31 C
Sidoarjo
Sunday, November 22, 2026
spot_img

Kategori Maju, Ikesos Jawa Timur Capai 58,73


Penurunan Kemiskinan Diperkuat Program Perlindayasos


Pemprov, Bhirawa – Capaian pembangunan kesejahteraan sosial Jawa Timur menunjukkan perkembangan positif. Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) Jawa Timur tercatat sebesar 58,73 dan berada dalam kategori Maju.

Capaian tersebut berjalan seiring dengan penurunan angka kemiskinan yang terus diupayakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui berbagai program perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2026, persentase penduduk miskin di Jawa Timur turun menjadi 9,06 persen, dibandingkan September 2025 yang mencapai 9,30 persen.

Penurunan sebesar 0,24 poin persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan penurunan nasional sebesar 0,18 poin persentase. Secara jumlah, penduduk miskin di Jawa Timur berkurang sebanyak 92.060 jiwa menjadi 3.712.230 jiwa. Capaian ini turut memberikan kontribusi sebesar 21,41 persen terhadap penurunan kemiskinan nasional.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jatim Dra Restu Novi Widiani MM menjelaskan, penurunan tersebut menjadi salah satu gambaran perkembangan pembangunan sosial di Jawa Timur. Meski demikian, tantangan pemerataan kesejahteraan masih perlu menjadi perhatian.

“Berdasarkan pemetaan Ikesos kabupaten/kota, terdapat 12 kabupaten dan delapan kota yang berada dalam kategori Maju, sementara 16 kabupaten dan satu kota berada dalam kategori Inklusif. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi sosial yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah,” ungkapnya.

Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Jawa Timur untuk terus memperkuat pembangunan kesejahteraan sosial. Namun, peningkatan kesejahteraan harus dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh kabupaten/kota.

Berita Terkait :  Danantara Diproyeksikan Jadi Mesin Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, Dinsos Jatim mengintensifkan berbagai program perlindungan dan jaminan sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan sosial ekonomi.

Salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Plus yang memberikan bantuan sebesar Rp 2 juta per tahun bagi lansia penerima manfaat. Selain itu, terdapat program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) serta bantuan sosial bagi masyarakat dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

Tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, Pemprov Jawa Timur melalui Dinsos Jatim juga memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) Jawa Timur Sejahtera (Jawara). Program ini memberikan stimulan modal usaha sebesar Rp 3 juta per penerima manfaat, disertai pendampingan untuk membantu mengembangkan usaha secara produktif dan berkelanjutan.

Pengembangannya mencakup KIP Perempuan Tangguh Mandiri (Putri) Jawara bagi perempuan, KIP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Jawara bagi PPKS, serta KIP Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jawara.

Penguatan kesejahteraan sosial juga dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi sosial di berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinsos Jatim. Pelayanan tersebut menjangkau berbagai kelompok penerima manfaat, mulai dari anak, remaja, lanjut usia, penyandang disabilitas, hingga PPKS lainnya.

Melalui pembinaan, pemenuhan kebutuhan dasar, pelatihan keterampilan, pendampingan, dan pengembangan keberfungsian sosial, penerima manfaat didorong agar mampu meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kemandirian sesuai potensi masing-masing.

Menurut Novi, penanganan permasalahan sosial tidak dapat hanya bertumpu pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga harus disertai upaya pemberdayaan agar masyarakat mampu meningkatkan taraf hidupnya. Karena itu, berbagai program Dinsos Jatim diarahkan untuk memberikan perlindungan sekaligus membuka kesempatan bagi penerima manfaat untuk lebih mandiri.

Berita Terkait :  Wali Kota Probolinggo Tekankan Peran Strategis RT/RW dalam Pelayanan Masyarakat

“Kami terus mendorong agar program kesejahteraan sosial tidak hanya memberikan perlindungan bagi masyarakat rentan, tetapi juga mampu meningkatkan keberfungsian sosial, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata,” ujarnya.

Di sisi lain, ketepatan sasaran bantuan menjadi aspek penting dalam memastikan program perlindungan sosial memberikan dampak optimal. Dinsos Jatim turut memperkuat peran pendamping sosial, termasuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),

Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan SDM Program Keluarga Harapan (PKH), dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) juga menjadi bagian penting agar intervensi pemerintah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berkembang.

Berbagai upaya tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kesejahteraan sosial tidak cukup hanya melalui penyaluran bantuan, tetapi juga membutuhkan pemberdayaan, rehabilitasi, akses pelayanan yang inklusif, serta penguatan kapasitas masyarakat.

Sejalan dengan arah pengembangan Ikesos, peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan kebijakan, penguatan kohesi sosial di tingkat komunitas, peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia, serta perluasan kepesertaan jaminan sosial menjadi aspek yang perlu terus diperkuat.

Dengan capaian Ikesos 58,73 dan tren penurunan kemiskinan tersebut, Pemprov Jatim terus mendorong pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih merata. Upaya ini diarahkan agar masyarakat tidak hanya terlindungi dari kerentanan sosial ekonomi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berdaya, mandiri, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara inklusif. [rac.gat]

Berita Terkait :  Mundjidah - Sumrambah Terima Rekom PPP

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!