Pasuruan, Bhirawa – Pemkab Pasuruan bersiap membuka lembaran baru bagi salah satu destinasi wisata legendaris di wilayahnya, Pemandian Alam Banyu Biru.
Di tengah tuntutan optimalisasi aset daerah guna menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Pasuruan mematangkan rencana transformasi besar-besaran untuk menyulap kawasan pemandian alam tersebut menjadi pusat wisata air modern sekaligus sentra oleh-oleh UMKM terbesar di kawasan Pasuruan timur.
Langkah strategis itu diambil bukan tanpa alasan. Kinerja penerimaan kas daerah dari objek wisata Banyu Biru dinilai sangat lambat dan mengalami stagnasi selama belasan tahun terakhir.
Berdasarkan data yang dirinci oleh Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo, realisasi pendapatan Banyu Biru pada tahun 2025 baru menyentuh angka sekitar Rp745 juta.
Angka tersebut praktis hanya mengalami kenaikan tipis sebesar Rp 245 juta jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 silam yang sudah berada di kisaran Rp500 juta.
Pertumbuhan pendapatan yang berjalan lamban dalam kurun waktu 12 tahun ini dinilai jauh dari ideal dan tidak sebanding dengan beban biaya operasional bulanan kawasan.
Terlebih, nilai pemasukan kotor tersebut belum memperhitungkan alokasi anggaran perawatan sarana dan prasarana pendukung yang secara rutin harus dikucurkan dari pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
”Dan ini hanya naik Rp245 juta dalam 12 tahun. Itu belum dipotong anggaran perawatan yang bersumber dari APBD ” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Rusdi, Kamis (19/11/2026).
Untuk mempercepat proses modernisasi fasilitas tanpa membebani postur APBD, Pemkab Pasuruan memilih jalan keluar melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) bersama investor pihak ketiga.
Melalui pola kemitraan ini, pengelolaan kawasan diharapkan bisa beralih menuju standar yang lebih profesional, adaptif terhadap kebutuhan wisatawan modern, dan berorientasi bisnis.
”Pemandian Alam Banyu Biru mempunyai potensi yang luar biasa untuk menjadi pusat wisata air dan pusat oleh-oleh UMKM asal Kabupaten Pasuruan di wilayah timur,” kata Mas Rusdi.
Lebih lanjut, ia merinci konsep baru pengelolaan Banyu Biru ini tidak berjalan sendiri. Kebijakan tersebut dipaketkan bersama penataan Pasar Wisata Cheng Hoo Pandaan dalam kerangka besar program optimalisasi aset daerah.
Pengelolaan yang berbasis profesionalitas dan kemitraan swasta ini diyakini sanggup mendongkrak pundi-pundi PAD secara signifikan pada masa-masa mendatang.
Kendati menggandeng pihak swasta melalui skema KSP, Pemkab Pasuruan memastikan bahwa kehadiran investor tidak akan mengabaikan misi kerakyatan.
Konsep pusat oleh-oleh yang diintegrasikan di kawasan Banyu Biru dipastikan bakal memprioritaskan ruang bagi produk-produk unggulan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal Kabupaten Pasuruan.
Langkah itu dirancang untuk menciptakan efek ganda (multiplier effect). Di satu sisi mendongkrak pendapatan fiskal daerah, di sisi lain menjadi wadah bagi pelaku usaha kecil untuk naik kelas dan memasarkan produknya secara berkelanjutan kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.
Meski seluruh draf perencanaan dan pematangan skema KSP terus digodok oleh eksekutif, Pemkab Pasuruan memastikan prosesnya tetap berjalan transparan.
Seluruh draf pengembangan aset daerah tersebut nantinya akan melalui tahapan pembahasan mendalam bersama pihak legislatif (DPRD Kabupaten Pasuruan) guna memastikan keselarasan regulasi dan kepentingan publik.
”Adapun pengelolaan yang lebih optimal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi pelaku UMKM lokal untuk memasarkan produknya secara berkelanjutan,” papar Mas Rusdi. [hil.kt]


