepala daerah yang mengatur semua proyek. Disebutkan, kepala daerah di sekitar Kabupaten Tulungagung lebih sakti dan lebih jago terkait korupsi. Selain itu, juga ada keterlibatan pihak lain yang disebut sebagai makelar kasus (markus).
Meski tidak disebutkan nama Kabupaten Malang dalam konferensi pers tersebut, Namun Bupati Malang HM Sanusi, Rabu (15/4), kepada wartawan memberikan tanggapannya terkait OTT Bupati Tulungagung, bahwa kasus penangkapan Bupati Tulungagung itu, urusannya daerah lain.
“Insya Allah untuk Kabupaten Malang aman. Karena dalam perjalanan sistem pengelolaan anggaran di lingkungan Pemkab Malang sudah sesuai dengan prosedur dan aturan, sehingga semua berjalan dengan baik dan lancar,” kata dia.
Perlu diketahui, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, bahwa KPK akan melakukan pengawasan ketat hingga penindakan di wilayah sekitar Tulungagung, jika ditemukan bukti pelanggaran. Dengan terungkapnya kasus OTT Bupati Tulungagung, diharapkan daerah-daerah di sekitar Tulungagung bisa berbenah. Untuk itu, dengan momentum OTT ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah daerah lain agar menjalankan tata kelola anggaran secara transparan dan akuntabel, serta menjaga integritas dalam pelaksanaan efisiensi anggaran yang tengah berjalan tahun ini.
Kebijakan kepala daerah, lanjut dia, tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Setiap rupiah dalam anggaran harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan tidak boleh dikorupsi. Sehingga KPK memastikan akan terus memantau perkembangan di berbagai daerah, termasuk wilayah yang disebut dalam konferensi pers, sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Kami terus melakukan pemantauan di berbagai daerah di sekitar Tulungagung,” paparnya. [cyn.hel]
