Soroti Tantangan Lintas Sektor, Minta Pejabat Baru Berani Ambil Keputusan dan Perkuat Kolaborasi
Pemprov, Bhirawa – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya kemampuan beradaptasi secara cepat, ketegasan mengambil keputusan, serta penguatan koordinasi lintas sektor bagi pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Penegasan tersebut disampaikan Khofifah saat melantik enam pejabat eselon II untuk mengisi sejumlah jabatan yang mengalami kekosongan, Rabu (18/11). Enam pejabat tersebut mendapat penugasan baru di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jatim.
Mereka yakni Prasojo Bayu Suwondo Putro, S.Pi., M.AP., M.Agr.Sc., Ph.D. sebagai Kepala Dinas Perkebunan, sebelumnya Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Muhamad Arif Widodo, S.T., M.SE. sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), sebelumnya Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Selanjutnya, Firdaus Sulistijawan, S.Sos., M.PS.Sp. sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pamekasan, sebelumnya Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial.
Zainal Fanani, S.STP., M.AP. sebagai Kepala Bakorwil Madiun, sebelumnya Kepala Badan Penghubung Daerah.
Kemudian Andrio Himawan Wahyu Aji, S.H., M.H. sebagai Kepala Biro Perekonomian, sebelumnya Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Jatim.
Serta Syamsiar Aulia Rahman, S.IP., M.Si. sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah, sebelumnya Kepala Bagian Persidangan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD.
Khofifah meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab barunya. Sebab, posisi pimpinan OPD menuntut kemampuan mengambil keputusan sekaligus menerjemahkan kebijakan menjadi program kerja yang berdampak bagi masyarakat.
“Rasanya harus sangat cepat melakukan adaptasi sebagai policymaker di lingkungan masing-masing. Saya pernah menyaksikan sosok yang sangat luar biasa, sangat smart ketika di eselon III, tetapi ketika kemudian menjadi komandan di salah satu dinas, ternyata tidak mudah mengambil keputusan. Oleh karena itu, you have to decide,” tegas Khofifah.
Menurutnya, pejabat pimpinan tinggi pratama tidak boleh ragu mengambil keputusan sepanjang dilakukan berdasarkan regulasi dan ketentuan yang berlaku. Apabila menghadapi persoalan yang belum dipahami, pejabat diminta aktif berkonsultasi dengan perangkat daerah terkait.
“Kalau ada yang kurang paham, konsultasi. Kalau kaitan dengan regulasi, tanya Biro Hukum. Kalau kaitan dengan sinergi dan kolaborasi, tanya Pak Sekda. Regulasi ini banyak sekali mengalami revisi di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, pahami regulasi dengan baik,” ujarnya.
Khofifah juga mengingatkan bahwa setiap pejabat mengemban amanah masyarakat Jawa Timur. Karena itu, integritas, tanggung jawab, serta komitmen menjaga marwah organisasi harus menjadi landasan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Jaga amanah, jaga marwah organisasi Pemprov Jawa Timur. Menjaga marwah adalah tugas kita semuanya. Ada amanah masyarakat Jawa Timur di pundak kita masing-masing, maka menjaga amanah mereka menjadi kewajiban yang harus kita ikhtiarkan proses pemenuhannya secara maksimal,” katanya.
Lebih lanjut, Khofifah memberikan sejumlah arahan sesuai bidang tugas masing-masing pejabat. Untuk Kepala Dinas Perkebunan, salah satu prioritas yang harus segera ditindaklanjuti adalah optimalisasi program bongkar ratoon tebu guna mendukung target swasembada gula nasional.
Menurutnya, memasuki musim hujan menjadi momentum untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut. Dinas Perkebunan diminta berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan serta pemerintah kabupaten, terutama terkait kesiapan program dan dukungan regulasi di daerah.
Sementara kepada Kepala Disperindag, Khofifah meminta penguatan pengawasan dan pemantauan kebutuhan bahan pokok, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Ramadan, hingga Idulfitri. Kenaikan kebutuhan sejumlah komoditas, termasuk terigu, harus diantisipasi melalui koordinasi dengan Bulog, distributor, serta pemantauan langsung ke pasar.
“Disperindag jangan banyak di kantor. Disperindag banyak ke pasar, banyak ketemu warga. Bagaimana memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dan stabilitas harga tetap terjaga,” pesannya.
Ia juga meminta pelaksanaan pasar murah terus diperkuat melalui kolaborasi lintas perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota. Namun, kegiatan tersebut harus tetap memperhatikan keberlangsungan pasar tradisional.
Khofifah menegaskan, pasar murah yang digelar Pemprov Jatim bukan untuk menjadi kompetitor pasar tradisional, melainkan melengkapi upaya pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat.
Untuk Bakorwil, Khofifah meminta agar peran koordinasi dan deteksi dini terhadap berbagai persoalan di daerah semakin diperkuat, terutama menghadapi potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi pada musim hujan.
Ia mengingatkan potensi hujan dengan intensitas tinggi pada Desember hingga Februari perlu diantisipasi melalui kewaspadaan berlapis. Kondisi tanah yang mengalami retakan selama musim kemarau berpotensi meningkatkan risiko longsor ketika diguyur hujan.
“Oleh karena itu, Bakorwil saya minta menjadi mata, telinga, dan layanan yang bisa dilakukan Pemprov lebih awal karena lebih dekat. Bakorwil memang harus banyak di daerah tempat ditugaskan,” ujarnya.
Adapun kepada Kepala Biro Perekonomian, Khofifah meminta kesiapan dalam menjalankan tambahan kewenangan terkait pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD). Pengelolaan tersebut harus disertai pemetaan, mitigasi, serta evaluasi terhadap kinerja BUMD, termasuk anak perusahaan yang dinilai sudah tidak produktif.
Menurutnya, BUMD harus mampu menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), bukan justru menjadi beban bagi APBD. Karena itu, diperlukan keberanian mengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi masing-masing perusahaan.
Sedangkan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Khofifah mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa. Ia meminta seluruh jajaran menghindari potensi penyimpangan serta menjaga amanah dalam menjalankan tugas.
“Hati-hati, BPJ. Setiap ada sosialisasi dari KPK, yang potensial itu tergoda. Potensial kemungkinan mengalami gangguan godaan itu BPJ. Jaga amanah, jaga marwah Pemprov Jawa Timur dengan semua di antara kita,” tegasnya.
Khofifah menambahkan, tantangan pemerintahan saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarsektor. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu segera bekerja, membaca peluang, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong kemajuan ekonomi Jawa Timur. “Menjaga amanah dengan baik, istiqomah,” pungkasnya. [ina.gat]


