Pemkot Probolinggo, Bhirawa. – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya di tengah dinamika politik nasional tidak menghentikan pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat di daerah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo memastikan sejumlah program nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Sekolah Rakyat (SR), tetap berjalan sesuai perencanaan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Probolinggo, Budiono Wirawan, menegaskan bahwa keberlanjutan program-program tersebut tidak bergantung pada dinamika politik yang sedang berkembang, melainkan telah memiliki landasan kebijakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan penetapan Presiden sebagai program nasional.
“Insyaallah program dan kegiatan akan tetap berjalan sesuai rencana karena itu sudah ditetapkan di RPJMN dan sudah ditetapkan oleh Presiden sebagai program nasional. MBG, KDKMP, dan SR semuanya masih berjalan sesuai ketentuan,” ujar Budiono saat dikonfirmasi, Jumat (13/11).
Budiono menjelaskan, untuk program MBG, saat ini terdapat 37 unit yang telah beroperasi di Kota Probolinggo. Pelaksanaan program tersebut sejauh ini dinilai berjalan cukup baik. Meski demikian, pemerintah daerah tetap akan melakukan pengawasan untuk memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai ketentuan.
“MBG kita ada 37 yang operasional, berjalan cukup baik dan sebentar lagi akan kita lakukan inspeksi dan evaluasi,” ungkapnya.
Inspeksi dan evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Probolinggo dalam memantau pelaksanaan program di lapangan, termasuk memastikan unit-unit yang telah beroperasi menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.
Sementara itu, perkembangan pembangunan KDKMP di Kota Probolinggo juga menunjukkan capaian yang cukup signifikan. Dari total 29 kelurahan, sebanyak 22 kelurahan atau 75,86 persen telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga 100 persen.
Adapun enam kelurahan lainnya masih dalam tahap penyelesaian dengan rata-rata progres pembangunan mencapai 75 persen.
Sedangkan satu kelurahan, yakni Jrebeng Lor, belum memulai pembangunan karena luas lahan yang tersedia belum memenuhi ketentuan.
Budiono menjelaskan, persoalan lahan di Kelurahan Jrebeng Lor masih dimintakan persetujuan kepada pemerintah pusat.
“Dari 29 kelurahan, sudah terbangun 100 persen sebanyak 22 kelurahan atau 75,86 persen. Sedangkan enam kelurahan masih tahap penyelesaian, rata-rata 75 persen, dan satu kelurahan, yakni Jrebeng Lor, masih belum pembangunan karena lahan yang ada luasnya tidak sesuai ketentuan. Saat ini masih dimintakan persetujuan ke pusat,” jelasnya.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan sebagian besar pembangunan KDKMP di Kota Probolinggo telah selesai secara fisik. Tahapan berikutnya akan diarahkan pada verifikasi akhir, pemenuhan kelengkapan administrasi, serta kesiapan pemanfaatan dan operasional koperasi.
Dari 22 KDKMP yang telah menyelesaikan pembangunan fisik 100 persen, sebanyak 13 unit telah menjalani proses verifikasi dan validasi. Hasilnya, unit-unit tersebut dinyatakan layak dengan sejumlah catatan perbaikan dan kelengkapan administrasi.
“Dari 22 yang sudah 100 persen tersebut, 13 KDKMP sudah dilakukan verifikasi dan validasi dan dinyatakan layak dengan catatan. Artinya, ada sedikit perbaikan dan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi, dan siap dioperasionalkan,” kata Budiono.
Dengan demikian, penyelesaian pembangunan fisik menjadi salah satu tahapan awal sebelum koperasi dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemenuhan catatan hasil verifikasi dan kelengkapan administrasi menjadi bagian yang perlu dituntaskan agar operasional KDKMP dapat berjalan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo juga terus berjalan sesuai rencana. Sekolah tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas 6,7 hektare dan telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 26 Oktober 2026.
Budiono menyampaikan bahwa saat ini lokasi pembangunan telah memasuki tahap pekerjaan awal berupa pengebrukan. Sekolah Rakyat tersebut nantinya dirancang mampu menampung sebanyak 2.520 siswa dengan berbagai fasilitas penunjang pendidikan dan kebutuhan siswa.
“Sekolah Rakyat kita nanti akan memuat 2.520 siswa, dengan fasilitas gedung sekolah, asrama guru dan siswa, masjid, lapangan mini soccer, lapangan basket, lapangan voli, dan lain-lain,” terangnya.
Untuk mendukung persiapan pembangunan, tim Pemkot Probolinggo saat ini tengah memfokuskan penyusunan sejumlah dokumen teknis.
Di antaranya Detail Engineering Design (DED), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas (AMDAL LALIN).
“Tim dari Pemkot saat ini sedang fokus menyiapkan DED, AMDAL, dan AMDAL LALIN yang insyaallah bisa diselesaikan sebelum akhir tahun ini,” imbuhnya.
Selain penyusunan dokumen tersebut, persiapan pembangunan juga telah mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya telah melakukan peninjauan lokasi sebagai bagian dari persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo.
“Kemarin tim dari Kementerian PUPR juga melakukan peninjauan untuk persiapan pembangunan Sekolah Rakyat Kota Probolinggo,” pungkas Budiono.
Pemkot Probolinggo memastikan pelaksanaan ketiga program nasional tersebut tetap dikawal sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.
Keberlanjutan program di daerah diharapkan dapat berjalan sebagaimana perencanaan pemerintah pusat, mulai dari pelaksanaan MBG, penyelesaian pembangunan KDKMP, hingga persiapan pembangunan Sekolah Rakyat. [fir.dre]
