Gresik, Bhirawa — Finalisasi pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2026 menjadi momentum penguatan layanan publik. Komisi III DPRD Gresik menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp4,5 miliar untuk Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), guna memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang dinilai mendesak di lapangan.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Wongso Negoro, menjelaskan pembahasan dengan Damkar berfokus pada pemenuhan alat pemadaman dan penyelamatan, termasuk pengadaan mobil pemadam serta kendaraan roda tiga jenis Tossa untuk menjangkau wilayah yang sulit dilewati armada besar.
“Kami menyetujui pembelian mobil pemadam dan Tossa pemadam untuk lokasi yang sulit dijangkau, sesuai pagu yang telah disepakati Tim Anggaran Pemda,” ujar Wongso.
Rincian kebutuhan Damkar: sarana prasarana pemadaman Rp1,44 miliar, sarana prasarana penyelamatan Rp366 juta, serta pemenuhan Standar Kemampuan Instansi Pemadam Kebakaran (SKIK) Rp193 juta. Total usulan sempat mencapai Rp8,99 miliar, namun disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang telah disepakati.
Penguatan Damkar dinilai mendesak mengingat tingginya risiko kebakaran di kawasan industri Gresik. Pembangunan pos UPT juga didorong untuk mempercepat waktu tiba petugas ke lokasi kejadian. Setidaknya dibutuhkan delapan pos Damkar, termasuk penguatan di kawasan perkotaan.
Selain armada, pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) menjadi prioritas utama. “Setiap personel wajib memiliki APD sendiri, tidak boleh lagi dipakai bergantian,” tegas Wongso.
Sementara itu, untuk DLH disetujui pengadaan unit Sky Walker senilai Rp2,5 miliar, yang sebelumnya diusulkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
Secara keseluruhan, dua OPD ini mendapat dukungan sekitar Rp4,5 miliar. Wongso menegaskan finalisasi P-APBD tidak sekadar menambah angka, melainkan memastikan setiap rupiah diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan nyata yang langsung dirasakan masyarakat. [kim.kt]
