Kab Pasuruan, Bhirawa – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan secara resmi menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) anggaran 2026.
Tahun ini, Pemkab Pasuruan tidak main-main dalam memberikan bantalan ekonomi bagi pekerja di sektor padat karya tersebut. Total anggaran jumbo sebesar Rp 12,6 miliar dikucurkan khusus untuk mengapresiasi keringat para pahlawan devisa daerah di hulu hingga hilir industri rokok.
Bupati Pasuruan, HM. Rusdi Sutejo, yang hadir langsung di lokasi produksi, menegaskan insentif finansial berskala besar ini menyasar sekitar 10.500 pekerja. Langkah strategis itu diambil demi menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah.
“Alhamdulillah, dua tahun ini era Pemerintahan Pak Prabowo, pemerintah pusat tidak menaikkan cukai. Ini angin segar. Tapi, yang paling krusial diminta oleh pengusaha saat ini adalah penertiban ketat terkait pelaku usaha rokok tanpa pita cukai atau ilegal,” ujar Mas Rusdi di sela-sela penyerahan bantuan, Jumat (10/7).
Kendati ada kebijakan moratorium kenaikan tarif cukai dari pusat, Mas Rusdi tidak menampik adanya tantangan berat yang membayangi industri hasil tembakau (IHT).
Maraknya peredaran rokok ilegal non-cukai di pasaran diakui menjadi kerikil dalam sepatu yang menggerogoti pendapatan daerah.
Penurunan penerimaan bea cukai pada tahun sebelumnya secara otomatis mengoreksi jumlah dana perimbangan yang diterima kas daerah Kabupaten Pasuruan. Menanggapi keluhan tersebut, Mas Rusdi menegaskan komitmennya untuk pasang badan bagi industri legal.
“Kami berkomitmen untuk segera melayangkan aspirasi para pengusaha rokok legal ini ke Kementerian Keuangan. Industri padat karya ini harus kembali berjaya dan dilindungi,” tegas Mas Bupati Rusdi.
Sinyal kewaspadaan juga ditiupkan oleh kalangan dunia usaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Pasuruan, Nurul Huda, memaparkan industri rokok legal saat ini sedang dikepung oleh dua tantangan besar. Yaity, gempuran rokok ilegal dan jeratan regulasi yang kelewat ketat.
Menurut Nurul, pemerintah harus jeli melihat efek domino dari setiap kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu yang paling disorot adalah wacana pembatasan kadar tar dan nikotin yang dinilai terlalu drastis.
“Tantangan IHT itu regulasi dan rokok bodong. Kami berharap cukai mohon tidak naik lagi, dan pemerintah harus sungguh-sungguh memberantas rokok ilegal. Selain itu, tinjau ulang pembatasan tar dan nikotin yang terlalu ketat, karena itu berpotensi membunuh industri ini dan memicu gelombang PHK massal,” kata Nurul.
Di tingkat akar rumput, stimulus ekonomi ini bak oase di tengah padang pasir. Setiap buruh linting yang terdata menerima kompensasi tunai sebesar Rp 1,2 juta per orang. Angka yang sangat berarti untuk menyambung napas dapur rumah tangga mereka.
Menariknya, momentum pencairan bantuan ini sangat tepat. Dana segar tersebut cair di saat para orang tua sedang dipusingkan oleh biaya memasuki tahun ajaran baru sekolah.
“Yang jelas senang sekali, Mas. Dapat bantuan Rp 1,2 juta dan ini rutin setiap tahun. Kebetulan sekarang momennya pas anak masuk sekolah, jadi uangnya langsung saya pakai untuk beli sembako dan melunasi biaya sekolah anak,” ungkap Dewi Astutik, salah satu buruh linting dengan mata berkaca-kaca karena bersyukur. [hil.gat]
