Surabaya, Bhirawa
Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur, Mohammad Ali Kuncoro, menyampaikan bahwa Sekretariat DPRD Jatim pada prinsipnya akan mengikuti setiap kebijakan pemerintah pusat terkait langkah-langkah efisiensi anggaran negara yang saat ini tengah dikaji pemerintah.
Hal tersebut disampaikan menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajaran pemerintah mulai mempertimbangkan berbagai langkah penghematan anggaran sebagai antisipasi terhadap dinamika global.
“Pada prinsipnya kami tunduk dan patuh terhadap kebijakan pemerintah pusat. Apabila nantinya terdapat kebijakan resmi terkait efisiensi anggaran, tentu akan dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ali Kuncoro saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (15/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa secara kelembagaan terdapat perbedaan kedudukan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah.
Menurutnya, DPR merupakan lembaga legislatif nasional yang anggotanya berkedudukan sebagai pejabat negara.
Sementara itu, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang memiliki fungsi legislasi daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama pemerintah daerah.
“Anggota DPRD merupakan pejabat daerah yang menjalankan fungsi legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,” jelasnya.
Ali menambahkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah mulai mempertimbangkan langkah-langkah penghematan energi dan anggaran sebagai antisipasi dampak konflik global, khususnya yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), Prabowo menilai pemerintah perlu bersikap proaktif dengan mulai mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta mengkaji berbagai kebijakan efisiensi anggaran.
Prabowo juga mencontohkan langkah penghematan yang dilakukan pemerintah Pakistan, yang menganggap situasi global saat ini sebagai kondisi kritis. Di antaranya dengan menerapkan kebijakan 50 persen work from home (WFH), memangkas hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan, serta melakukan pemotongan gaji anggota parlemen sebesar 25 persen.
Selain itu, pemerintah Pakistan juga disebut memangkas penggunaan BBM hingga 50 persen di seluruh kementerian dan lembaga serta membatasi penggunaan kendaraan dinas sebagai bagian dari strategi penghematan energi.
Menurut Prabowo, berbagai kebijakan tersebut dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam menyusun langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian global.
Ia pun meminta para menteri untuk mengkaji berbagai opsi penghematan yang dapat diterapkan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
“Ini hanya contoh. Saya kira kita bisa mengkaji masalah ini beberapa hari ke depan. Kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan,” kata Prabowo. [geh.kt]
