31 C
Sidoarjo
Sunday, November 22, 2026
spot_img

Dramaturgi di Balik Penyadapan

Oleh:
Moh Zuhdi
Dosen Komunikasi Politik Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) UIN Madura, Wakil Ketua Umum (Dewan Pengurus Daerah Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (DPD ASKOPIS Jawa Timur.

Politik itu adalah “komedi” dilihat dari dekat,
dan “tragedi” dilihat dari jauh, bisa juga sebaliknya.
(Prof. Lely Arrianie, pakar komunikasi politik).

Pernyataan Lely Arrianie tersebut menarik untuk direnungkan. Politik memang kerap menghadirkan dua wajah yang berbeda. Dari dekat, dinamika politik terkadang tampak seperti komedi: penuh permainan peran, strategi, negosiasi, dan perebutan pengaruh. Namun, dari kejauhan, praktik-praktik tersebut dapat berubah menjadi tragedi ketika kekuasaan kehilangan kendali, kepercayaan publik tergerus, dan kepentingan masyarakat dikorbankan.

Dalam perspektif dramaturgi, situasi ini mengingatkan kita bahwa kehidupan politik tidak selalu berjalan sebagaimana yang terlihat di hadapan publik. Ada panggung depan yang menampilkan citra, soliditas, dan komitmen, tetapi ada pula panggung belakang yang menyimpan dinamika, kepentingan, dan keputusan yang tidak seluruhnya diketahui masyarakat. Di antara kedua panggung itulah kepercayaan publik dipertaruhkan.

Dengan adanya penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto beberapa hari yang lalu menjadi salah satu peristiwa yang menarik untuk membaca paradoks tersebut. Sebab, persoalannya bukan hanya menyangkut dugaan akses terhadap komunikasi pribadi, tetapi juga membuka pertanyaan lebih besar tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dan sejauh mana tindakan di balik layar sejalan dengan prinsip hukum dan demokrasi.

Peristiwa ini menjadi perhatian bukan semata-mata karena menyangkut kepala negara, melainkan juga karena menyeret sejumlah pejabat dan perwira tinggi kepolisian. Pertanyaan kritis yang muncul dalam bacaan saya adalah siapa yang memiliki kewenangan mengakses komunikasi seseorang, untuk kepentingan apa, dan sejauh mana kewenangan tersebut dapat dikendalikan?

Jika kita membaca berdasarkan keterangan Bareskrim Polri bahwa terdapat tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik. Ketiganya adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung pada 2025-2026 melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS), tanpa mengikuti prosedur penyadapan sebagaimana mestinya. Selain itu, Bareskrim juga mengungkap dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026. Dalam proses penyidikan, polisi menyebut telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli serta menyita 11 telepon seluler, satu tablet, dan empat USB flash drive (detikNews, 3 November 2026).

Berita Terkait :  Gerindra Surabaya Gelar Retret di Trawas, Cahyo Harjo Siap Kawal Program Prabowo dan Menangkan Pemilu 2029

Sebagai orang yang menaruh perhatian pada kajian komunikasi politik dan media, saya melihat peristiwa ini menarik dibaca melalui perspektif dramaturgi Erving Goffman. Teori ini membantu kita memahami bahwa kehidupan sosial, termasuk kehidupan politik, tidak hanya berlangsung melalui apa yang terlihat di hadapan publik, tetapi juga melalui dinamika di balik layar.

Panggung Depan dan Panggung Belakang Kekuasaan
Dalam bukunya The Presentation of Self in Everyday Life (1959), Erving Goffman memperkenalkan konsep front stage (panggung depan), back stage (panggung belakang), dan impression management (pengelolaan kesan). Secara sederhana, panggung depan merupakan ruang ketika seseorang menampilkan peran di hadapan khalayak. Sementara itu, panggung belakang adalah ruang tempat seseorang mempersiapkan peran, berinteraksi secara lebih terbatas, dan melakukan hal-hal yang tidak selalu diperlihatkan kepada publik.

Jika konsep ini dibawa ke dalam komunikasi politik, panggung depan dapat kita lihat melalui pidato kenegaraan, konferensi pers, pernyataan resmi, hingga penampilan pejabat di media. Di ruang tersebut, aktor politik membangun citra, menyampaikan pesan, dan berusaha mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Sebaliknya, panggung belakang mencakup koordinasi internal, perundingan, komunikasi strategis, serta berbagai proses pengambilan keputusan yang tidak seluruhnya menjadi konsumsi publik. Dalam praktik pemerintahan, keberadaan ruang belakang sebenarnya wajar. Tidak semua pembicaraan kenegaraan dapat dibuka kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan diplomasi.

Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika kerahasiaan justru digunakan untuk menutupi tindakan yang diduga melanggar hukum. Jika benar terdapat akses komunikasi tanpa kewenangan dan prosedur yang sah, maka kita tidak lagi berbicara tentang kebutuhan menjaga kerahasiaan negara, melainkan tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Di sinilah dalam bacaan penulis, melihat dramaturgi menjadi sangat relevan. Teori Goffman membantu kita membaca ketegangan antara penampilan institusi di hadapan publik dan tindakan yang diduga berlangsung di belakang layar. Akan tetapi, dramaturgi bukan alat untuk menebak motif tersembunyi atau membuktikan adanya konspirasi. Ia merupakan perspektif untuk memahami bagaimana peran, informasi, dan kesan dibentuk dalam hubungan sosial.

Dengan kata lain, persoalan utamanya bukan sekadar apa yang dipertontonkan di panggung depan, melainkan apakah tindakan di belakang layar tetap konsisten dengan nilai, aturan, dan tanggung jawab yang disampaikan kepada masyarakat.

