Gresik, Bhirawa — Fraksi Partai Demokrat–NasDem DPRD Gresik menyetujui RAPBD Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Namun, persetujuan ini disertai sejumlah catatan kritis dan tuntutan tegas kepada pemerintah daerah agar anggaran benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ketua Fraksi Demokrat–NasDem, Suberi, menegaskan bahwa APBD 2027 tidak boleh sekadar menjadi dokumen rutinitas tahunan, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Berbagai persoalan strategis menjadi sorotan utama, mulai dari banjir tahunan Kali Lamong, kerusakan jalan, keterbatasan akses air bersih, tingginya angka pengangguran tenaga kerja lokal, hingga kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal.
“Fraksi mendesak Pemkab Gresik membuat kebijakan afirmatif agar perusahaan di kawasan industri memprioritaskan penyerapan tenaga kerja ber-KTP Gresik. Program pelatihan bersertifikasi BNSP juga harus diikuti dengan jaminan penyerapan lulusan ke dunia kerja,” ujarnya.
Terkait BUMD, Bank Gresik tercatat memiliki angka kredit bermasalah (NPL) mencapai 25,77 persen. Sementara itu, Perumda Giri Tirta masih berhadapan dengan persoalan kebocoran jaringan dan penurunan debit air baku. Fraksi meminta Bupati menetapkan indikator kinerja utama (KPI) yang mengikat bagi seluruh jajaran direksi BUMD. Apabila dalam enam bulan ke depan belum terlihat perbaikan signifikan, maka perombakan manajemen harus segera dilakukan.
Di sektor infrastruktur, penanganan banjir Kali Lamong, perbaikan jalan rusak di wilayah utara dan selatan, pembangunan jembatan, serta pemerataan penerangan jalan umum menjadi tuntutan prioritas. Realisasi proyek penyediaan air bersih SPAM Melirang dan Sembayat pun diminta segera dijalankan.
“Pemerintah wajib mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah tanpa membebani UMKM dan masyarakat kecil. Industri pencemar lingkungan harus ditindak tegas, dan belanja birokrasi yang tidak produktif perlu dipangkas,” tegas Suberi.
Ia menambahkan bahwa pemberian persetujuan terhadap APBD 2027 bukan berarti pemerintah mendapat “cek kosong”. Seluruh rekomendasi dan tuntutan fraksi wajib dilaksanakan secara konsisten dan dievaluasi setiap triwulan. Diharapkan, anggaran tersebut tidak sekadar berbicara soal besarnya angka, tetapi benar-benar menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. [kim.kt]


