Oleh:
Dr. Anggit Grahito Wicaksono
Dosen Universitas Slamet Riyadi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadikan November 2026 sebagai Bulan Guru Nasional dengan tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat”. Puncaknya 25 November, bertepatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-81 PGRI. Pemerintah memamerkan kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) 2026 lebih dari 40 ribu guru, beasiswa penyetaraan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-ASN Rp921,6 miliar bagi 507 ribu penerima, serta perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Narasi yang dibangun jelas: guru disejahterakan, kompetensinya ditingkatkan, dan martabatnya dimuliakan. Namun, deretan angka itu tidak boleh dibaca sebagai kebenaran tunggal. Di lapangan, kebijakan Kemendikdasmen justru mengandung kontradiksi yang serius. Bulan Guru Nasional semestinya menjadi ruang evaluasi, bukan sekadar panggung pencitraan.
Kepastian yang Menghapus Status
Pemerintah mengklaim sedang menata guru non-ASN menuju kepastian status. Namun, Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 justru menghapus status guru non-ASN per 1 Januari 2027. SE itu memang menjamin guru yang terdata dalam Dapodik per 31 Desember 2024 tetap mengajar hingga Desember 2026. Tetapi setelah itu? Guru yang belum tertampung dalam skema PPPK paruh waktu menghadapi ketidakpastian nyata.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI menegaskan bahwa persoalan utama tata kelola guru adalah “kastanisasi status guru” yang menciptakan ketimpangan dan ketidakpastian karier. Alih-alih menghapus kastanisasi, kebijakan ini justru melembagakannya: yang beruntung masuk skema PPPK mendapat tempat, sisanya menunggu tanpa kejelasan. Di tengah momentum “Guru Hebat”, negara justru mengumumkan penghapusan status sebagian guru. Ini bukan kebijakan yang memuliakan; ini kebijakan yang menunda penyelesaian sambil menciptakan korban administratif baru. Padahal, kepastian status adalah prasyarat paling dasar bagi guru untuk bekerja tenang dan merawat murid dengan sepenuh hati.
Kuota Naik, Anggaran Dipangkas?
Pemerintah membanggakan kuota PPG 2026 lebih dari 40 ribu guru. Namun, klaim itu perlu dibaca kritis. Kuota PPG Guru Tertentu 2026 sebenarnya sekitar 41 ribu peserta, turun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai ratusan ribu. Yang lebih kontradiktif, anggaran Dirjen GTK dipangkas Rp1 triliun, dari Rp4,1 triliun menjadi Rp3 triliun, atau efisiensi 27 persen.
Anggota Komisi X DPR mempertanyakan hal ini secara terbuka: “Setahu saya pembahasan anggaran di 2025 kemarin, Pak Menteri menyampaikan PPG akan ditingkatkan, akan selesai di 2026… Ini ternyata ada pengurangan Rp1 triliun di 2026”. Menteri Mendikdasmen bahkan tidak menjawab pertanyaan tersebut dan bergegas meninggalkan ruang rapat. Jika pemerintah serius meningkatkan kompetensi guru, mengapa anggaran pendidikan guru justru dipangkas? “Guru Hebat” tidak lahir dari kuota yang menyusut dan anggaran yang dikikis. Jika efisiensi anggaran menjadi alasan, pemerintah perlu menjelaskan prioritas mana yang dikorbankan dan bagaimana dampaknya bagi ratusan ribu guru yang menunggu pelatihan.
Tunjangan Cair, Potongan Datang
Pencairan TPG non-ASN Rp 6 juta untuk triwulan III 2026 memang patut diapresiasi. Pemerintah menyebut ini sebagai wujud komitmen mendongkrak kesejahteraan. Namun, di saat yang sama, muncul isu pemotongan iuran BPJS dari TPG guru. Pemerintah membantah potongan ganda, tetapi mengakui ada pemotongan 1 persen dari penghasilan guru untuk JKN, sementara negara menanggung 4 persen.
Persoalannya bukan sekadar besaran potongan, melainkan narasi yang dibangun. Guru honorer menerima Rp2 juta per bulan, lalu dipotong untuk iuran sosial. Di saat yang sama, mereka menghadapi ketidakpastian status pasca-2026. Kesejahteraan yang dirayakan pemerintah seolah berhenti pada angka bruto, tanpa menghitung beban potongan dan ketidakpastian yang menyertainya. Memuliakan guru tidak cukup dengan mentransfer tunjangan, lalu memotongnya kembali untuk kewajiban administratif. Guru honorer justru berada di titik paling rentan: pendapatan kecil, status tidak pasti, tetapi kewajiban administratif dan iuran tetap mengejar.
Mengurangi Beban Administrasi, Menambah Platform Baru
Kemendikdasmen mengklaim tengah mengurangi beban administratif guru dengan menggabungkan 986 aplikasi menjadi superapps “Rumah Pendidikan”. Namun, realitas di lapangan menunjukkan beban administratif digital justru terus meningkat. Guru masih harus mengisi Platform Merdeka Mengajar (PMM), e-Kinerja, dan berbagai laporan administrasi yang menyita waktu efektif dan memicu burnout.
Survei P2G terhadap ribuan guru di Jawa Barat menemukan bahwa lebih dari 80 persen responden menyatakan aplikasi pendidikan digital justru meningkatkan beban kerja administratif. Waktu yang seharusnya digunakan untuk mendampingi siswa tersita untuk memenuhi kewajiban pengisian platform. Penggabungan aplikasi menjadi satu superapps, tanpa penyederhanaan substansi dan pengurangan kewajiban pelaporan, hanyalah perubahan kemasan. Guru tetap dipaksa menjadi operator, bukan pendidik. Digitalisasi yang baik seharusnya meringankan, bukan memindahkan beban dari kertas ke layar tanpa mengurangi kewajiban.
Ironi HGN: Antara yang Diklaim dan yang Dirasakan
Hari Guru Nasional 2026 semestinya menjadi momentum jujur untuk mengevaluasi kebijakan, bukan sekadar merayakan capaian. Ketika pemerintah mengklaim memuliakan guru melalui tunjangan dan pelatihan, kebijakan lain justru menghapus status, memangkas anggaran, dan menambah beban. Ketika tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat” digaungkan, guru honorer justru menghadapi ketidakpastian paling mendasar: apakah mereka masih bisa mengajar setelah Desember 2026?
Kontradiksi ini bukan soal komunikasi publik yang kurang meyakinkan. Ini soal arah kebijakan yang tidak konsisten. Memuliakan guru tidak bisa dilakukan dengan satu tangan memberi tunjangan, sementara tangan lain mencabut kepastian, memangkas anggaran pengembangan, dan menumpuk beban administrasi. Jika Kemendikdasmen ingin tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat” bermakna, kebijakannya harus berhenti menciptakan jarak antara yang dijanjikan dan yang dijalani guru di lapangan. Guru hebat tidak lahir dari slogan, tetapi dari kebijakan yang menghargai hidup, kerja, dan martabat mereka secara utuh. Karena itu, HGN 2026 harus menjadi titik balik: evaluasi kebijakan, bukan perayaan yang menutupi luka.
————- *** ————–


