Jakarta, Bhirawa — Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memaparkan langkah-langkah strategis yang ditempuh Pemprov Jawa Timur untuk memperkuat ketahanan fiskal wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Paparan disampaikan dalam forum Public Sector Governance Summit yang digelar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Auditorium Badiklat PKN BPK RI, Kamis (25/6) sore.
Emil menegaskan bahwa ketahanan fiskal jadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Menurutnya, fiskal yang kuat memungkinkan penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan meningkatkan daya saing daerah, sekaligus menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Dalam presentasinya yang berjudul Transformasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel, dan Inovatif untuk Memperkuat Kesejahteraan Masyarakat serta Ketahanan Fiskal Daerah yang Berkelanjutan, Emil memaparkan tren Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur dalam empat tahun terakhir: Rp21,26 triliun pada 2022, Rp22,32 triliun pada 2023, Rp23,45 triliun pada 2024, dan Rp26,31 triliun pada 2025. “Capaian ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Jawa Timur terus menguat. Ini menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Emil.
Emil menyoroti peran pajak daerah sebagai penopang utama PAD, dengan kontribusi antara 73,16 persen hingga 82,84 persen pada periode 2022–2025. Sumber lain yang mendukung PAD meliputi retribusi, dividen dari BUMD, dan pendapatan asli daerah lain yang sah.
Ia mengingatkan bahwa penguatan PAD semakin krusial di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional dan perubahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Karena itu, daerah perlu kreatif dalam mencari sumber pendapatan yang berkelanjutan tanpa membebani masyarakat.
“Daerah harus mampu memperkuat kemandirian fiskalnya agar tetap memiliki ruang yang memadai untuk menjalankan agenda pembangunan dan pelayanan publik,” katanya.
Selain mengejar peningkatan pendapatan, Emil menekankan pentingnya pemerataan kapasitas fiskal antar wilayah. Peta kapasitas fiskal kabupaten/kota disebutnya sebagai alat penting untuk merancang kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran.
“Penguatan kapasitas fiskal perlu terus dilakukan agar seluruh daerah memiliki kemampuan yang semakin baik dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Kualitas pengelolaan belanja daerah turut jadi fokus. Emil menjelaskan bahwa ketahanan fiskal tidak hanya soal menghimpun pendapatan, tetapi juga mengoptimalkan belanja agar setiap rupiah memberi manfaat maksimal. Pemprov Jatim menerapkan strategi “collecting more” disertai peningkatan kualitas belanja, sekaligus menyesuaikan alokasi sesuai arahan pemerintah pusat tanpa mengorbankan program prioritas. Belanja wajib tetap dipenuhi agar target pembangunan dan layanan publik tidak terganggu.
Struktur APBD 2026 mencerminkan komitmen ini, dengan alokasi: infrastruktur 37,43 persen, pendidikan 28,17 persen, kesehatan 24,50 persen, belanja pegawai 27,16 persen, pengembangan sumber daya manusia 0,41 persen, dan fungsi pengawasan 0,27 persen. Emil menyatakan bahwa pemenuhan amanat belanja tersebut menunjukkan komitmen Jawa Timur untuk menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam pengelolaan keuangan. Emil menegaskan bahwa tata kelola fiskal yang baik tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Untuk itu, Pemprov Jawa Timur memperkuat keterbukaan informasi pengelolaan keuangan melalui berbagai instrumen yang dapat diakses masyarakat.
“Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan dipercaya publik,” ujarnya.
Akhirnya, Emil menekankan tujuan akhir dari seluruh strategi tersebut: menghadirkan manfaat nyata bagi publik dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. “Pada akhirnya, fiskal yang sehat harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan di Jawa Timur,” kata Emil. [aya.kt]
