Bojonegoro, Bhirawa – Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) II Bojonegoro Provinsi Jawa Timur terus mendorong penguatan kerja sama antardaerah dalam kawasan Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan. Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang digelar di Ruang Mliwis Putih Bakorwil Bojonegoro, Senin (31/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus membahas peluang pengembangan kerja sama lintas daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Sebab, berbagai persoalan di daerah saat ini tidak selalu dapat diselesaikan berdasarkan batas administratif masing-masing kabupaten/kota.
Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Tri Wahyu Liswati, melalui Sekretaris Bakorwil (Sekban) Jiotomo, mengatakan kerja sama antardaerah menjadi instrumen penting untuk membangun sinergi dan kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan lintas wilayah.
“Persoalan transportasi, pengelolaan persampahan, layanan kesehatan, infrastruktur, lingkungan, konektivitas wilayah, penanggulangan bencana hingga pengembangan kawasan ekonomi sering kali memiliki keterkaitan yang melampaui batas satu kabupaten atau kota,” ujarnya.
Menurutnya, KAD Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan tidak cukup hanya menjadi forum koordinasi atau menghasilkan dokumen kesepakatan. Kerja sama harus diarahkan untuk menghasilkan solusi dan program konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan tersebut.
Bakorwil II Bojonegoro telah melakukan monitoring dan evaluasi dengan melakukan tinjauan langsung pada Bagian Pemerintahan di masing-masing kabupaten/kota. Dari hasil monitoring tersebut, tercatat sebanyak 18 PKS turunan yang telah terinventarisasi.
Sejumlah kerja sama tersebut mencakup berbagai bidang, mulai pemeliharaan pilar batas daerah, perdagangan dan perindustrian, replikasi inovasi daerah, infrastruktur, penanggulangan bencana hingga pengelolaan limbah.
Dalam rakor tersebut, tantangan kemampuan fiskal daerah juga menjadi perhatian. Postur APBD 2026 kabupaten/kota di kawasan Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan menunjukkan kemampuan fiskal yang beragam. Di sisi lain, rata-rata rasio pendapatan transfer terhadap APBD mencapai sekitar 65,6 persen.
“Yang perlu menjadi perhatian kita bukan semata-mata besar kecilnya APBD, tetapi bagaimana struktur pendapatan daerah menopang kemampuan pembiayaan pembangunan,” jelas Jiotomo.
Ia menambahkan, potensi ekonomi kawasan yang tercermin melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga perlu dikembangkan secara optimal. Potensi tersebut dapat diperkuat melalui konektivitas antarwilayah, rantai pasok, kawasan industri, perdagangan, pariwisata, pertanian maupun sektor ekonomi lainnya.
Terlebih, dinamika kebijakan fiskal nasional, termasuk efisiensi dan refocusing anggaran, menuntut pemerintah daerah lebih adaptif dalam membiayai pembangunan. Ketika pendapatan daerah masih cukup bergantung pada transfer pemerintah pusat, perubahan kebijakan transfer dapat berdampak terhadap ruang fiskal daerah.
Karena itu, pemerintah daerah didorong mulai mengembangkan creative financing sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Salah satunya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sehingga pembiayaan proyek tertentu tidak sepenuhnya bertumpu pada APBD.
Selain KPBU, pinjaman daerah juga dapat dipertimbangkan secara selektif untuk pembangunan yang memiliki manfaat jelas dan kemampuan pengembalian yang terukur. Namun, seluruh skema pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati, terukur dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Bakorwil Bojonegoro berharap Rakor KAD Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan dapat menghasilkan gagasan dan program yang benar-benar memiliki manfaat lintas daerah. Kerja sama tidak hanya diarahkan pada penyelesaian persoalan administratif, tetapi juga mampu menciptakan peluang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
“Melalui kerja sama, kita dapat menggabungkan potensi, berbagi sumber daya, membagi risiko, serta menciptakan skala ekonomi yang lebih besar,” pungkasnya.
Dengan sinergi yang semakin kuat, kawasan Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan diharapkan mampu meningkatkan daya saing sekaligus mempercepat pembangunan dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkelanjutan. [bas.kt]