Gresik, Bhirawa. – Menjelang pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027, Polres Gresik. Perkuat kemitraan dengan kalangan buruh, Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution mengajak seluruh serikat pekerja membangun komunikasi terbuka. Sekaligus mengoptimalkan Desk Ketenagakerjaan, untuk mengawal persoalan hak-hak pekerja.
Komitmen tersebut, mengemuka dalam silaturahmi Kapolres bersama sekitar 20 perwakilan DPC Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), yang tergabung dalam SEKBER Gresik, di Aula Rupatama Polres Gresik. Pertemuan yang dihadiri Kepala Disnaker Gresik Zainul Arifin, membahas sejumlah persoalan krusial. Mulai dari dugaan upah di bawah UMK, PHK sepihak, pesangon yang tidak dibayarkan, hingga praktik outsourcing.
Ramadhan menegaskan, Desk Ketenagakerjaan hadir sebagai ruang pengaduan, koordinasi, dan fasilitasi penyelesaian masalah sesuai kewenangan. Dugaan tindak pidana akan ditangani melalui fungsi Reskrim, sedangkan perselisihan hubungan industrial dikoordinasikan dengan Disnaker. “Setiap laporan dan pengaduan masyarakat, akan kami tindak lanjuti melalui koordinasi dan sinergi bersama Disnaker. Kami ingin setiap persoalan mendapatkan penanganan, yang tepat sesuai aturan,” tegasnya.
Selain mengawal persoalan ketenagakerjaan, Polres Gresik juga mendorong program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Sinergi dengan Disnaker, dan perusahaan akan diperkuat melalui pelatihan kerja di BLK. Serta rencana job fair di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, untuk membuka peluang kerja bagi warga Gresik.
Ditambahkan KBP Ramadhan Nasution, bahwa aspirasi yang telah di sampaiakan semua. Berjanji menindaklanjutinya bersama jajaran terkait, pertemuan dengan perwakilan buruh juga akan dijadwalkan secara berkala. Agar persoalan ketenagakerjaan, tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja ( Disnaker ) Gresik Zainul Arifin, menyebut pembahasan UMK 2027. Masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan, Disnaker selanjutnya akan mempertemukan unsur buruh. Dan pengusaha, melalui Dewan Pengupahan Kabupaten.[kim.ca]
