Kota Batu, Bhirawa – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melakukan layanan jemput bola terkait penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Karena itu Pemkot melalui DPMPTSP memberikan pedampingan kepada pelaku usaha dengan membuat inovasi yang diberi nama MAMPIR BOSS REK.
Diketahui, inovasi MAMPIR BOSS REK merupakan kepanjangan dari Mobil Anjungan Melayani Pengaduan dan Izin Rakyat Batu Online Single Submission, Realisasi, Evaluasi dan Kepatuhan penanaman modal. Melalui layanan ini, DPMPTSP Kota Batu membantu pelaku usaha dalam memahami dan menyampaikan LKPM secara mudah dan tepat.
“MAMPIR BOSS REK telah hadir di Kelurahan Temas dan mendapat antusiasme yang baik dari pelaku usaha yang ada di wilayah ini. Mereka memanfaatkan kesempatan untuk berkonsultasi dan memperoleh pendampingan langsung,” ujar Dra Dyah Liestina, Kepala DPMPTSP Kota Batu, Senin (6/7/2026).
Ia berharap kehadiran MAMPIR BOSS REK diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM. Pemkot Batu berkomitmen mendukung terciptanya iklim investasi yang tertib dan kondusif di Kota Batu. Hal ini termasuk dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang banyak terdapat di Kota Wisata ini.
Diketahui, dalam upaya mendorong produk UMKM di Kota Batu bisa naik kelas, Pemkot juga berupaya melakukan percepatan sertifikasi halal. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing produk lokal yang ada di Kota Batu.
Dijelaskan Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto bahwa upaya percepatan sertifikasi halal ini dilakukan dengan melakukan audiensi bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Jawa Timur. Langkah yang diambil Pemkot Batu tidak hanya berupaya pelaku usaha di Kota Batu bisa bertahan.
Dengan adanya sertifikasi halal ini menjadi pintu masuk untuk memperluas pasar bagi UMKM termasuk sektor pariwisata. Pada bulan April kemarin, tercatat sebanyak 4.453 sertifikat halal sedang dalam proses di Kota Batu.
“Kita memberikan apresiasi atas kinerja BPJPH Jatim dalam mengoptimalisasi program Sehati melalui skema self declare (gratis) yang menjadi tulang punggung bagi pelaku usaha mikro,” jelas Heli.
Ke depan, Pemkot Batu menargetkan perluasan bantuan hingga 600 kuota sertifikasi reguler melalui sinergi dengan Bank Jatim. Selain itu pemkot juga menambahkan pemanfaatan dana CSR perusahaan di Jawa Timur.
Selain itu, Pemkot Batu juga akan melakukan kurasi data pelaku usaha agar bantuan tepat sasaran. Karena pemkot mengutamakan bantuan ini bagi usaha yang telah siap secara operasional namun terkendala biaya.
Percepatan pertumbuhan usaha kecil juga telah dilakukan Pemkot Batu dengan melakukan penguatan terhadap kolaborasi multi pihak. Hal ini diwujudkan dengan menggelar Scale Up Business Kota Batu dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas produk UMKM.
Program ini dilaksanakan untuk menjawab tantangan digitalisasi, perubahan pola konsumsi, dan kapasitas manajerial yang harus dimiliki setiap UMKM. Dan hal ini menjadi sangat krusial karena Kota Batu memiliki potensi besar di sektor UMKM, industri kreatif, pertanian olahan, dan ekonomi wisata. [nas.kt]
