Pemkab Kediri, Bhirawa. – Ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi masyarakat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kediri. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mendorong pembenahan data kemiskinan melalui pendataan dari bawah (bottom up) dengan melibatkan ketua Rukun Tetangga (RT).
Langkah tersebut dinilai penting agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Sebab, pembenahan data tidak cukup hanya mengandalkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Selain sosialisasi pembenahan data desil, Pemkab Kediri juga menggenjot aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga 28 Oktober 2026, tercatat sebanyak 54.605 orang telah melakukan aktivasi IKD. “Bahwa sekarang dilakukan pendataan kependudukan secara digital, (tapi) untuk memperbaiki ketepatan bantuan sosial dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan oleh Dinas Dukcapil sendiri,” kata Bupati Hanindhito.
Percepatan aktivasi IKD juga diiringi penyiapan agen Perlindungan Sosial (Perlinsos). Setidaknya lebih dari 5.000 orang telah terdaftar sebagai agen Perlinsos untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengusulkan warga yang dinilai membutuhkan bantuan.
Menurut bupati, pendataan bansos harus dilakukan secara bottom up dengan mengacu pada kondisi riil masyarakat. Proses pengusulan maupun koreksi data juga harus objektif, bukan didasarkan pada faktor suka atau tidak suka.
Dalam hal ini, peran RT dinilai penting karena bersentuhan langsung dan mengetahui kondisi ekonomi warganya. “Saya berharap RT/RW ini bisa membantu kami melakukan koreksi bantuan sosial yang mana saat ini banyak juga desil yang tertukar,” tandasnya.[van.nov.ca]
