32 C
Sidoarjo
Monday, November 16, 2026
spot_img

Dari Sawah ke Pasar, Strategi Jawa Timur Jaga Inflasi Lewat EPIK

Surabaya, Bhirawa – Jawa Timur dikenal sebagai lumbung pangan Nusantara. Produksi berasnya bahkan mampu memasok kebutuhan 20 provinsi lain di luar Jawa Timur. Namun, posisi sebagai produsen besar itu tidak serta-merta menjamin harga pangan terjangkau bagi masyarakat maupun kesejahteraan petani.

Pada 2024, produksi beras Jawa Timur mencapai 9,27 juta ton, lalu meningkat menjadi 10,44 juta ton pada 2025. Angka tersebut menunjukkan kapasitas produksi yang kuat, tetapi juga memunculkan persoalan baru: ketika beras dan komoditas pangan lain ditarik ke luar provinsi karena harga di luar lebih menarik, pasokan di dalam Jawa Timur dapat menyempit.

“Ketika harga di luar menarik, maka beras atau komoditas pangan itu ditarik keluar provinsi, sedangkan di dalam provinsi kita kekurangan komoditas tersebut,” ujar Moch Devis Susandika, Analis Kebijakan Ahli Muda dan Koordinator Tim Kerja Substansi Kebijakan dan Sarana Perekonomian, Biro Perekonomian Setdaprov Jawa Timur.

Kondisi itu menjadi salah satu latar belakang lahirnya EPIK atau Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota, inovasi pemerintah provinsi untuk menjaga keterjangkauan pangan sekaligus memperkuat posisi petani.

Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) tidak lahir dari asumsi semata. Pemerintah provinsi menyusunnya melalui pendekatan evidence-based policy, yakni kebijakan yang berlandaskan data dan bukti lapangan.

Data yang menjadi rujukan menunjukkan kontras, produksi pangan Jawa Timur tinggi, tetapi kesejahteraan petani masih belum memadai. Salah satu indikatornya adalah Nilai Tukar Petani (NTP), yang pada periode sebelumnya sempat berada di bawah angka 100.

Berita Terkait :  Dewan Tengarai Pelayanan Satu Pintu Masih Mimpi

“Kami melihat berbagai data yang mendukung kebijakan ini. Berdasarkan data yang ada, memang produksi kita tinggi, tapi kesejahteraan petaninya rendah. Nah, ini yang perlu kita dorong,” kata dia.

Karena itu, EPIK dirancang tidak hanya menyentuh sisi konsumen. Kebijakan ini juga mengarah pada penguatan produsen, khususnya melalui hilirisasi dan korporasi petani.

Inti EPIK adalah membangun jalur distribusi yang lebih pendek antara petani dan konsumen. Petani tidak lagi hanya menjual gabah, melainkan didorong membentuk kelembagaan korporasi, seperti koperasi, yang mampu mengolah, menyerap, dan menjual hasil produksinya.

Melalui korporasi tersebut, petani dapat menjual beras langsung kepada konsumen akhir atau pasar. Nilai tambah dari pengolahan dan penjualan tidak sepenuhnya mengalir ke tengkulak atau pihak perantara, melainkan berpotensi kembali kepada petani melalui sisa hasil usaha.

“Dengan adanya kelembagaan itu, petani bisa lebih sejahtera, masyarakat bisa menerima manfaat dengan harga komoditas yang lebih terjangkau,” ujarnya menambahkan.

Pemerintah provinsi kemudian menyiapkan pasar bagi hasil produksi korporasi petani. EPIK menjadi etalase yang ditempatkan di sejumlah pasar kabupaten/kota, dengan dukungan kolaborasi dari 38 TPID di Jawa Timur, Bank Indonesia, serta pemerintah kabupaten/kota.

Menariknya lagi, intervensi EPIK tidak berfokus pada penetapan harga gabah atau beras. Pemerintah memilih menyentuh komponen distribusi, khususnya ongkos angkut.

Dengan subsidi atau dukungan biaya distribusi, harga komoditas di etalase dapat lebih rendah dibandingkan harga pasar. Produksi petani tetap terserap, sementara konsumen memperoleh pangan dengan harga lebih terjangkau.

