Gresik, Bhirawa — Peran Posyandu kini tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, melainkan berkembang menjadi ujung tombak penyampaian enam jenis pelayanan dasar masyarakat melalui konsep Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Langkah ini bertujuan mendekatkan akses pemerintah kepada warga, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat di tingkat desa terdata dengan baik dan tertangani secara tepat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Wongso Negoro, SE., SH., M.Si., menyampaikan hal tersebut saat memimpin pembahasan strategi penerapan Posyandu 6 SPM di Kecamatan Benjeng. Menurutnya, Posyandu harus diperkuat sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat.
Enam bidang cakupan Posyandu 6 SPM meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
“Posyandu harus menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahan mereka. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui kondisi warga secara langsung dan memastikan pelayanan dasar semakin merata hingga ke tingkat desa,” ujarnya.
Kebijakan ini memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, hingga Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2026.
Melalui enam bidang tersebut, kader Posyandu tidak hanya fokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga membantu mendata anak usia sekolah, kebutuhan pendidikan, kondisi sanitasi dan air bersih, jalan lingkungan, rumah tidak layak huni, keamanan lingkungan, serta warga miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
“Posyandu bukan mengambil alih kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peran kader lebih difokuskan pada pendataan, edukasi, identifikasi kebutuhan, serta menjembatani masyarakat dengan instansi yang berwenang memberikan pelayanan teknis,” jelasnya.
DPRD Gresik mendukung implementasi ini melalui tiga fungsi utama: pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Dari sisi regulasi, DPRD mendorong kebijakan yang memberikan kepastian hukum dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Dari sisi anggaran, DPRD berkomitmen memperjuangkan dukungan pembiayaan, termasuk penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas kader. Sementara melalui fungsi pengawasan, DPRD memastikan kebijakan benar-benar dilaksanakan dan persoalan masyarakat mendapatkan tindak lanjut yang nyata.
Keberhasilan Posyandu 6 SPM, lanjut Wongso Negoro, tidak hanya bergantung pada pembentukan kelembagaan, tetapi membutuhkan kader yang terlatih, data yang akurat, integrasi program dalam perencanaan pembangunan desa, serta koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan.
Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Benjeng, Sudarmanto, menyebutkan pertemuan tersebut dihadiri kader Posyandu dari 23 desa se-Kecamatan Benjeng. Secara umum, kegiatan Posyandu di wilayahnya telah berjalan baik. Namun, ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan para kader yang selama ini telah bekerja dengan penuh semangat.
“Posyandu di wilayah kami berjalan baik. Namun yang terpenting, para kader tetap semangat meskipun dukungan yang diterima masih terbatas. Harapan kami, pemerintah dapat memberikan tambahan penghargaan atau kesejahteraan agar mereka semakin bersemangat dalam menjalankan tugasnya,” harap Sudarmanto. [kim.kt]


