Kota Batu,Bhirawa – Menjadi penanggungjawab keamanan dan ketertiban sebuah Kota Wisata, Kapolisian Resor (Polres) Batu Kota bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran. Termasuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi. Petugas langsung bertindak ketika menerima pengaduan EDS terkait adanya perselingkuhan oknum Polisi berinisial IGS di sebuah kamar hotel di Kota Batu.
Dugaan perselingkuhan ini dilakukan IGS seorang oknum anggota Polri dengan perempuan berinisial AE yang diduga menjabat kepala desa di Kabupaten Lamongan. Saat digerebek, Petugas Gabungan Polres Batu memergoki IGS bersama AE berada di sebuah kamar hotel di Kota Batu, Sabtu (7/11/2026).
Polres Batu membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan tindak pidana yang melibatkan seorang oknum anggota Polri di wilayah Hukum polres Batu.
“Dan saat ini, Polres Batu menindak lanjuti laporan tersebut, baik dari Sat PPA dan PPo dan juga melibatkan Si Propam polres Batu untuk mendalami fakta dan keterangan para pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Iptu M Huda Rochman, Ps Kasi Humas Polres Batu, Senin (9/11/2026).
Dengan tertangkap tangannya aksi perselingkuhan ini, selain menjadi dugaan pidana perzinaan juga merupakan pelanggaran kode etik Polri. Untuk itu Polres Batu Kota akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas.
Diketahui, oknum polisi berinisial IGS ini merupakan warga Sidoarjo dan bertugas di salah satu Polsek di Kota Surabaya. Sementara itu, perempuan berinisial AE berasal dari Lamongan dan merupakan seorang kepala desa di wilayah tersebut.
​Kasus ini terkuak setelah adanya laporan seorang perempuan berinisial EDS melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Batu. EDS mengadukan dugaan perselingkuhan yang melibatkan suaminya di sebuah kamar hotel di Kota Batu.
​Kemudian petugas gabungan mendampingi EDS menuju hotel yang dimaksud. Saat memasuki salah satu kamar, petugas mendapati IGS dan AE berada di dalamnya. Saat itu juga keduanya dibawa ke Mapolres Batu untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
​Keterlibatan Propam diperlukan untuk mendalami kemungkinan adanya pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi Polri. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya akan dilanjutkan melalui mekanisme yang berlaku.
​Dipastikan Polres Batu Kota akan bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran hukum termasuk yang dilakukan anggota Polri. Beberapa waktu lalu Polres Batu Kota telah melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat terhadap salah satu personelnya yang kedapatan melakukan pelanggaran kode etik Polri.
Personel yang diketahui berinisial VDO ini telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Akibat perbuatannya, ybs divonis hukuman kurungan penjara 4 tahun di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun.
Adapun pemberhentian terpidana didasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: Kep/527/X/2026 tanggal 21 Oktober 2026 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Bripka VDO. Terpidana memiliki jabatan terakhir Bintara (Ba) Polres Batu, Polda Jawa Timur. Adapun PTDH ini diberikan terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2026.
Kapolres Batu, AKBP Panji Gedhe Prabawa menyatakan bahwa tindakan tegas ini merupakan konsekuensi atas pelanggaran hukum yang dilakukan anggota Polri. Menurutnya, setiap personel harus memahami menjadi anggota Polri bukan sekedar profesi, melainkan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas.
“Setiap personel dituntut senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya, serta tidak melakukan tindakan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat maupun merusak nama baik institusi,” jelas Panji. [nas.kt]
