31 C
Sidoarjo
Sunday, November 22, 2026
spot_img

MBG dan Tanggung Jawab Melindungi Konsumen Anak

Oleh:
Lintang Azril Hakim
Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada

Meski sudah hampir dua tahun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan, namun sejumlah dugaan gangguan kesehatan setelah menkonsumsi makanan dari program makan gratis di sekolah ini masih terus terjadi. Peristiwa terbaru terjadi pada pertengahan November 2026 yang menimpa 22 siswa SMK Kesehatan di Malang (Detikcom, 19/11/2026). Sebelumnya, peristiwa serupa terjadi di Kabuh, Jombang. Sebanyak 256 orang mengalami gejala seperti diare, mual dan muntah dalam peristiwa dugaan keracunan MBG. Tujuh pelajar dilaporkan dirawat. Hasil pemeriksaan laboratorium juga menemukan Escherichia coli (E. coli) sebanyak 120 CFU per gram pada sampel udang saus padang dari SPPG Mangunan. Bakteri Bacillus cereus ditemukan pada sampel nasi, sedangkan sampel air mengandung E. coli. (Harian Bhirawa. 15/09/ 2026)

Berbagai peristiwa keracunan program MBG tersebut memperlihatkan bahwa keamanan makanan tidak cukup dinilai dari makanan yang telah dimasak kemudian dibagikan. Sebelum sampai kepada siswa, makanan telah melewati proses pengadaan, penyimpanan, pengolahan hingga proses distribusi. Risiko dapat muncul pada setiap tahapan, Karena itu, pertanyaan pentingnya adalah di tahap mana risiko tersebut seharusnya dapat dicegah? Apakah setiap tahapan benar-benar diperiksa, atau kita baru menyadari pentingnya pengawasan setelah adanya korban yang muncul? Karena itu, persoalan pentingnya bukan hanya bagaimana menangani kejadian setelah muncul, tetapi bagaimana memastikan risiko dapat ditelusuri dan dicegah sejak awal.

Anak sebagai Konsumen Rentan
Kasus dugaan keracunan MBG menjadi perhatian publik karena penerima manfaat utamanya adalah anak-anak. Mereka menerima makanan yang disediakan oleh penyelenggara, tetapi tidak memiliki kendali atas pemilihan pemasok, kualitas bahan baku, maupun cara penyimpanan dan pengolahan makanan. Anak-anak juga belum mampu mengenali tanda bahwa makanan tidak aman atau memahami risiko yang mungkin timbul setelah mereka mengonsumsinya.

Berita Terkait :  Pj Wali Kota Madiun Tanda Tangani Rekomendasi UMK 2025

Crane dan Matten dalam pembahasan etika konsumen menjelaskan konsep consumer vulnerability, yaitu kondisi ketika konsumen memiliki keterbatasan dalam melindungi kepentingannya sendiri. Anak-anak termasuk kelompok rentan karena belum sepenuhnya mampu menilai risiko dan mengambil keputusan secara mandiri. Dalam konteks MBG, perspektif ini relevan untuk menunjukkan besarnya tanggung jawab pihak yang menyediakan makanan. Anak-anak juga tidak seharusnya menanggung risiko dari kelalaian pihak penyedia makanan.

Keberhasilan program tidak seharusnya hanya diukur dari banyaknya porsi yang dibagikan. Makanan yang diberikan juga harus dipastikan aman untuk dikonsumsi. MBG memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu, pihak penyedia makanan harus menjaga kesehatan dan keselamatan penerima manfaatnya.

Konsep Duty of Care dalam pengelolaan MBG
Dalam etika bisnis, konsep duty of care menekankan pentingnya kehati-hatian dalam melindungi konsumen dari risiko yang dapat merugikan mereka. Konsep ini relevan untuk melihat tanggung jawab penyelenggara MBG dalam memastikan makanan yang diberikan kepada siswa aman untuk dikonsumsi. Prosedur harus benar-benar dijalankan, pemeriksaan dilakukan secara konsisten, dan setiap penyimpangan segera ditindaklanjuti. Tanggung jawab tidak cukup dibuktikan melalui dokumen, tetapi harus terlihat dalam penerapan standar keamanan pangan sehari-hari.

Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan telah mengatur pengendalian keamanan pangan melalui penerapan higiene, sanitasi dan pengendalian risiko di setiap rantai pasok MBG. Bahkan, Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2025 juga menegaskan kewajiban menjamin keamanan dan mutu pangan pada setiap tahapan, disertai pengawasan yang terpadu, berkelanjutan dan berbasis risiko. Artinya, aturan sebenarnya telah tersedia. Tantangannya adalah memastikan standar tersebut benar-benar diterapkan dari awal bahan diterima hingga makanan didistribusikan.

Berita Terkait :  Operasi Gabungan Amankan Enam Balon Udara Liar, PLN dan Aparat Beri Edukasi

Keamanan MBG bukan hanya soal dapur memenuhi standar, melainkan apakah setiap tahapan penyediaan makanan dapat dipertanggungjawabkan dan ditelusuri ketika terjadi suatu masalah. Memiliki sertifikat dan standar operasional prosedur (SOP) tentu penting. Namun, apakah dokumen saja cukup untuk memastikan makanan aman? Sertifikat tidak bisa menjamin bahwa seluruh tahapan prosedur bisa diterapkan dengan benar. Semua bergantung pada orang dan sistem yang menjalankannya.

Di sinilah pengendalian internal diperlukan. Setiap tahap perlu memiliki pemeriksaan, penanggung jawab dan bukti pelaksanaan. Bahan yang diterima perlu diketahui mulai dari asal-usulnya, kondisi penyimpanannya dan pencatatan pendistribusiannya. Hal ini mungkin terlihat sederhana, tetapi menjadi dasar bahwa prosedur benar-benar dijalankan dengan baik. Pencatatan bukan sekadar menambah pekerjaan administrasi, tetapi catatan yang tertib dapat membantu mengidentifikasi dari mana bahan berasal, kapan diterima, siapa yang memeriksa, bagaimana disimpan dan ke mana makanan akan didistribusikan. Tanpa adanya informasi pencatatan yang rapi sumber masalah akan lebih sulit untuk ditelusuri.

Pengawasan juga perlu disertai tindakan ketika ditemukan ketidaksesuaian dalam prosedur. Bahan yang tidak memenuhi persyaratan tidak boleh digunakan. Selain itu, makanan yang terindikasi tidak aman perlu dihentikan pendistribusiannya dan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Masyarakat dan keluarga penerima manfaat juga perlu menerima informasi yang jelas ketika terjadi suatu insiden. Penyampaian informasi yang terbuka sangat penting untuk dilakukan karena keterbukaan juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban program yang sedang dijalankan penyelenggara kepada masyarakat.

Berita Terkait :  Sukses KPBU AJB, Wakil Bupati Lombok Utara Kunker ke Pemkab Madiun

Program MBG patut didukung, namun mendukung program juga bukan berarti mengabaikan hal-hal kecil dalam pelaksanaannya. Justru karena melibatkan masalah kesehatan anak-anak, keamanan pangan harus menjadi perhatian yang dijaga agar makanan yang diberikan tetap aman dikonsumsi. Niat baik perlu disertai pengawasan, tanggung jawab dan upaya pencegahan yang benar-benar berjalan dengan baik juga.

Sepiring makanan bergizi seharusnya menjadi wujud kepedulian, bukan sumber kecemasan. Anak-anak tidak perlu memahami rumitnya rantai pasok, sertifikasi atau prosedur pengawasan. Namun, pihak yang mengelola wajib memastikan bahwa semuanya berjalan benar dan sesuai. Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari sampainya makanan ke sekolah, tetapi juga dari terjaminnya keamanan dan kelayakan makanan untuk dikonsumsi siswa. Jangan sampai niat baik untuk menyehatkan dan memenuhi kebutuhan gizi generasi muda justru membahayakan kesehatan mereka.

———— *** ————–

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!