DPRD Kabupaten Pasuruan, Bhirawa
Pemkab Pasuruan bersama DPRD melaksanakan rapat paripurna pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025.
Paripurna tersebut menjadi momentum strategis dalam menyiapkan pondasi kebijakan fiskal untuk tahun anggaran 2026.
Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo menyatakan harapannya agar tahun 2026, kebijakan fiskal lebih longgar. Dengan ruang fiskal yang lebih besar, program-program prioritas dapat diperluas demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap dorongan kebijakan fiskal 2026, pembahasan APBD tahun depan bisa mengakomodir lebih banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Tentu, pada skala prioritas tetap menjadi dasar dalam penentuan anggaran,” tandas Mas Rusdi, sapaan akrabnya, kemarin.
Dalam P-APBD 2025, pemerintah daerah fokus pada sektor pendidikan, infrastruktur serta perencanaan strategis jangka panjang. Meski demikian, tidak semua usulan masyarakat bisa langsung diakomodasi karena keterbatasan fiskal daerah.
“Memang usulan dari masyarakat banyak, tapi kami sesuaikan dengan kekuatan anggaran daerah yang ada. Sehingga, kami tetap mengutamakan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” jelas Mas Rusdi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat juga menegaskan pentingnya peran legislatif dalam mengawal program prioritas daerah.
Pihaknya berharap pembahasan Raperda P-APBD 2025 dapat menghasilkan keputusan terbaik untuk masyarakat. Ia juga mengatakan tidak ada program baru dalam P-APBD 2025 kali ini.
Hanya saja, jika ada usulan program nantinta akan dimasukkan dalam KUA PPAS pada rahun 2026 mendatang.
“Dan selama usulan anggaran itu sudah di bahas di RKPD itu akan di masuk di tim anggaran. Beberapa program yang tidak masuk di banggar nantinya juga tak masuk bila belum dibahas sebelumnya,” kata Samsul Hidayat.
Tak hanya itu, rapat juga menyoroti evaluasi serapan anggaran semester pertama tahun 2025. Evaluasi tersebut penting sebagai acuan penyesuaian kebijakan anggaran dalam sisa waktu tahun berjalan.
DPRD dan Pemkab Pasuruan sepakat untuk mempercepat program-program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
“Tentu kami sangat optimis sinergi antara legislatif dan eksekutif akan mempercepat realisasi program pembangunan,” tambah Samsul Hidayat.[hil.dre]