Berita Terkait :  Peminatan Melanjutkan Meningkat bagi SMK, Kadindik: Kita Fasilitasi Mereka Melalui Program BMW

“EPIK ini, intervensinya adalah di harga. Harga khususnya bukan harga gabahnya, tapi harga ongkos angkutnya, yaitu distribusinya,” jelasnya.

Skema ini sekaligus menjawab dua persoalan sekaligus: petani memperoleh pasar yang lebih pasti, sedangkan masyarakat mendapatkan akses pangan dengan harga yang lebih stabil.

Devis menegaskan bahwa EPIK bukan berarti membatasi atau melarang penjualan komoditas Jawa Timur ke luar daerah. Jawa Timur tetap memainkan peran sebagai pemasok pangan nasional.

Namun, pemerintah provinsi berupaya memperkuat pasar di dalam provinsi melalui kerja sama antarkabupaten/kota. Dengan pasar internal yang lebih kuat, keseimbangan antara pasokan dan permintaan dapat lebih terjaga.

“Kita tidak melarang, dan kita tidak bisa melarang produksi kita untuk dijual di luar provinsi. Namun, yang bisa kita lakukan adalah berkolaborasi untuk memperkuat pasar yang ada di dalam provinsi Jawa Timur,” ujarnya.

Kolaborasi ini menjadi kunci utama EPIK. Bila pasokan dan permintaan lebih seimbang, tekanan harga dapat ditekan, sehingga inflasi Jawa Timur lebih terkendali. Target inflasi yang menjadi acuan adalah 2,5 persen, dengan rentang plus-minus 1 persen.

EPIK juga dikembangkan dalam bentuk EPIK Mobile. Etalase tidak hanya berada di pasar tetap, tetapi dapat bergerak menuju lokasi-lokasi yang mengalami tekanan harga tinggi.

Inovasi ini terutama ditujukan untuk menghadapi inflasi musiman, misalnya menjelang Ramadan, Idulfitri, Natal, dan Tahun Baru. Pada periode tersebut, permintaan sejumlah komoditas biasanya meningkat dan berpotensi mendorong kenaikan harga.

“Kita berinovasi mendorong EPIK tidak hanya ada di pasar, yang sewaktu-waktu masyarakat bisa menjangkau, tetapi juga langsung ke beberapa lokasi yang memang dibutuhkan untuk pengendalian inflasinya,” katanya.

Berita Terkait :  Disnak Tulungagung Periksa Kesehatan Sapi Kurban Presiden Prabowo Subianto Berbobot 1,05 Ton

Penentuan lokasi EPIK Mobile didasarkan pada analisis data, termasuk wilayah dengan bobot inflasi tinggi dan daerah yang menyumbang kenaikan harga signifikan.

Menurut Devis, hasil analisis awal menunjukkan inflasi Jawa Timur menjadi lebih terkendali. Lebih dari itu, Nilai Tukar Petani kini dilaporkan selalu berada di atas 100.

“Nilai tukar petani itu secara statistik merupakan data yang menunjukkan kesejahteraan petani. Alhamdulillah sekarang nilai tukar petani di Jatim selalu di atas 100,” ujarnya.

Kondisi tersebut menunjukkan petani memperoleh nilai jual yang lebih tinggi, sementara biaya pembelian kebutuhan produksinya relatif lebih terkendali. Bagi pemerintah provinsi, ini menjadi sinyal bahwa pendekatan hilirisasi dan korporasi petani melalui EPIK mulai memberikan dampak.

EPIK, Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota pada dasarnya adalah upaya menjembatani dua kepentingan yang sering dianggap berlawanan. Yaitu, harga pangan yang terjangkau bagi konsumen dan pendapatan yang layak bagi petani.

Melalui kolaborasi antarwilayah, penguatan korporasi petani, dukungan distribusi, dan pemanfaatan data, Jawa Timur berupaya memastikan bahwa status sebagai lumbung pangan nasional tidak hanya bermanfaat bagi provinsi lain, tetapi juga bagi petani dan masyarakatnya sendiri.

“Kami terus mengembangkan ini, baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi hilirnya. Itulah yang kami sebut hilirisasi dan korporasi petani melalui EPIK,” tutup Devis.  [aya.kt]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!