Dr. H. Andi Budi Sulistijanto, SH., M. Ikom
Penulis:
Valentino Reynaldi
Mahasiswa Fikom Universitas Ciputra Surabaya
Dr. H. Andi Budi Sulistijanto, SH., M. Ikom atau yang biasa dipanggil Gus Andi, sudah mulai berkecimpung di dunia politik sejak menjadi mahasiswa di perguruan tinggi di Unair. Beliau mulai mengenal kelompok organisasi politik dan sempat menjadi ketua badan perwakilan mahasiswa hukum di Unair. Oleh karena itu beliau mulai mengenal tokoh politik dan berambisi bergabung ke dunia politik. Saat ini Gus Andi berada di partai politik golkar sebagai ketua DPP bidang penggalangan ormas keagamaan dan wakil sekjen partai golkar.
Berbicara mengenai dunia politik pasti tidak lepas dari tokoh politik yang berada di garda terdepan dalam mempertanggung jawabkan keputusan yang telah diambil. Salah satu syarat kemampuan yang dimiliki oleh tokoh politik adalah cara berkomunikasi yang lancar dan tepat. Komunikasi juga memiliki nilai-nilai etika yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah etika komunikasi politik.
Menurut Dr. H. Andi Budi Sulistijanto, SH., M. Ikom, Etika komunikasi politik adalah sikap berkomunikasi yang baik bagi tokoh politik dengan tidak melanggar adat istiadat dan undang-undang yang ada. Etika komunikasi politik penting untuk diterapkan di Indonesia karena pesan-pesan yang disampaikan oleh tokoh politik akan dipahami dan dimaknai oleh seluruh rakyat indonesia, sehingga pemilihan kata, nada bicara, kecepatan bicara, dan kebenaran pesan sangat mempengaruhi kepercayaan publik ke tokoh tersebut.
Dalam penyampaian aspirasi kita juga perlu memperhatikan nilai-nilai etika komunikasi politik karena jejak digital dalam penyampaian aspirasi dengan mudah tersebar dan didengarkan oleh khalayak umum. Terdapat dua nilai yang mengukur etika komunikasi politik, yaitu cara penyampaian dan gestur kita, serta substansi. Coba bayangkan saja ketika salah satu tokoh politik menyampaikan suatu aspirasi tertentu dengan nada yang keras, pemilihan kata yang kurang baik, dan menyinggung pihak tertentu, maka masyarakat luas tidak akan mempercayainya kembali sebagai tokoh politik yang akan didengar aspirasinya.
Dr. H. Andi Budi Sulistijanto, SH., M. Ikom juga pernah menghadapi situasi yang menguji etika komunikasi politik ketika menyampaikan aspirasi melalui sosial medianya, persepsi khalayak umum beragam dari komentar positif dengan memberikan dukungan dan komentar negatif dengan menyerang. Respon yang baik sebagai tokoh politik adalah menerima semua komentar tersebut dengan menganggap bahwa komentar positif sebagai dukungan dan komentar negatif sebagai kritik perbaikan kedepannya.
Etika komunikasi politik di Indonesia berkembang setiap tahun, era sebelum adanya media sosial kita menganut sifat partialistik yaitu menjadikan tokoh politik sebagai panutan dengan memberikan hormat. Di media sosial sekarang, sifat partialistik ini sudah mulai hilang dengan mengedepankan sifat liberalisasi dalam mengutarakan berpendapat, tanpa memperhatikan rasa hormat dan nilai etika.
Maka dari itu sebagai anak muda Indonesia kita perlu memilah semua informasi yang kita dapatkan mulai dari internet, media sosial, dosen, maupun tokoh politik tertentu, karena informasi yang baik hanya bisa dinilai oleh diri kita sendiri. Beberapa oknum tokoh politik juga pernah melanggar etika komunikasi politik sebagai strategi mereka mencari perhatian dari khalayak umum untuk mendapatkan suara terbanyak di pemilu.
