Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A.
Jakarta, Bhirawa.
Buntut penetapan Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) keluarkan Instruksi Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum PDIP Megawati melarang seluruh kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk tidak ikut dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 21-28 Februari 2025 di Magelang.
Instruksi itu pun mendapat reaksi dari berbagai pihak. Diantaranya dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. Menurutnya sikap tersebut tidak sebaiknya ditunjukkan oleh negarawan seperti Megawati. Menurutnya, kegiatan retreat merupakan upaya yang bagus untuk menggugah kesadaran kolektif para pemimpin daerah.
“Masa gara-gara Sekjend PDIP Hasto semua jadi baper. Apapun, retreat ini sebuah upaya yang bagus dari pemerintah guna membangun kesadaran kolektif kepemimpinan daerah yang sinergi dengan kepemimpinan pusat. Ini justru koheren dengan kehendak terlaksananya pilkada langsung. Jadi mengaitkan soal Pak Hasto dengan upaya membangun sinergitas pemerintahan ini adalah upaya menghambat pembangunan,” jelas Senator asal D.I. Yogyakarta, Jum’at (21/02/2025).
Di sisi lain, pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut menyatakan, urusan kasus korupsi semestinya dibuktikan lewat pengadilan, bukan lewat media yang seolah-olah menunjukkan kekuatannya.
“Soal (penetapan Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka) ini adalah permasalahan kasus korupsi. Kalau mau tarung, ya di pengadilan. Jangan lewat media yang kesannya tidak terima. Apa yg dilakukan PDIP ini bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak mendukung pencegahan terhadap korupsi,” papar Gus Hilmy.
Gus Hilmy menyayangkan sikap tersebut ditempuh oleh partai pemenang Pemilu yang seharusnya memberikan keteladanan. Terlebih, menurutnya, KPK dibentuk pada masa kepemimpinan Megawati.
“Sangat disayangkan hal ini dilakukan oleh PDIP, karena sebagai partai pemenang pemilu, semestinya keteladanan patut dikedepankan. Apalagi seperti disebut-sebut, KPK sendiri adalah lembaga yang pembentukannya dimulai pada era Presiden Megawati. Mestinya partai justru mendukung upaya penguatan KPK, dan mendorong bersih-bersih di dalam partai sendiri, bukan malah menghalang-halanginya,” kata Gus Hilmy.
Terkait dengan retreat, Gus Hilmy berharap kepala dearah lebih banyak mendapatkan materi untuk pembangunan daerah daripada menjadi kaki tangan Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, menurutnya, retreat semestinya tidak hanya kepala daerah, tetapi juga wakilnya karena mereka akan bekerja sama membangun daerah.
“Retreat ini kan di antaranya untuk penguatan pembanguan di daerah dan sinergi pusat dan daerah, antara kepala dan wakilnya kan harus sinkron, harus bekerja sama. Masa yang dibekali hanya kepalanya. Kalau masalahnya hanya teknis tempat, kan masih banyak lokasi lain yang lebih luas, lebih bagus. Selain itu, muatan materinya diharapkan lebih pada penguatan pembangunan daerah daripada menjadi suruan dan pelaksana instruksi Pusat,” pungkas Gus Hilmy. (Ira hel).
