“Itu yang kita coba pantau di lapangan, dan alhamdulillah masih aman hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini”
Jakarta, Bhirawa
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengatakan, pihaknya aktif melakukan pemantauan harga bahan pokok di berbagai daerah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
“Menjelang Lebaran atau juga menjelang Natal dan Tahun Baru, kita biasanya cukup intens (melakukan pemantauan harga),” kata Wamendag Roro dalam wawancara podcast atau siniar ANTARA di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, Roro mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) memiliki peran dan kerja sama dengan instansi terkait, salah satunya Badan Pangan Nasional (Bapanas) soal stok dan harga bahan pokok menjelang Lebaran.
Selain itu, Kemendag juga fokus dalam beberapa komoditas utama bagi masyarakat, salah satunya minyak goreng Minyakita, yang selalu dijaga harga eceran tertinggi (HET) di pasaran.
“Jadi Minyakita, kita harapkan harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang Rp15.700, dan itu yang selalu kita harus pastikan dari stoknya aman, pasokan ada, kemudian harganya juga stabil,” ujar Roro.
“Itu yang kita coba pantau di lapangan, dan alhamdulillah masih aman hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini,” imbuhnya.
Wamendag melanjutkan, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah yang secara langsung melakukan pemantauan harga.
Hal ini, lanjutnya, diintegrasikan dengan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag sehingga dapat dimonitor secara real-time menggunakan teknologi digital.
“Kita punya dasbor, jadi kita sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga sudah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa, maupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang masif ke wilayah tersebut,” kata Roro.
Menurut dia, dengan pemantauan secara langsung dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan integrasi data secara daring, diharapkan jika terdapat masalah di lapangan, bisa segera dicarikan solusi.
“Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik itu harus dijalankan juga. Kita sebagai pemerintah harus melihat kondisi di lapangan bagaimana, kemudian mungkin keluh-kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh-kesah tersebut,” ujar Wamendag.[ant.kt]


