Pemkot Mojokerto, Bhirawa
Pemerintah Kota Mojokerto terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Salah satunya melalui pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam administrasi pemerintahan.
Hal itu ditegaskan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, saat membuka kegiatan Evaluasi dan Sosialisasi Pemanfaatan TTE yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika di Ruang Pertemuan Bapperida, Senin (29/9).
Menurut wali kota yang akrab disapa Ning Ita ini, TTE tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas birokrasi.
Ia mencontohkan, seorang kepala daerah harus menandatangani banyak dokumen setiap hari. Jika menggunakan tanda tangan basah, proses tersebut membutuhkan waktu berjam-jam.
“Dengan TTE, meski sedang dinas luar, saya bisa menandatangani banyak berkas hanya dengan gadget. Semuanya bisa selesai lebih cepat dan efisien,” ungkapnya.
Selain hemat waktu, TTE juga mengurangi penggunaan kertas dan alat tulis kantor. Arsip elektronik, kata Ning Ita, memiliki nilai hukum yang sama dengan arsip fisik, namun lebih praktis dikelola dan menjadikan ruang kerja lebih rapi.
Meski demikian, ia mengingatkan aspek keamanan dalam pemanfaatan TTE harus menjadi perhatian utama. “Yang paling penting adalah bagaimana menjaga keamanan agar tidak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena kalau sampai bocor, ada konsekuensi hukumnya,” tegasnya.
Hingga saat ini, tercatat sudah ada 756 pengguna TTE terverifikasi di lingkup Pemkot Mojokerto dengan total 777 dokumen elektronik. Wali kota berharap jumlah tersebut terus meningkat.
“Mestinya semua ASN sudah menggunakan. Bagi yang usianya di bawah 50 tahun, harus adaptif dan mau belajar. Ada tenaga teknis yang siap membantu,” ujarnya.
Ning Ita menekankan, masyarakat kini menuntut pelayanan cepat, mudah, dan berbasis teknologi. Penerapan TTE dinilai berkontribusi langsung dalam peningkatan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang setiap tahun dievaluasi Kementerian PAN-RB.
“Transformasi digital, termasuk TTE, arahnya jelas: menjadikan pelayanan publik lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Outcome-nya tentu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” pungkasnya. (oky.min)