28 C
Sidoarjo
Wednesday, November 18, 2026
spot_img

BULD DPD RI Dorong Regulasi Pusat-Daerah Berkualitas dan Berpihak pada Rakyat

DPD RI Jakarta, Bhirawa. – Dari 2.741 usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) provinsi sepanjang 2021-2025, hanya 935 usulan atau 34,11 persen yang mencapai tahap fasilitasi.

Kondisi ini menjadi perhatian serius Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI yang mendorong pembenahan regulasi pusat dan daerah agar proses pembentukan Perda lebih sederhana, selaras, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Persoalan tersebut mengemuka dalam Dialog Nasional BULD DPD RI bertema “Membangun Ekosistem Regulasi Pusat-Daerah: Sinergi DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum untuk Perda yang Sahih, Selaras, dan Efektif Dilaksanakan” yang dibuka oleh Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

GKR Hemas mengatakan bahwa pembentukan Perda merupakan bagian penting dari pelaksanaan otonomi daerah. Namun, hasil pemantauan BULD masih menemukan disharmoni peraturan, tumpang tindih kewenangan, duplikasi proses pemeriksaan, hingga keterbatasan tenaga perancang regulasi di daerah.

“Regulasi daerah sering kali berujung pada ironi: Perda yang lahir untuk mati,” ujar GKR Hemas, merujuk pada persoalan mengemuka dalam uji publik BULD di Nusa Tenggara Timur.

Ia menambahkan, pembenahan harus dimulai sejak tahap perencanaan Propemperda. DPD RI melalui BULD telah mengusulkan lima titik perubahan dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 untuk memperkuat tindak lanjut rekomendasi pemantauan serta integrasi sistem informasi antarlembaga.

Berita Terkait :  Puluhan Proyek Jalan dan Drainase Senilai Rp282 Juta menjadi PL atau Ditenderkan

“Karena itu, melalui forum ini, mari bersinergi secara nyata. Mari kita pastikan setiap Perda kita lahirkan adalah Perda yang sahih, selaras, dan betul-betul efektif dalam menghidupkan kesejahteraan di daerah,” tambahnya.

Ketua BULD DPD RI Stefanus B.A.N. Liow menjelaskan, persoalan pembentukan Perda saling berkaitan, mulai dari perencanaan, penyusunan, harmonisasi, hingga pelaksanaan. Karena itu, diperlukan penguatan mekanisme tindak lanjut rekomendasi DPD RI tanpa menambah beban birokrasi daerah.

“Forum ini tidak boleh berhenti pada pertukaran pandangan, tetapi harus menghasilkan komitmen kelembagaan dapat ditindaklanjuti untuk mewujudkan Perda yang sahih, selaras, dan efektif dilaksanakan,” ujar Stefanus yang didampingi Wakil Ketua BULD DPD RI Marthin Billa dan Abdul Hakim.

Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menyoroti mekanisme konsultasi rancangan Perda dengan kementerian terkait untuk memastikan kesesuaian norma, standar, prosedur, dan kriteria sektoral.

Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperpanjang proses pembentukan Perda, terutama ketika pemerintah daerah harus berkonsultasi dengan beberapa kementerian sekaligus.

“Proses fasilitasi dan konsultasi perlu lebih sederhana dengan batas waktu yang jelas. Dukungan paling mendesak dari pusat bukan tambahan pengawasan, tetapi pendampingan dan penguatan kapasitas tenaga perancang di daerah,” ujar Abdullah Vanath.

Dari perspektif pemerintah kabupaten, Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi yang mewakili Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyoroti perlunya penyelarasan pedoman antarkementerian, penyederhanaan harmonisasi, serta penguatan mekanisme penyaluran aspirasi daerah melalui DPD RI.

Berita Terkait :  Bupati Gatut Sunu Ingatkan Integritas saat Pelantikan PPDI Tulungagung di Pendopo

APKASI juga mendukung adanya penjelasan tertulis paling lama 30 hari terhadap rekomendasi DPD RI yang belum diakomodasi, tanpa menambah tahapan birokrasi.

Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengungkapkan bahwa pembentukan regulasi di tingkat kota masih menghadapi perubahan kebijakan pusat yang cepat, birokrasi berlapis, dan keterbatasan tenaga perancang. APEKSI mendorong penyederhanaan prosedur serta penguatan koordinasi agar regulasi daerah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari Kementerian Hukum, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Widyastuti, menyampaikan bahwa evaluasi BULD DPD RI dan berbagai masukan daerah menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat pembentukan Perda dan Perkada sesuai tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, termasuk proses harmonisasi melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Widyastuti mengungkapkan bahwa sepanjang 2025-2026, sebanyak 26.179 rancangan Perda dan Perkada telah diharmonisasikan dengan dukungan 1.139 tenaga perancang, terdiri atas 651 perancang di 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 488 perancang di pemerintah daerah.

“Kementerian Hukum sebagai instansi pembina jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk segera menghitung kebutuhan tenaga perancang, sehingga kualitas pembentukan regulasi daerah dapat semakin diperkuat,” jelas Widyastuti.

Menanggapi berbagai masukan daerah, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengapresiasi Dialog Nasional BULD DPD RI sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi pembentukan regulasi pusat dan daerah.

Berita Terkait :  Pengusaha China dan Singapura Kunjungi Balad Grup, Target 100 Juta Ekor Lobster Optimis Tercapai

Menurutnya, keberhasilan Perda tidak diukur dari jumlah aturan dihasilkan, melainkan manfaatnya bagi masyarakat. Karena itu, masyarakat harus dilibatkan secara bermakna sejak tahap perencanaan.

“Kemendagri tak ingin mempersulit daerah. Kami terbuka terhadap berbagai masukan untuk menyederhanakan proses dan memperkuat ekosistem pembentukan Perda dan Perkada agar lebih efektif serta dapat dilaksanakan,” tegas Ribka.

Menutup dialog Wakil Ketua BULD DPD RI Marthin Billa menyampaikan sejumlah kesimpulan, antara lain perlunya Reformasi dan Penguatan Ekosistem Regulasi Pusat-Daerah melalui Revisi Perpres Nomor 87 Tahun 2014, Penyederhanaan dan Integrasi Sistem Harmonisasi Satu Pintu, Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemenuhan SDM Perancang di Daerah, Penyelesaian Tumpang Tindih Kebijakan Lintas Kementerian dan Sinkronisasi Fiskal.

“Yang kita bangun bukan sekadar kesepahaman, tetapi langkah bersama agar regulasi daerah semakin berkualitas, responsif, dan efektif dilaksanakan,” tutup Marthin. [ira.dre]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!