28 C
Sidoarjo
Wednesday, November 18, 2026
spot_img

Komisi B DPRD Surabaya Bedah Legalitas PKL Embong Blimbing, SK Wali Kota 1991 Dipertanyakan

DPRD Surabaya, Bhirawa. – Polemik penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Embong Blimbing, Surabaya, memasuki babak baru. Komisi B DPRD Kota Surabaya mulai membedah persoalan tersebut dari sisi regulasi, legalitas lokasi, hingga kebijakan penataan kawasan yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Dalam rapat dengar pendapat (hearing) lanjutan yang digelar Rabu (18/11/2026), Komisi B menghadirkan perwakilan Bagian Hukum dan Kerjasama (Bakumkarsa) serta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya. Rapat dipimpin Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Faridz Afif.

Persoalan yang mengemuka bukan sekadar boleh atau tidaknya pedagang berjualan di trotoar dan ruang publik. Ada persoalan mendasar yang perlu dijelaskan, yakni status hukum lokasi Embong Blimbing, keberadaan keputusan wali kota terdahulu, serta konsistensi penerapan regulasi penataan PKL.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan membandingkan keberadaan PKL di satu lokasi dengan lokasi lainnya.

Menurutnya, pemerintah kota perlu memberikan kepastian melalui kebijakan tertulis mengenai lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk aktivitas perdagangan.

“Permasalahan ini sebenarnya bukan hanya persoalan lokasi. Ada persoalan lain yang perlu ditelusuri. Pemerintah kota harus benar-benar mengeluarkan keputusan atau surat resmi mengenai tempat-tempat yang dipastikan boleh digunakan. Dengan begitu, tidak terus-menerus muncul perdebatan dan saling membandingkan antar lokasi,” ujarnya.

Budi juga mengingatkan bahwa ketidakjelasan kebijakan berpotensi menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari. Karena itu, diperlukan pedoman yang tegas agar pedagang maupun masyarakat mengetahui batasan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang publik.

Berita Terkait :  Wabup Gresik Lantik DPD APPSI Periode 2026 - 2031

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud, menekankan pentingnya menyamakan persepsi antara legislatif dan organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, pembahasan wisata kuliner harus memiliki definisi dan konsep yang jelas, termasuk fasilitas pendukung serta pengaturan aktivitas perdagangan.

Ia menilai keberadaan PKL yang sudah berlangsung lama tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pembinaan dan penataan pemerintah. Namun, perlu dipastikan apakah lokasi tersebut memang diperuntukkan sebagai kawasan wisata kuliner atau sekadar tempat aktivitas perdagangan.

“Intinya kita mencari persepsi yang sama. Kalau sudah ada kesamaan persepsi, tetap dibutuhkan kejelasan mengenai konsep dan dasar kebijakannya,” menjadi penekanan dalam pembahasan tersebut.

Dari pihak Pemkot Surabaya, Firly selaku juru bicara Bakumkarsa menjelaskan bahwa terdapat sejumlah dasar regulasi yang perlu diperhatikan dalam menilai pemanfaatan ruang publik.

Ia merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Menurut Firly, ketentuan tersebut masih berlaku dan membuka ruang pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki dengan mempertimbangkan jenis kegiatan, waktu, jumlah pengguna, serta persyaratan teknis yang berlaku.

“Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki masih dimungkinkan sepanjang mempertimbangkan jenis, waktu, jumlah, dan ketentuan teknis yang berlaku,” jelasnya.

Penjelasan tersebut menjadi penting karena terdapat regulasi yang mengatur fungsi utama trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki, sekaligus ketentuan mengenai pemanfaatannya dalam kondisi tertentu.

Berita Terkait :  PKB Usung Adi Wibowo-Nawawi di Pilwali Pasuruan

Di sisi lain, persoalan legalitas Embong Blimbing sebelumnya telah disampaikan pendamping pedagang, Roby, dalam hearing pada Senin (16/11/2026). Ia menyebut para pedagang memiliki landasan berupa Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 204 Tahun 1991 tentang penetapan lokasi PKL di sejumlah kawasan Surabaya.

“PKL ini bukan tidak memiliki legalitas. Kami memiliki Keputusan Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991 yang menetapkan sejumlah lokasi PKL, termasuk Embong Blimbing. Persoalannya, bagaimana penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2020 terhadap keputusan yang sudah ada sejak 1991?” ungkap Roby.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan penting mengenai hubungan hukum antara keputusan wali kota tahun 1991 dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi salah satu dasar penertiban PKL.

Apakah keputusan lama tersebut masih berlaku, telah diubah, atau justru sudah tidak memiliki kekuatan hukum untuk menjadi dasar aktivitas perdagangan? Pertanyaan inilah yang membutuhkan penjelasan resmi dari Pemkot Surabaya.

Komisi B dihadapkan pada persoalan yang lebih luas daripada sekadar penertiban pedagang. Kepastian status hukum lokasi, transparansi kebijakan, serta perlindungan fungsi fasilitas umum harus menjadi satu kesatuan dalam penyelesaian polemik Embong Blimbing.

Dengan demikian, penataan kota tidak berhenti pada tindakan penggusuran, tetapi juga harus disertai penjelasan regulasi yang utuh agar tidak menyisakan ketidakpastian bagi pedagang maupun masyarakat. [dre.hel]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!