Oknum ini dengan sengaja melakukan tindakan kontroversial yang pasti melanggar etika komunikasi politik dengan sadar, kemudian oknum ini melakukan klarifikasi dengan meminta maaf karena telah melanggar etika komunikasi politik, dampak dari pemberitaan tersebut adalah khalayak umum menjadi mengenal sosok dari tokoh politik tersebut dan mudah bagi tokoh politik tersebut menyusun ulang kehidupannya untuk menjadi sosok yang dihormati khalayak umum. Sehingga cara tersebut sah saja untuk dilakukan.
Berdasarkan sumber republika, hasil rekapitulasi DPT, mayoritas pemilih Pemilu 2024 didominasi dari kelompok generasi Z dan milenial. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari total 204.807.222 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sekitar 56,45% berasal dari kedua generasi ini. Rinciannya, Generasi Milenial (lahir 1980-1994) mencakup 33,60% (66.822.389 pemilih), sementara Generasi Z (lahir 1995-2010) mencakup 22,85% (46.800.161 pemilih). Dengan mayoritas pemilih pemilu 2024 didominasi dari kelompok generasi Z dan milenial,
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendorong para pemilih pemula untuk menjadi pemilih yang bijak dengan memperdalam pemahaman mengenai hak pilih mereka dan memanfaatkan hak tersebut secara optimal.
Menurut Chrestella Angelica Husodo (Mahasiswa, 21 Tahun, Generasi Z) yang pertama kali berpartisipasi mengunakan hak suara di TPS pada tahun 2020 saat pilkada jawa timur. Etika komunikasi politik adalah cara komunikasi yang mempersuasi khalayak umum dengan tetap memperhatikan prinsip moral dan norma seperti jujur, transparan, sopan, dan menghormati hak semua khalayak umum.
Semua informasi yang diucapkan oleh tokoh politik harus bisa dipertanggungjawabkan, karena hal tersebut seperti memberikan janji kepada khalayak umum. Berdasarkan pandangnya selama ini, etika komunikasi politik di Indonesia bisa dikatakan belum sempurna tetapi juga tidak terlalu buruk, hal ini dikarenakan sudah banyak tokoh politik yang menyadari dan paham bahwa mereka sebagai tokoh yang dijadikan panutan yang baik bagi khalayak umum. Namun dalam dunia politik pasti terdapat oknum-oknum tokoh politik yang melanggar prinsip etika komunikasi politik seperti jujur, terbuka, tanggung jawab, dan menghormati perbedaan.
Maka dari itu penerapan etika komunikasi politik di Indonesia belum bisa berjalan optimal, karena adanya oknum-oknum tersebut. Namun kita tidak perlu khawatir, berkat keberadaan tokoh-tokoh politik yang baik juga sistem politik di Indonesia bisa terstruktur dengan rapi dan baik. Jika kita berbicara soal pengaruh kepercayaan publik terhadap tokoh politik dan partai politik dalam hal etika komunikasi politik, pastinya sangat berpengaruh karena saat tokoh politik memberikan janji mereka berarti mereka harus bisa menepati janji mereka kepada khayalak umum, tokoh politik juga seharusnya dapat menerapkan etika komunikasi politik dengan memperhatikan prinsip-prinsip seperti jujur, transparan, sopan, dan menghormati hak semua khalayak umum.
Dengan adanya etika komunikasi politik pasti berdampak juga kepada keputusan politik, stabilitas sosial, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik. Jika kita mengambil contoh salah satu tokoh politik adalah presiden Republik Indonesia periode 2014-2024 Pak Jokowi, beliau berhasil menepati jabatan presiden selama 2 periode, hal ini berarti menunjukkan bahwa beliau bisa menerapkan etika komunikasi politik
Semua informasi dan keputusannya bisa dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan implementasinya, sehingga khalayak umum menaruh kepercayaan itu kepada Pak Jokowi. Penerapan etika komunikasi politik di Indonesia penting dilakukan, hal ini dikarenakan Indonesia masih tergolong sebagai negara berkembang, oleh karena itu masih terdapat hal-hal tertentu yang perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya tokoh politik.
