DPRD Surabaya, Bhirawa
Panitia Khusus Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota surabaya telah merampungkan tugasnya.
Setelah itu hasilnya akan dilaporkan ke Badan Musyawarah (Banmus) untuk diparipurnakan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Pansus, H. Budi Leksono di Jalan Yos Sudarso Surabaya.
“Alhamdulillah, hari ini kita tinggal laporan ke banmus terkait pembahasan LKPJ Wali Kota Surabaya 2024. Total ada 44 instansi, 9 BUMD, 33 OPD dan kecamatan-kecamatan,” ujar Budi Leksono, kemarin.
Legislator asal Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya ini menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi catatan-catatan di tengah evaluasi kinerja Wali Kota. Walaupun ada efisiensi anggaran, namun pihaknya berharap untuk Pendapatan asli Daerah bisa ditingkatkan.
“Harapannya, terutama bagi BUMD, jangan sampai hidup segan mati tak mau. Sehingga kami mengajak BUMD bis menghasilkan PAD bagi Kota Surabaya,” terang Budi Leksono.
Oleh karena itu dirinya menyarankan agar BUMD-BUMD ini bisa mengevaluasi antara pengeluaran dan pemasukan. Termasuk ketercapaian target. Tidak hanya profit, tetapi juga target pencapaian layanan di setiap instansi.
“Harus ada inovasi-inovasi untuk meningkatkan layanan dan menghasilkan PAD. Misalnya, PDAM sebagai contoh bagi BUMD atau instansi yang lain. RPH sudah menampakkan hasil dan PD Pasar Surya yang sudah berbenah,” sebut Budi Leksono.
Politisi yang akrab disapa Buleks ini mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan saran dari salah seorang pakar, untuk menambah profit, di sekeliling tembok Kebun Binatang Surabaya (KBS) bisa dimanfaatkan untuk reklame.
Selain itu di dalam KBS sendiri pada spot-spot tertentu juga bisa ada reklame. Bahkan, apabila dimungkinkan di wahana-wahana tertentu bisa dikelola sedemikian rupa. Sehingga bisa menambah minat wisatawan untuk berkunjung.
“Menjadi catatan bagi kami, salah satunya pendapatan dari parkir. Penertiban parkir liar juga bisa ditingkatkan guna menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi warga, sekaligus akan meningkatkan profit,” papar Buleks.
Dia menegaskan, pendapatan pajak juga perlu ditingkatkan. Baik itu pajak reklame maupun yang lainnya. Dinas terkait harus melakukan pantauan dan tindakan yang lebih dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Sehingga di tahun 2025 ini sebagai pedoman membenahi segalanya. Terutama meningkatkan PAD Kota surabaya,” tegas Buleks.
Budi Leksono mencontohkan ada penunggak pajak di apartemen dan hiburan. Ini hendaknya benar-benar dipantau. Harus ada punishment yang tegas. Seperti Pasar Turi, jangan dibiarkan. Bagaimana caranya dari pasar tersebut ada pemasukan.
“Jangan sampai setiap hutang pajak malah dibiarkan dengan alasan masih proses pengajuan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana caranya tanggungan pajak itiu dibayar. Sehingga PAD 2025 tetap ada peningkatan,” harap Budi Leksono.
Ketua Pansus LKPJ Wali Kota surabaya 2024 ini menyatakan bahwa yang paling utama ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik dari sisi pendapatan, pendidikan maupun layanan kesehatan. Seperti pada data warga miskin.
Harus ada data yang akurat dan dilakukan tindakan untuk menekan angka kemiskinan tersebut. “Jangan sampai LKPJ ini evaluasi, tetapi tahun depan malah kemerosotan,” tukas Budi Leksono. [dre]