Gresik, Bhirawa — Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja, hingga pembenahan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD yang menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2027.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Jumanto, SH, menekankan pentingnya kreativitas dan keseriusan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menggali potensi PAD. Pesatnya perkembangan industri, perdagangan, jasa, dan properti di Gresik harus diiringi dengan peningkatan pendapatan daerah yang sepadan.
“Kami meminta OPD tidak sekadar menunggu, tetapi aktif mendata dan mengawasi objek pajak serta retribusi. Digitalisasi, kolaborasi lintas OPD, dan inovasi sumber pendapatan baru penting dilakukan untuk mencegah kebocoran tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif,” ujarnya.
Fraksi ini juga mengingatkan agar efisiensi belanja tidak mengorbankan kualitas layanan publik. Pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, infrastruktur dasar, kesejahteraan petani dan nelayan, serta penanganan banjir dan sampah harus tetap menjadi prioritas utama. Pelaksanaan APBD diharapkan berjalan lebih cepat sejak awal tahun, disertai pengawasan kualitas pekerjaan dan evaluasi manfaat anggaran. Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui RAPBD 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Sementara itu, Fraksi Demokrat–NasDem melalui ketuanya, Suberi, menyoroti perlunya audit investigatif dan rekonsiliasi data lintas OPD terhadap wajib pajak korporasi besar. Fraksi ini juga mendorong optimalisasi retribusi parkir digital dengan target Rp8 miliar, pembenahan pengelolaan aset pasar dan tambak, serta pengaktifan kembali layanan rumah potong kambing. Sistem penghargaan dan sanksi bagi kepala OPD juga diusulkan agar target pendapatan benar-benar tercapai.
Khusus untuk reformasi BUMD, terutama Perumda Giri Tirta, Demokrat–NasDem meminta penurunan angka kebocoran air (Non-Revenue Water) dipantau setiap triwulan, seluruh jaringan pipa dipetakan berbasis GPS, dan pengaduan pelanggan ditangani lebih responsif. Pembenahan kinerja dan operasional perusahaan harus terlebih dahulu terukur sebelum penyertaan modal daerah direalisasikan.
“Penyusunan APBD tidak boleh sekadar mengejar angka pendapatan dan serapan anggaran. Pengawasan, transparansi, serta manfaat nyata bagi masyarakat harus menjadi tuntutan utama dalam setiap pengelolaan keuangan daerah,” pungkas Suberi. [kim.kt]