Pemerintah dapat memberikan solusi yang terbaik dari masalah-masalah yang ada, seperti contohnya kasus korupsi yang marak terjadi kepada oknum tokoh politik dan pejabat tertentu. Oleh karena itu, fungsi dari tokoh politik adalah sebagai contoh dan panutan bagi khalayak umum. Sehingga informasi yang disampaikan oleh tokoh politik harus bisa diimplementasikan dengan baik, karena sering kali informasi yang disampaikan oleh tokoh politik hanya sebagai pemanis di awal tetapi tidak diimplementasikan dengan baik.
Menurut O. L. Jofan M. (Freelancer, 29 Tahun, Generasi Milenial), yang pertama kali berpartisipasi mengunakan hak suara di TPS pada tahun 2014 saat pemilu presiden Republik Indonesia. Etika komunikasi politik adalah aturan atau norma tidak tertulis yang diterapkan oleh tokoh politik dalam menyampaikan informasi dengan cara yang sopan, jujur, dan menghormati khalayak umum.
Berdasarkan pandangnya selama ini, Etika komunikasi di Indonesia saat ini masih bisa dibenahi terus menerus menjadi lebih baik, beberapa hal yang menjadi catatan dalam perkembangan etika komunikasi di Indonesia adalah munculnya beberapa oknum tokoh politik yang dengan sadar masih melanggar etika komunikasi politik, mereka melanggar hal tersebut sebagai salah satu cara yang cepat mencari suara ke khalayak umum dalam kontestasi pemilu, meskipun dengan cara yang ilegal tetapi sering dilakukan juga dengan sadar.
Jika kita berbicara soal pengaruh kepercayaan publik terhadap tokoh politik dan partai politik dalam hal etika komunikasi politik, Pasti mempengaruhi karena tokoh politik yang sudah pernah mengalami masalah dalam hal etika komunikasi politik, pasti khalayak umum sudah tidak menaruh kepercayaan kepadanya, karena jejak digital sudah tersebar luas dan bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun sehingga tidak mungkin hilang. Jika kita membahas soal tokoh politik, pasti berhubungan erat dengan partai politik yang melekatnya. Sehingga masyarakat bisa menilai partai politik mana yang sering menghasilkan tokoh-tokoh politik yang berkualitas, terbaik, dan tidak pernah melanggar etika komunikasi politik.
Penerapan etika komunikasi politik di Indonesia penting dilakukan, hal ini dikarenakan negara Indonesia adalah negara yang besar dengan jumlah populasi sebesar 281,6 juta jiwa, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada pertengahan tahun 2024. Oleh karena itu negara kita butuh sosok tokoh politik atau pemimpin politik yang memiliki etika komunikasi politik yang baik, sopan santun, jujur, dan memiliki hati bekerja untuk rakyat.
Pesan yang disampaikan oleh Dr. H. Andi Budi Sulistijanto, SH., M. Ikom kepada anak muda di Indonesia adalah sudah waktunya anak muda Indonesia memasuki dunia politik dengan mengisi ruang-ruang publik secara digitalisasi dengan informasi-informasi positif tentang politik dan etika komunikasi politik. Misalnya, kita membagikan informasi dari tokoh politik tertentu yang memiliki etika komunikasi politik yang baik kepada khalayak umum, sehingga informasi positif tentang etika komunikasi politik ini bisa menyebar luas dan bisa ditiru oleh tokoh politik yang lainnya.
Sebagai anak muda Indonesia kita harus mulai memfigurkan tokoh-tokoh politik yang terbaik, seperti presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno (1945-1967), Soeharto (1967-1998), B.J. Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1999–2001), Megawati Soekarnoputri (2001–2004), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (2004–2014), Joko Widodo (Jokowi) (2014–2024), Prabowo (2024-sekarang) yang sudah menunjukkan bahwa mereka telah menjadi orang-orang hebat dalam lingkungan, kapasitas, dan masanya.
Meskipun pada masanya ada yang mengkritisi setiap keputusannya. Oleh karena itu, kita anak muda Indonesia dapat memilih dan menentukan tokoh politik yang bisa dijadikan panutan dan dihormati, sehingga penerapan etika komunikasi politik di Indonesia bisa diterapkan dengan baik melalui contoh dari panutan tokoh politik yang kita pilih.
Editor : helmy Supriyatno.