35 C
Sidoarjo
Thursday, November 19, 2026
spot_img

DPRD Gresik Tetapkan Empat Ranperda, Satu Usulan Komisi IV Dihentikan

Gresik, Bhirawa — Dalam rapat paripurna, DPRD Kabupaten Gresik secara resmi menetapkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD. Sementara itu, satu usulan dari Komisi IV tentang pengembangan kompetensi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia kerja diputuskan tidak dapat dilanjutkan sebagai regulasi baru, karena terbentur persoalan harmonisasi dengan peraturan daerah yang sudah berlaku.

Ketua Bapemperda DPRD Gresik, Khoirul Huda, S.Ag., menjelaskan bahwa keempat Ranperda tersebut telah melalui proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk memastikan kesesuaian norma hukum serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. “Tahapan harmonisasi penting agar produk hukum tidak melahirkan tumpang tindih regulasi maupun ketidakjelasan dalam implementasinya,” ujarnya.

Keempat Ranperda yang ditetapkan meliputi:

1. Pengembangan Kawasan Perdesaan — usulan Komisi I, untuk mendorong pembangunan antardesa secara terpadu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Penyelenggaraan Keolahragaan — usulan Komisi II, menjadi landasan hukum pembinaan, pengawasan, dan pembangunan olahraga yang berkelanjutan.

3. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran — usulan Komisi III, mencakup peningkatan respons pemadaman, pemberdayaan relawan, hingga digitalisasi pemetaan risiko kebakaran.

4. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila serta Pendidikan Wawasan Kebangsaan — usulan Bapemperda, sebagai pedoman pemerintah daerah dalam memperkuat nilai kebangsaan di tengah masyarakat.

Sementara itu, usulan Komisi IV tidak dilanjutkan karena hasil harmonisasi Kementerian Hukum mencatat Gresik telah memiliki dua Perda terkait ketenagakerjaan. Pengaturan terkait disarankan diintegrasikan melalui perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2022 agar tidak terjadi duplikasi regulasi.

Berita Terkait :  Ketua MPR RI dan Ketua PAN Sepakat Perbaiki Demokrasi agar Tak Mahal

Khoirul Huda menegaskan, tantangan sesungguhnya bukan pada penetapan, melainkan pada tahap pembahasan lanjutan hingga implementasi. “Regulasi tidak boleh sekadar menjadi tulisan di atas kertas, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.  [kim.kt]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!