Kota Malang, Bhirawa. – Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Hj. Sri Untari Bisowarno, M.A.P., bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Provinsi Jawa Timur memperkuat tata kelola administrasi dan kearsipan bagi koperasi wanita (Kopwan) di wilayah Malang Raya.
Langkah tersebut ditempuh guna memastikan koperasi mampu menjaga akuntabilitas kelembagaan sekaligus beradaptasi dengan sistem digitalisasi arsip.
Dalam pengarahannya pada kegiatan pembinaan kearsipan di Rayz UMM Hotel Malang, Jumat dan Sabtu 20-21/11, Sri Untari menegaskan bahwa arsip bukan sekadar tumpukan berkas administratif, melainkan bukti pertanggungjawaban hukum dan keuangan yang menentukan keberlangsungan koperasi.
“Koperasi wanita adalah pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang dikelola berbasis kepercayaan anggota. Kepercayaan itu hanya bisa dijaga jika pembukuan dan pengarsipannya tertib, terstruktur, serta mulai dialihmediakan ke sistem digital agar tidak mudah hilang,” ujar legislator yang juga Ketua Dewan Penasehat Dekopinwil Jatim itu.
Menyambut arahan itu, Kepala Disperpusip Provinsi Jawa Timur, Ir. Tiat S. Suwardi, M.Si., menyampaikan bahwa pembinaan terhadap Kopwan merupakan bagian dari tugas pokok lembaganya dalam menjangkau organisasi kemasyarakatan, mengingat jumlah Kopwan di Jawa Timur mencapai sekitar 8.000 unit.
“Banyak Kopwan yang masih menyimpan arsipnya dengan baik, meski ada juga yang langsung hilang. Karena itu, selain pembinaan, kami juga menyerahkan peralatan kearsipan agar pengurus bisa langsung mempraktikkan penataan dokumen di koperasinya masing-masing,” kata Tiat.
Pihaknya juga mengapresiasi tingginya antusiasme pengurus Kopwan yang sebagian besar berusia senior, namun tetap bersemangat mempelajari tata cara pembukuan dan kearsipan.
Selain itu, ia mengingatkan agar pengurus memahami batas keterbukaan dokumen. Dokumen anggaran yang telah dipublikasikan boleh dibuka untuk umum, sedangkan arsip yang menyangkut penanganan kasus dan data kepegawaian wajib dijaga kerahasiaannya.
Terkait dengan teknis jadwal retensi arsip, menjelaskan bahwa penyusutan atau pemusnahan arsip koperasi wajib berpedoman pada Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang diinisiasi melalui asosiasi koperasi dengan pertimbangan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
“Untuk arsip transaksi keuangan, masa retensinya minimal 10 tahun. Namun, karena masa kedaluwarsa hukum bisa mencapai 13 hingga 15 tahun, arsip keuangan sebaiknya ditinjau kembali sebelum dimusnahkan guna mengantisipasi klaim hukum di masa depan,” pungkasnya. [mut.dre]


