Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf saat memberikan arahan penurunan angka kemiskinan di pendopo Situbondo, Sabtu (19/4). foto:sawawi/bhirawa.
Situbondo, Bhirawa.
Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul menekankan penggunaan program pengentasan kemiskinan di Indonesia berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), saat berkunjung ke Kabupaten Situbondo, Sabtu (19/4). Gus Ipul juga berharap Kabupaten Situbondo mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dengan cepat
Salah satu caranya, Kabupaten Situbondo Jawa Timur akan menggunakan Sekolah Rakyat dan Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Nasional (DTSEN) sebagai pengungkit utama dalam pengentasan kemiskinan.
Pernyataan ini disampaikan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo usai menghadiri dialog dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama pilar-pilar sosial Kementerian Sosial di Pendopo Kabupaten Situbondo, Sabtu (19/4).
“Saya happy sekali waktu pertama kali disampaikan soal DTSEN. Data ini membuat kebijakan lebih presisi. Kita bisa tahu siapa yang miskin ekstrem, siapa yang perlu disekolahkan, siapa yang butuh intervensi. Ini jurus pamungkas untuk mengatasi kemiskinan,” kata Rio.
Rio juga mengatakan selain DTSEN yang akan jadi acuan pemerintah, pengentasan kemiskinan di daerahnya juga akan menggunakan pendekatan pendidikan dengan memanfaatkan Sekolah Rakyat.
Pemkab Situbondo, aku Bupati Rio, telah menyiapkan lahan 6 hektare untuk pengembangan Sekolah Rakyat dan tengah mempersiapkan penggunaan bangunan eksisting sebagai langkah awal.
“Masyarakat desil 1-2 sangat membutuhkan sekolah ini. Kita sudah siapkan lahannya, datanya, dan siswa-siswinya. InsyaAllah kita sangat siap dan support abis,” kata Rio.
Ia juga menyampaikan harapan besar agar Situbondo dapat menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 9% dalam lima tahun ke depan.
“Di akhir masa jabatan saya nanti, saya ingin meninggalkan warisan kebijakan yang tidak hanya memberi, tapi juga memberdayakan. Pengentasan kemiskinan itu seperti pijat refleksi—yang dipijat kakinya, tapi efeknya terasa ke seluruh tubuh,” ucapnya penuh semangat.
Dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta peran aktif masyarakat dan pilar-pilar sosial, Situbondo optimis dapat naik kelas—menjadi daerah yang lebih inklusif, mandiri, dan sejahtera.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, Sekolah Rakyat adalah harapan baru untuk mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan.
“Sekolah Rakyat bukan hanya soal bangunan fisik, ini adalah ruang lahirnya harapan baru. Kita ingin memberikan pendidikan bermutu kepada anak-anak dari keluarga paling rentan, yang selama ini terpinggirkan dari sistem,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan program ini telah menarik perhatian luas dari pemerintah daerah. Terbukti hingga saat ini sudah ada sekitar 280 pemerintah daerah yang mengajukan usulan Sekolah Rakyat.
” Target awal kami adalah membangun 100 hingga 200 sekolah tahun ini. Kabupaten Situbondo termasuk yang paling siap, dan akan kami undang ke Jakarta untuk bahas teknis lanjutan mulai dari lahan, perizinan, sampai rekrutmen guru dan siswa,” kata dia.
Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul sempat menyinggung program pengentasan kemiskinan di Indonesia berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Gus Ipul berharap Kabupaten Situbondo juga mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
“Dengan adanya DTSEN ini diyakini dapat memudahkan kerja semua stakeholder dan tidak ada lagi egosektoral dalam menuntaskan angka kemiskinan yang ada. Secara berkala pemerintah melalui Biro Pusat Statistik (BPS) melakukan pemutakhiran data agar akurat setiap 3 bulan sekali,” urai Gus Ipul.
Sehingga, tambah mantan Wagub Jatim itu, tidak ada lagi data kemiskinan yang tumpang tindih. Sasaran utamanya bagi masyarakat anaknya akan sekolah rakyat, yakni anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam kategori desil 1, yakni lapisan paling miskin dalam data kesejahteraan nasional.
Selain itu, program Sekolah Rakyat, kata Gus Ipul, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan yang ada di Indonesia. “Selama ini bantuan sosial seakan-akan menjadi warisan bagi keluarganya. Setelah, suaminya mendapat bantuan, lalu istrinya dan diteruskan ke anaknya. Hal ini harus dirubah dan diputus mata rantainya melalui program sekolah rakyat,” papar Gus Ipul.
Lebih lanjut Gus Ipul mengungkapkan program Sekolah Rakyat ini, merupakan kerja sama lintas sektoral. Sedangkan untuk infrastruktur menjadi kewenangan Kementerian PU, untuk kurikulum menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Ristek dan Dikti.
“Sedangkan untuk siswa menjadi tugas Kementerian Sosial bersama dengan kabupaten/kota yang melaksanakan program Sekolah Rakyat,” pungkas Gus Ipul. (awi.hel).