Bangunan Liar di Saluran Jeblokan II Ditegaskan, DPU SDA Jatim Beri Waktu Bongkar Mandiri hingga 20 Oktober

Pemprov Jatim, Bhirawa – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sumber Daya Air (SDA) kembali mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan di sempadan saluran air. Kamis (24/9/2026) pagi, tim gabungan menyerahkan Surat Peringatan III (SP III) kepada enam pengguna bangunan di Sempadan Saluran Jeblokan II, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya.

Kegiatan yang dimulai dengan apel pagi tersebut melibatkan sejumlah instansi, antara lain Satpol PP Provinsi Jawa Timur, Satpol PP Kota Surabaya, Dinas PU SDA Jatim, UPT PSDA WS Brantas Kediri, Kecamatan Tambaksari, serta Koramil 0831/02 Tambaksari. Kehadiran unsur TNI-Polri dan pemerintah kecamatan menegaskan bahwa penertiban ini dilakukan secara terkoordinasi dan mengedepankan ketertiban umum.

Dalam pelaksanaannya, enam pengguna bangunan menjadi sasaran penyampaian SP III. Dua di antaranya menerima surat secara langsung dan menandatangani tanda terima. Sementara empat lainnya, surat ditempelkan pada bangunan disertai Berita Acara yang ditandatangani oleh saksi.

Koordinator Humas DPU SDA Pemprov Jatim, Ari Pudji Astono, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari prosedur operasional standar (SOP) penertiban bangunan di sempadan sungai dan saluran air yang berlaku. Menurutnya, SP III merupakan tahap akhir peringatan sebelum proses pengosongan dan pembongkaran dilakukan.

“Ini bukan tindakan sepihak. Kami tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. SP III ini adalah langkah terakhir dalam rangkaian peringatan. Setelah ini, pemilik bangunan diharapkan segera melakukan pembongkaran secara mandiri,” ujar Ari di lokasi kegiatan, Kamis (24/9/2026) pagi.

Salah satu poin penting dalam kegiatan ini adalah komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pendampingan dalam proses pengosongan dan pemindahan barang oleh pengguna bangunan. Langkah ini dinilai penting untuk meminimalkan gesekan sosial dan memastikan proses berjalan tertib.

Ari menambahkan, Pemkot Surabaya memiliki peran strategis dalam tahap eksekusi, terutama dalam menyediakan infrastruktur dan sumber daya pendukung. “Setelah tahap peringatan selesai, proses penindakan lanjutan akan diserahkan kepada Pemkot Surabaya yang lebih siap dalam hal infrastruktur dan sumber daya,” katanya.

Pasca-penyampaian SP III, dilakukan koordinasi antara DPU SDA Jatim, Pemkot Surabaya, dan salah satu pengguna bangunan, Bapak Aris. Hasilnya, disepakati bahwa pembongkaran akan dilaksanakan setelah 20 Oktober 2026, dengan catatan bahwa proses pembongkaran mandiri oleh pengguna bangunan harus selesai paling lambat pada tanggal tersebut.

Sebagai tindak lanjut, DPU SDA Jatim akan mengirimkan surat undangan kepada Bapak Aris untuk menyusun dan menandatangani surat permohonan serta pernyataan resmi terkait pengunduran waktu pelaksanaan pembongkaran. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.

Secara keseluruhan, kegiatan penyampaian SP III dan koordinasi lintas instansi berjalan lancar, tertib, persuasif, dan humanis. Tidak terjadi insiden atau ketegangan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan dialogis dan koordinasi yang matang mampu menciptakan situasi kondusif meskipun menyangkut isu sensitif seperti penertiban bangunan liar.

Ari menegaskan bahwa penertiban ini bukan sekadar soal penegakan hukum, melainkan juga upaya mengembalikan fungsi saluran air yang vital bagi pengendalian banjir di Surabaya. “Saluran air ini adalah infrastruktur publik yang harus dijaga fungsinya. Kalau ada bangunan yang menghalangi, tentu harus ditertibkan demi kepentingan bersama,” pungkasnya. [aya.kt]