Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma
DPD RI Jakarta. Bhirawa. – Komite III DPD RI menerima sebanyak 806 aspirasi masyarakat dan daerah selama pelaksanaan reses Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027, yang berlangsung pada 9–28 Oktober 2026. Hasil penyerapan aspirasi tersebut menunjukkan masih adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program pembangunan nasional, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta perlindungan perempuan dan anak.
Berdasarkan hasil analisis Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) DPD RI, dari 806 aspirasi yang dihimpun, sebanyak 470 aspirasi berkaitan dengan lima tema pengawasan reses, sedangkan 336 aspirasi lainnya berkaitan dengan bidang tugas Komite III DPD RI.
Adapun kelima tema pengawasan tersebut meliputi revitalisasi satuan pendidikan, Program Sekolah Rakyat, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), perlindungan perempuan dan anak, serta penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam bantuan pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, dari aspirasi berdasarkan bidang tugas, sektor pendidikan menempati jumlah tertinggi dengan 117 aspirasi yang tersebar di 21 provinsi, disusul kesehatan sebanyak 59 aspirasi dari 13 provinsi dan kesejahteraan sosial sebanyak 41 aspirasi dari 12 provinsi.
Berkaitan dengan hal ini, Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., menekankan hasil reses merupakan dasar penguatan fungsi pengawasan dan penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, banyaknya aspirasi yang diterima menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kesesuaian antara perencanaan program nasional dan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Di sektor pendidikan, kami mencatat berbagai persoalan yang sangat mendasar seperti keterbatasan akses pendidikan di wilayah terpencil, risiko anak putus sekolah, hambatan administrasi dan status lahan dalam revitalisasi sekolah, serta persoalan ketepatan sasaran Program Sekolah Rakyat,” ujar Filep di Jakarta, Senin (9/11/2026).
“Maka Komite III mendorong penyederhanaan persyaratan revitalisasi sekolah, integrasi data pendidikan, penguatan koordinasi antarkementerian, serta peningkatan pemerataan sarana pendidikan dan tenaga pendidik,” katanya menambahkan.
Sementara itu, dalam sektor kesehatan, persoalan yang dikemukakan meliputi ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan, kekurangan tenaga medis dan dokter spesialis, keterbatasan transportasi rujukan, serta belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan Program Cek Kesehatan Gratis.
“Untuk kesehatan, kita memandang perlunya penguatan sistem rujukan, pemerataan tenaga kesehatan, dukungan pembiayaan pelayanan, serta kebijakan afirmasi bagi daerah terpencil, kepulauan, perbatasan, dan wilayah dengan keterbatasan akses kesehatan,” katanya.
Pada bidang kesejahteraan sosial, Filep mengatakan, aspirasi masyarakat menunjukkan masih adanya persoalan akses bantuan, ketidaksesuaian data penerima manfaat, keterbatasan layanan bagi penyandang disabilitas, serta belum optimalnya mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data sosial.
“Penggunaan DTSEN menjadi perhatian karena ketidaktepatan data berpotensi menyebabkan masyarakat yang membutuhkan justru tidak memperoleh bantuan pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan sosial. Selain itu, Komite III menyoroti perlunya peningkatan kapasitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, penguatan tenaga profesional, dukungan anggaran, serta koordinasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” sebutnya.
Senator Papua Barat itu menekankan, hasil reses harus ditindaklanjuti melalui pengawasan, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat bersama kementerian serta lembaga terkait. Untuk sektor pendidikan, tindak lanjut diarahkan pada koordinasi dengan kementerian yang membidangi pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, serta kementerian terkait perlindungan anak dan kesejahteraan sosial.
“Pada sektor kesehatan, kami akan melakukan pembahasan bersama Kementerian Kesehatan untuk memastikan pemerataan fasilitas, tenaga medis, pembiayaan, dan pelayanan rujukan. Sedangkan pada sektor kesejahteraan sosial, diperlukan penguatan koordinasi dengan kementerian terkait untuk memperbaiki sistem pendataan, memperluas akses layanan, dan meningkatkan pemberdayaan penyandang disabilitas,” katanya lagi.
Tak hanya itu, Komite III DPD RI juga menekankan bahwa kebijakan pembangunan nasional perlu memperhatikan karakteristik dan kesenjangan antardaerah agar pelaksanaan program pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Fungsi pengawasan serta penyampaian rekomendasi kepada pemerintah difokuskan bersamaan dengan menempatkan pemerataan pelayanan dasar dan perlindungan hak masyarakat sebagai perhatian utama. [ira.hel].
