Pemprov Jatim, Bhirawa. – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama 38 pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran mencapai Rp27,52 triliun untuk lima sektor prioritas pembangunan.
Besarnya anggaran tersebut mendapat perhatian Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar dibarengi ketepatan sasaran, efektivitas intervensi, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Lima sektor yang menjadi fokus evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penurunan prevalensi stunting.
Penegasan itu disampaikan Khofifah saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Hasoloan Manalu di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (2/10) malam.
Berdasarkan hasil pengawasan BPKP, total anggaran Rp27.519,86 miliar tersebut tersebar dalam 2.038 program, 3.303 kegiatan, dan 8.918 subkegiatan. Dari jumlah itu, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp5.099,35 miliar, sedangkan pemerintah kabupaten/kota mencapai Rp22.420,51 miliar.
Di tingkat Pemprov Jatim, sektor pendidikan mendapat alokasi terbesar, yakni Rp3.645,47 miliar. Berikutnya pengentasan kemiskinan Rp930,36 miliar, kesehatan Rp319,88 miliar, ketahanan pangan Rp165,58 miliar, dan penurunan prevalensi stunting Rp38,06 miliar.
Sementara itu, anggaran 38 pemerintah kabupaten/kota mencapai Rp22.420,51 miliar. Alokasi terbesar diarahkan untuk pengentasan kemiskinan sebesar Rp9.473,63 miliar, pendidikan Rp6.760,16 miliar, kesehatan Rp2.998,90 miliar, ketahanan pangan Rp1.820,66 miliar, serta penurunan prevalensi stunting Rp1.367,15 miliar.
Khofifah menegaskan besarnya anggaran harus diikuti dengan perencanaan yang berorientasi pada hasil. Evaluasi BPKP, menurutnya, menjadi masukan penting untuk mempertajam sasaran program sekaligus mencegah potensi inefisiensi dan inefektivitas anggaran.
“Terima kasih atas evaluasi dan masukannya. Ini memandu kami untuk membuat perencanaan dan indikator yang memiliki keterdampakan langsung kepada masyarakat. Karena program-program pemerintah memang harus ada dampak positifnya,” ujarnya.
Menurut Khofifah, indikator sasaran utama Pemprov Jatim berdasarkan evaluasi BPKP telah berorientasi hasil dan terukur. Namun, masih terdapat sejumlah ruang perbaikan, terutama dalam memastikan desain intervensi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Alhamdulillah, untuk indikator sasaran utama Pemprov Jatim dinilai BPKP telah berorientasi hasil dan terukur. Tapi memang masih ada ruang untuk perbaikan di poin-poin yang sekiranya memperlihatkan potensi inefisiensi dan inefektivitas. Karenanya kita masih harus lebih menyelaraskan ketepatan desain intervensi,” ungkapnya.
Khofifah juga mendorong agar hasil evaluasi BPKP tidak hanya menjadi bahan perbaikan di tingkat Pemprov Jatim, tetapi diteruskan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, sinkronisasi diperlukan agar kebijakan provinsi selaras dengan kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah dan tidak terjadi tumpang tindih program.
Untuk itu, Khofifah mengusulkan pelibatan sekretaris daerah dari 38 kabupaten/kota dalam forum bersama BPKP menjelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan sebelum proses input SIPD untuk Tahun Anggaran 2028.
“Perencanaan 2027 memang sudah selesai SIPD-nya. Tapi menjelang Musrenbang awal Mei, serta sebelum input SIPD kita bisa hadirkan Sekretaris Daerah dari kabupaten/kota agar Pak Kalan BPKP bisa langsung memberikan penjelasan untuk membantu mereka melakukan perencanaan yang semakin efektif, efisien, dan berdampak,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Jatim Hasoloan Manalu mengatakan, pihaknya akan terus memberikan pendampingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
BPKP juga akan memperkuat review secara komprehensif, mengintegrasikan aspek manajemen risiko, serta memantau tindak lanjut hasil evaluasi.
Hasoloan mendorong Pemprov Jatim segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelaraskan langkah strategis agar kebijakan pembangunan dapat diterapkan secara lebih efektif.
“Kami minta agar Pemprov Jatim sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat segera berkoordinasi dengan Bupati-Wali Kota agar menyelaraskan langkah strategisnya. Nanti kami akan buat laporan lagi di awal Januari dan kami akan melakukan penelitian juga,” pungkasnya. [ina.dre]
