Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih
Surabaya, Bhirawa. – Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, menegaskan bahwa tata kelola anggaran yang bersih dan efisien di lingkungan Pemprov Jatim harus memberikan dampak nyata. Khususnya bagi peningkatan kesejahteraan guru serta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Jawa Timur.
Menurut Hikmah, guru merupakan instrumen paling penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, negara dan pemerintah daerah wajib memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak kepada para pendidik, baik yang berstatus di sekolah negeri maupun swasta.
”Anggaran yang bersih harus berujung pada kesejahteraan guru dan peningkatan mutu pendidikan. Karena guru adalah jantung pendidikan dan investasi utama dalam menyiapkan generasi masa depan bangsa,” ujar Hikmah Bafaqih, Kamis (25/6).
Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini menilai, efisiensi anggaran semestinya tidak dimaknai sebagai pengurangan perhatian terhadap dunia pendidikan.
Sebaliknya, efisiensi harus menjadi instrumen untuk menutup berbagai potensi kebocoran (kebocoran anggaran). Sehingga dana publik dapat dialokasikan secara lebih tepat sasaran kepada sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
”Setiap rupiah uang rakyat harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Pendidikan harus menjadi prioritas karena di sanalah masa depan daerah dan bangsa dipertaruhkan,” katanya.
Lebih lanjut, Hikmah mengingatkan bahwa kesejahteraan guru tidak boleh hanya dipandang sebagai bentuk penghargaan profesi semata. Melainkan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Guru yang sejahtera akan lebih fokus dalam mengembangkan kompetensi, inovasi pembelajaran, serta pembentukan karakter peserta didik.
Ia secara khusus juga menyoroti pentingnya keadilan bagi seluruh tenaga pendidik. Termasuk guru-guru di sekolah swasta dan madrasah yang selama ini dinilai masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam aspek kesejahteraan maupun pengembangan kompetensi.
”Negara harus hadir memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh guru. Baik yang mengajar di sekolah negeri, swasta, maupun madrasah, semuanya memiliki peran yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas legislator perempuan ini.
Menurutnya, upaya membangun pendidikan berkualitas tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik atau infrastruktur sekolah saja. Namun harus dibarengi dengan penguatan kapasitas guru, inovasi pembelajaran, serta partisipasi aktif masyarakat.
Ia berharap komitmen Pemprov Jatim dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel dapat menjadi momentum emas untuk memperbaiki kesejahteraan guru sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di Jatim.
”Jika guru sejahtera, maka pendidikan akan semakin berkualitas. Dan ketika pendidikan berkualitas terwujud, kita sedang menyiapkan generasi yang unggul, berkarakter, dan mampu membawa daerah ini menuju masa depan yang lebih baik,” pungkasnya. [mut.hel]