Berita Terkait :  Vespa Dijadikan Gudang Ganja 10,8 Kg, Polisi Buru Pengirim yang Hendak Kirim ke Sulawesi

Media, Pencitraan, dan Pengelolaan Kesan
Persoalan ini juga menarik dibaca melalui pemikiran pakar komunikasi politik Prof. Effendi Ghazali dalam artikelnya, yang berjudul “Interaksi Politik dan Media: Dari Komunikasi Politik ke Politik Komunikasi” (2004). Ghazali menjelaskan bahwa adanya pergeseran cara pandang dalam melihat hubungan politik dan media. Media tidak lagi hanya dipahami sebagai saluran yang digunakan aktor politik untuk menyampaikan sebuah pesan dan menghasilkan pengaruh. Tapi Politik juga berlangsung melalui pengelolaan media dan penciptaan citra.

Dalam konteks tersebut, aktor politik bukan hanya berkomunikasi melalui media, tetapi juga berusaha mengelola bagaimana dirinya dan institusinya dipersepsikan oleh masyarakat. Citra menjadi bagian penting dalam praktik komunikasi politik.

Gagasan itu relevan ketika peristiwa penyadapan menjadi perhatian public saat ini. Setiap pernyataan resmi, konferensi pers, dan penjelasan institusi berpotensi membentuk persepsi masyarakat terhadap kasus tersebut. Di satu sisi, institusi membutuhkan komunikasi publik untuk menjelaskan perkembangan perkara. Namun, di sisi lain, komunikasi itu tidak boleh berhenti sebagai upaya mempertahankan citra atau meredam kritik.

Karena itu, dalam hal ini media memiliki posisi strategis. Media tidak boleh sekadar menjadi pengeras suara pernyataan pejabat, tetapi harus menjalankan fungsi verifikasi, investigasi, dan pengawasan. Publik membutuhkan informasi yang utuh, bagaimana peristiwa penyadapan itu berlangsung, siapa yang memiliki kewenangan, bagaimana sistem tersebut digunakan, dan apa langkah institusi untuk mencegah kejadian serupa.

Di sinilah menurut penulis, pengelolaan kesan (impression management) diuji. Kredibilitas sebuah institusi tidak dibangun hanya melalui pernyataan yang meyakinkan saja, tetapi melalui kesesuaian antara apa yang disampaikan dan apa yang benar-benar dilakukan. Kepercayaan publik tidak cukup diproduksi melalui komunikasi, melainkan harus dibuktikan melalui tindakan.

Privasi, Akuntabilitas, dan Batas Kekuasaan
Lebih jauh, bicara soal penyadapan ini harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Sebagaimana Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa penyadapan berkaitan dengan pembatasan hak privasi. Dalam pertimbangannya, MK menekankan pentingnya pengaturan melalui undang-undang, termasuk mengenai prosedur, batas kewenangan, dan pihak yang berhak melakukan penyadapan.

Berita Terkait :  Masyarakat Kabupaten Malang Kembali Gaungkan Pemekaran Wilayah

Artinya, penyadapan tidak serta-merta dilarang. Dalam kepentingan penegakan hukum, tindakan tersebut dapat menjadi instrumen yang diperlukan. Namun, penggunaannya harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang jelas, serta mekanisme pengawasan agar tidak berubah menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan hal tersebut, bukan hanya penting untuk melindungi presiden atau pejabat negara. Lebih dari itu, perlindungan privasi harus berlaku bagi seluruh warga negara, termasuk jurnalis, aktivis, dan kelompok masyarakat sipil. Jangan sampai kewenangan yang semestinya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum justru menjadi instrumen untuk mengawasi, menekan, atau membatasi kebebasan warga.

Demokrasi Tidak Boleh Berhenti di Panggung Depan
Pada akhirnya, dramaturgi komunikasi politik mengingatkan kita bahwa kekuasaan selalu memiliki panggung depan dan panggung belakang. Apa yang terlihat di hadapan publik belum tentu sepenuhnya menggambarkan dinamika yang berlangsung di balik layar. Namun, demokrasi tidak boleh hanya dinilai dari penampilan, pidato, atau pernyataan resmi para pemegang kekuasaan.

Di tengah perkembangan teknologi digital, panggung politik bahkan semakin kompleks. Kekuasaan tidak hanya dipertontonkan melalui pidato dan konferensi pers, tetapi juga bekerja melalui penguasaan informasi, pengawasan komunikasi, algoritma, dan pembentukan opini publik. Karena itu, kajian dramaturgi dan komunikasi politik perlu terus berkembang. Kita tidak cukup hanya membaca bagaimana aktor membangun citra dan memainkan peran, tetapi juga perlu mengkaji bagaimana teknologi digunakan, bagaimana relasi kuasa bekerja, dan bagaimana informasi dapat menjadi instrumen pengaruh dalam kehidupan demokrasi.

Dugaan penyadapan ini semestinya menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa kewenangan tidak boleh berjalan tanpa batas, teknologi tidak boleh menjadi pembenaran untuk menerobos privasi, dan komunikasi publik tidak boleh sekadar menjadi panggung pencitraan. Masyarakat juga perlu terus merawat sikap kritis dengan memeriksa informasi, mempertanyakan kewenangan, dan mengawasi jalannya proses hukum.

Sebab, panggung depan boleh saja menampilkan soliditas dan komitmen menjaga negara. Namun, panggung belakang tidak boleh menjadi ruang gelap tempat kekuasaan bekerja tanpa pertanggungjawaban. Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak ditentukan oleh seberapa piawai para aktor memainkan peran, melainkan oleh seberapa konsisten mereka menjalankan kekuasaan sesuai hukum, etika, dan kepentingan publik.

———— *** ————-

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!